Wakil Wali Kota Jayapura bersama para Muspida dan Pimpinan OPD Kota Jayapura, dalam sebuah kegiatan di Taman Makam Pahlawan Waena. (ISTIMEWA / Humas Kota Jayapura)
Wakil Wali Kota, Ir. H. Rustan Saru, MM., saat sidak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kota Jayapura. (Elsye Sanyi / HPP)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Terkait dengan impelentasi Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang belum maksimal dilingkup Pemerintahan Kota Jayapura, Wakil Wali Kota Jayapura Ir. H. Rustan Saru, MM terus gencar melakukan inspeksi mendadak di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rustan mengungkapkan sidak terkait peraturan tersebut itu dilakukannya sesuai dengan instruksi Wali Kota Jayapura guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga sejak 19 Maret sampai sekarang dirinya masih terus melakukan sidak, dan ia menemukan bahwa masih ada sebagian OPD yang belum memaksimalkan fungsi pelayanan publik.

“Untuk mengimpelementasi UU Pelayanan Publik, Wali Kota minta agar setiap OPD harus memaksimalkan pelayanannya, sederhana saja, seperti menampilkan prosedur pelayanan, tahapan, ketentuan, jangka waktu pelayanan, yang semua disertai dasar hukum,” katanya saat melakukan sidak di Gedung Otonom, Kantor Wali Kota Jayapura, Jumat (23/3).

Dalam sidaknya, Rustan meminta agar setiap OPD membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang berfungsi membantu dalam Pengadaan Barang / Jasa (PBJ). “Pokja ini menindaklanjuti workshop dan pembekalan PBJ yang telah dilakukan beberapa waktu lalu oleh LKPP RI dan MCAI. Hal tersebut sebagai bentuk pelayanan publik yang terintegrasi dan terstruktur dalam mengadakan proyek dan program kepada pihak luar,” jelasnya.

Ia juga meminta kepada semua OPD harus ada relasi antara pelayanan publik dan produk hukum yang diterbitkan. Hal tersebut sebagai bentuk transparansi yang ditampilkan dalam papan informasi, juga menyediakan kotak layanan pengaduan sebagai upaya menerima kritik dan saran masyarakat.

Sebagai pelayanan masyarakat, Rustan mengatakan membangun kepercayaan warga itu sangat penting, hal itu merupakan kunci pelayanan publik, karena esensi pelayanan adalah memberikan kepuasan pada masyarakat yang dilayani.

Wakil Wali Kota Jayapura bersama para Muspida dan Pimpinan OPD Kota Jayapura, dalam sebuah kegiatan di Taman Makam Pahlawan Waena. (ISTIMEWA / Humas Kota Jayapura)

“Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang digunakan dalam pedoman penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, cepat, tepat, mudah, terjangkau, dan terukur,” paparnya.

Lanjutnya, Rustan menjelaskan bahwa impelementasi tersebut sebagai upaya memperoleh zona hijau dari Ombudsman, mengingat banyak OPD yang berada di zona tak aman atau kuning dan merah.

Adapun nilai Kepatuhan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Standar Pelayanan Publik berdasarkan UU No 25 tahun 2009 untuk Kota Jayapura di tahun 2017 sebagai berikut yakni Dispendukcapil dan DPMPTSP berada pada zona hijau dengan skor 81 – 100.

Kemudian, DLH, Dispendikbud, dan Dishub berada pada zona kuning dengan skor 51 – 80. Dinkes, Disperindagkop, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Disnaker, berada pada zona merah dengan skor 0 – 50. (Elsye Sanyi / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here