KPU Jayawijaya Akui Belum Sosialisasikan Kotak Kosong

0
379
Calon Tunggal Pilkada Jayawijaya, Jhon Ricard Banua, SE, MSi dan Marten Yogobi, SH.M.Hum saat ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya Senin (12/2). (Naftali/HPP)
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, Adi Wetipo, saay diwawancara. (Vina)

WAMENA (LINTAS PAPUA)  –  Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Adi Wetipo mengatakan, dalam surat suara khususnya untuk pilkada Jayawijaya yang hanya diikuti satu kandidat, baik yang bergambar maupun tidak (kotak kosong) memiliki nilai yang sama.

Dalam hal ini, jika pada pemungutan suara 27 Juni 2018 kotak kosong mampu meraih suara 50 plus satu persen, maka pilkada akan diulang.

Namun jika sebaliknya 50 plus satu persen dimiliki pasangan calon Jhon Richard Banua dan Marthin Yogobi yang didukung 11 partai politik ini, maka artinya keduanya akan dilantik sebagai bupati dan wakil bupati

Jayawijaya terpilih.

“Jadi masyarakat mau memilih yang ada gambar kandidat silakan, yang tidak ada gambar silakan karena nilainya sama, jangan beranggapan karena cuma satu kandidat sehingga tidak mau menyalurkan suaranya di TPS,” ungkapnya, Jumat (16/03).

Lanjutnya, dalam debat publik pertama yang digelar KPU Jumat (16/03) di gedung Ukumearek Asso Wamena, sangat penting untuk disimak seluruh masyarakat di Jayawijaya.

Karena dengan begitu masyarakat bisa menilai, apakah visi dan misi pasangan tersebut sesuai atau tidak, sehingga dapat menentukan pilihan.

“Jika dalam pemaparan program kerja kandidat di  debat publik tidak sesuai kehendak masyarakat, maka mereka berhak memilih kotak kosong karena nilainya sama,” katanya.

Pasangan calon Tunggal Bupati Jayawijaya,  Jhon Richard Banua dan Calon Wakil Bupati,  Marthin Yogobi,. (Ema)

Diakuinya, memang hingga kini KPU belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat, tentang surat suara yang ada kotak kosongnya, karena pihaknya masih di sibukan dengan pemutakhiran data pemilih.

“Kami belum melakukan sosialisasi terkait kotak kosong, karena masih fokus dengan pemutakhiran data pemilih. Jika pemutakhiran data pemilih ini rampung dilakukan, KPU akan lakukan sosialisasi, mulai dari penyelenggara tingkat bawah PPD, PPS dan KPPS, setelah itu kita akan sosialisasi ke masyarakat luas,” ujarnya.

Disinggung soal anggaran, jika terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Jayawijaya, menurutnya KPU belum memperhitungkan apakah dengan anggaran yang memungkinkan untuk PSU atau tidak.

“Dari pertemuan dengan penjabat sementara bupati Jayawijaya, disampaikan tidak boleh ada PSU, karena anggaran untuk PSU tidak tersedia di pemda, untuk itu KPU akan sesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada,” pungkasnya. (Vin / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here