Kepala Disorda Papua,  Yusuf Yambe Yabdi, saat diwawancara. (Erwin / HPP)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Papua memastikan seluruh lahan pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020, sedang dalam proses menuju clean and clear (bebas sengketa).

Kepala Disorda Papua Yusuf Yambe Yabdi mencontohkan, untuk masalah mengganjal seperti, sertifikat tanah, saat ini tengah berproses di Kantor Wilayah Pertanahan Papua, guna mensertifikasi pembayarannya.

“Seperti pembayaran tanah di Doyo, lalu Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura untuk pembangunan Stadion Papua Bangkit”.

“Mengapa ini harus kita selesaikan, sebab standar dari perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan venue PON, yakni lahannya harus clear on clear. Artinya harus memiliki sertifikat bukan hanya surat pelepasan adat,”terang dia di Jayapura, pekan lalu.

Yusuf mengatakan, saat ini lewat Instruksi Presiden (Inpres) PON Papua nomor 10 Tahun 2017, kini anggaran pembangunan venue PON XX yang disampaikan ke Presiden Joko Widodo, telah dibantu melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Dimana anggaran dari Kementerian PU sebesar Rp1.2 triliun. Sementara Kemenpora baru menyurat untuk meminta semua dokumen perencanaan, terkait peralatan dan arena pertandingan PON.

Kadisorda Papua Yusuf Yambe Yabdi (dua dari kiri) saat peninjauan langsung pembangunan stadion Papua Bangkit (ist)

“Nah untuk Kementerian PU akan membiayai pembangunan istora untuk senam, aquatik (renang, loncat indah, polo air dan perairan terbuka), hoki dan kriket. Sebelumnya juga ada velodrome tapi ditiadakan karena keterbatasan anggaran. Namun apa pun bantuan dari pusat kita menyambut baik,” terang dia.

Dia menambahkan, beberapa waktu lalu Dinas Olahraga Papua sudah melakukan rapat bersama 42 kementerian/lembaga, Mabes TNI dan Polri, guna membahas dukungan terhadap PON Papua.

Progres Minggu 10 Desember 2017.
Stadion Papua Bangkit Kampung Harapan. (Gustaf Pui Facebook)

Dalam rapat itu pula, pihak TNI telah menyatakan dukungan dari semua aspek baik pengamanan, dapur lapangan dan kapal untuk akomodasi. Sementara Polri sudah meminta untuk menyerahkan peta penyebaran venue, untuk keperluan penyusunan pengamanan PON.

“Bahkan dari Basarnas juga menyatakan siap mendukung PON Papua dengan menyiapkan dua helikopter, terutama dalam mengantisipasi masalah-masalah sosial. Begitu juga dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan yang juga telah siap, kini tinggal menunggu penyampaian data kebutuhan kendaraan,” pungkasnya.  (Erwin / Koran  Harian Pagi Papua)