John NR Gobai, saat diwawancara. (Rambat/HPP)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Anggota DPR Papua,  John NR Gobai mengajukan dua rancangan peraturan daerah provinsi (Raperdasi) dan rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPR Papua.

Kedua raperda itu, diantaranya Masyarakat Adat dam Pertambangan Rakyat di Provinsi Papua yang sudah diserahkan beberapa waktu lalu dan terbaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Adat Papua.”Kedua raperda ini lengkap dengan naskah akademiknya,” kata John Gobai, Kamis (15/3).

John Gobai menjelaskan, pengajuan raperdasi itu terkait dengan permasalahan penambangan oleh masyarakat yang dilakukan di Degeuwo, Topo, Mosairo, Tembagapura, dan lainnya di Papua ditemukan beberapa permasalahan.

Permasalahan itu, lanjut John Gobai,  Perdasi Papua No 14 tahun 2008 tentang Pertambangan Rakyat  dan Pergub No 41 tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah dibatalkan oleh Depdagri. Itu berati  telah terjadi kekosongan regulasi bidang pertambangan di Papua.

Padahal, kata John Gobai, masalah pertambangan merupakan satu masalah yang belum terpecahkan secara baik sehingga memerlukan regulasi daerah. Selain itu, ujar John Gobai, selama ini belum ada cantolan hukum dalam menyikapi persoalan, keinginan sebagian anak Papua untuk menjadi pemegang ijin tambang dan bekerja di negerinya, serta diutamakan untuk mendapat lahan dan eksis bekerja tanpa diganggu oleh siapapun di Papua.

Di samping itu,  dalam rangka bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di Propinsi Papua adalah salah satu langkah politik hukum penting yang harus diambil oleh Pemprov Papua dengan pertimbangan bahwa masyarakat hukum adat di Papua telah mengalami penderitaan dari sejarah ketidakadilan sebagai akibat dari, antara lain, pemaksaan pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka dan pengambilalihan hak atas tanah, hutan wilayah dan sumberdaya alam.

Tidak hanya itu,  pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat papua, merupakan kebutuhan yang mendesak sehingga mereka dapat menikmati hak-hak mereka, agar program Hutan Adat, Pemetaan Tanah Adat, Pelestarian bahasa daerah, Peradilan Adat dapat berjalan dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah. Untuk itu, kata John Gobai, berdasarkan pertimbangan itu, maka diperlukan penyusunan satu Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Papua tentang  Masyarakat Adat di Propinsi Papua.

Ditambahkan, untuk permasalahan nelayan masyarakat adat Papua, sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diterimanua saat kunker daerah pengangkatan dan public hearing di Mimika dan Nabire,ia merasa perlu ada regulasi perlindungan dan pemberdayaan nelayan masyarakat adat Papua, sehingga ia membuat raperdasus itu lengkap dengan naskah akademiknya. “Kami harap dapat dimaklumi bahwa kami lambat memasukan karena kami juga masih awam dengan mekanisme di DPRP, dan kami baru diambil sumpah pada 13 Desember 2017,” imbuhnya. (bat/mas /Koran Harian Pagi Papua)