Bupati Yermias Bisai dan OPD Kab. Waropen Bahas Tenaga Honorer

0
937
Tampak Bupati Waropen, Yermias Bisai, memberikan arahannya pada seluruh OPD di aula gedung merpati pekan kemarin. (AF/HPP)
Tampak Bupati Waropen, Yermias Bisai, memberikan arahannya pada seluruh OPD di aulah gedung merpati pekan kemarin. (AF/HPP)

BOTAWA  (LINTAS PAPUA) – Kurang lebih 3.060 tenaga honorer kontarakan yang saat ini berada di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Waropen, dalam waktu dekat akan diseleksi, melihat tenaga honorer sudah melampui batas, disisi lain diduga banyak tenaga honorer kontrakan dari luar daerah Kabupaten Waropen.

Melihat hal tersebut Bupati Waropen, Yermias Bisai,S.H Bersama Wakil Bupati Hendrik Wonatorey,S.Sos lakukan pertemuan yang digelar di aulah hotel merpati pekan kemarin, dihadiri seluruh Orgganisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam arahan Bupati Waropen Yermias Bisai, S.H mengatakan, pertemuan dilakukan untuk mencari solusi terkait dengan keberadaan tenaga honorer kontrakan, dalam pertemuan itu Bupati minta agar hasil pertemuan ini ada komitmen dari setiap OPD.

“Tes akan dilakukan dengan metode sendiri, mulai dari wawancara dan komputer, terlebih akan dilakukan koreksi terkait dengan data-data dokumen para tenaga kontrakan honorer, baik honorer yang lama maupun yang baru”. tergasnya.

 

Juga yang menjadi perhatian dalam tes, kata Bupati Yermias,  bahwa data para tenaga honorer kontrakan di dilihat, mulai dari Kantu keluarga, KTP, hingga lamanya berada di Waropen, serta asal pendidikan mereka, sehingga akan terlihhat tenaga honorer ini darii luar kabupaten atau dari dalam.

“Hal ini juga dilakukan agar data dari setiap OPD kebenaran jelas, mulai dari Badan, Dinas, dan Distrik, karena diduga ada tenaga honorer di distrik selalu berada di kota, tidak masuk kerja tetapi masih terima uang honor,” tegas Bupati Yermias

Bupati Yermias menambahkan, agar saat dilakukan tes nanti, kepala OPD mendampingi tenaga honorer yang ikut tes, selain itu Bupati juga minta agar OPD tinggalkan semua kepentingan, dan minta keada BKD agar persoalan ini selesai dalam bulan April mendatang. tutupnya. (af/ej / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here