Perempuan Papua dan Perencanaan Pembangunan

0
1492
Melyana Pugu, S.IP, M.Si., ( Senior Lecturer - Cenderawasih University) (Eveerth / LintasPapua.com)
Melyana Ratana Pugu (Foto Pribadi)

Oleh : Melyana Ratana Pugu

 

 

Pembangunan yang tepat bukan berarti menghilangkan adat istiadat atau menghilangkan kekayaan budaya pada suatu daerah, tapi sebenarnya, memajukan potensi dan kekayaan yang ada pada daerah tersebut,  jika pembangunan menghilangkan adat istiadat, maka bisa dipastikan bahwa bangsa tersebut akan kehilangan jati dirinya. Apabila kearifan lokal dan kearifan budaya lokal dalam pembangunan masa kini belum mendapat porsi yang tepat maka pembangunan tersebut tidak tepat sasaran, bahkan mungkin akan menggeser masyarakat dari budaya lokalnya. Ini sebenarnya akibat dari ketidak pahaman pelaku pembangunan terhadap kearifan lokal maupun kearifan budaya lokal pada masyarakat. (Griapon Yosephine: Giay Agust, 2015:7).

 

Perempuan menyadari bahwa pembangunan kampung tanpa keterlibatan perempuan adat, tidak akan mencapai tujuan nyata pembangunan. Hal ini senyatanya sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN2014-2019 dan juga sejalan dengan grand design kementerian Perempuan dan anak Republik Indonesia nomor 10 tahun 2015.

 

Jika kita cermati, kesalahpahaman, kerancuan, stereotyping gender masih sering terbawa-bawa dalam mengelola pembangunan. Misalnya laki-laki lebih rasional, laki-laki lebih berperan penting dalam setiap kesempatan. Peryataan ini sejalan dengan teori Deficit :Two culture (Maltz dan Borker dalam Sangra Juliano;2015;20-21) yang menjelaskan  bahwa  gaya komunikasi perempuan dianggap kurang cerdas dibandingkan lelaki dengan asumsi dasar  adanya inferioritas intelektual perempuan, dan perempuan  bersosialisasi dan berperilaku dengan cara yang kurang kuat sehingga mengadopsi gaya nahasa yang sesuai dengan statusnya. Selain itu, perempuan juga dianggap  lebih telaten dalam mengurus anak, perempuan tidak terampil dengan angka, dll.

Pembagian berdasarkan gender berpengaruh terhadap hubungan sosial antara kedua jenis kelamin Pembagian kerja menurut jenis kelamin ,Pembagian peran/kedudukan kedua jenis kelamin dalam keluarga/masyarakat, Kepantasan kedua jenis kelamin itu dalam berperilaku, Perlakuan terhadap kedua jenis kelamin, Hak, kewajiban dan wewenang antara kedua jenis kelamin.

ILUSTRASI KEMAJUAN PEREMPUAN PAPUA. Rini Setiani Modouw, M.Si., kini sedang kuliah doktor di California State University dan Akademisi Uncen, Melyana Pugu, S.IP, M.Si., saat keduanya memberikan harapan untuk pemimpin Papua kedepan bisa memperhatikan masalah anak – anak dan perempuan serta pendidikan, hingga adanya pusat studi center Papua. (Eveerth Joumilena / Koran Harian Pagi Papua)

Kesenjangan antara perempuan dan laki-laki harus diidentifikasi dan dianalisis, kebutuhan, kepedulian, prioritas, pengalaman perempuan dan laki-laki diakomodasikan dan diintegrasikan untuk mewujudkan keadilan gender. Implikasi terhadap perempuan dan terhadap laki-laki harus dimonitor dan dievaluasi melalui indikator yang memperlihatkan kesenjangan gender berkurang atau hilang sama sekali; perubahan perilaku dan perubahan dalam nilai.

Melalui strategi pengarusutamaan gender yaitu proses mengakses implikasi terhadap perempuan maupun laki-laki dari semua rencana aksi pembangunan, termasuk dari peraturan-peraturan, kebijaksanaan, program disemua sektor pada semua level mulai dari pusat hingga ke daerah.

Strategi untuk mengakomodasi pengalaman, kebutuhan, kepedulian baik perempuan maupun laki-laki sebagai bagian integral dari seluruh siklus perencanaan pembangunan mulai dari rancangan, implementasi sampai dengan monev. Strategi itu memberi kepastian bahwa baik perempuan maupun laki-laki mendapatkan manfaat yang setara dan kesenjangan tidak dipacu sehingga tujuan akhir pengarusutamaan gender  untuk mencapai kesetaraan gender tercapai. Dimana dalam tulisan ini, Penulis lebih fokus pada tercapainya perempuan Papua yang Mandiri, Sehat dan Sejahtera.

Legal Framework untuk Pengarusutamaan gender dalam Inpres No 9/2000 tentang keharusan integrasi dimensi gender dalam pembangunan nasional beserta petunjuk teknisnya tahun 2002, RPJMN 2004-2009; 2010-2015: gender sebagai salah satu strategi pengarusutamaan, Kepmendagri132/2004: PUG diperencanaan pembangunan tingkat provinsi, PerMenP3A RI nomor 10/2015: grand desain peningkatan keterwakilan perempuan di DPR pada pemilu 2019.

ILUSTRASI KEMAJUAN PEREMPUAN PAPUA. Yakoba Lokbere SH. M. Kp. .Selaku Ketua Komisi V DPR Papua, ikut peduli dengan berbagai masalah pendidikan di Papua. (istimewa)

Gender dan Pembangunan di Papua

Bagaimana pelaksanaan pembangunan di Papua dalam isu pengarusutamaan gender saat ini dapat tergambar dalam data  sebagai berikut: Perempuan Papua di DPRP Papua periode 2009-2014 berjumlah 4 orang, Laki-laki: 52 Orang.(sumber BPS Papua 2015). Periode 2014-2019 berjumlah 6 orang.(sumber KPU Papua 2015). Papua disektor tenaga kerja tahun 2014 laki-laki: 58,2%, Perempuan 41,8%. MRP Papua 2017-2022 berjumlah 19 orang dari 51 anggota setara dengan hampir 48%.

Menurut data Bapeda Papua dalam analisis makro provinsi Papua 2014, perempuan yang memilih mengurus rumah tangga dibandingkan terlibat dalam kegiatan perekonomian sebesar 27,8%.  Hal ini menggambarkan dengan jelas bahwa perempuan Papua belum terlibat secara langsung dalam kegiatan perencanaan pembangunan, bagaimana mau menentukan prioritas pembangunan yang responsive gender jika jumlah anggota dewan perempuan yang minim dan tidak dapat mengimbangi kuorum putusan yang didominasi oleh kaum lelaki. Demikian pula halnya jumlah kepala daerah perempuan di Papua sampai saat penulisan ini belum pernah ada, jika pun ada wakil kepala daerah yang terpilih sangat minim jumlahnya misalnya saat ini wakil bupati sarmi adalah seorang perempuan.

ILUSTRASI KEMAJUAB PEREMPUAN PAPUA. Kepala Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana Wanggai (baju putih kanan), bersama , Susana Senandi dan Betty Koirewa, ketiga Perempuan Papua yang ikut dengan berbagai kapasitas merayakan bersama HUT 42 Tahun PNG di Angkasa tahun 2017 lalu. (Eveerth Joumilena /Koran Harian Pagi Papua)

Angkatan kerja di Papua menurut Pendidikan yang ditamatkan;

Dibawah SD L: 377,666 ; P: 460,761; SD L: 216,845 ; P :179,571; SMP L:219,491 ; P : 151,491; SMA L: 254,454 ; P : 156,312; Diploma/Sarjana L:67,111 ; P: 45,702; Laki-laki 61,9% ; Perempuan 38,1% dengan asumsi angkatan kerja perempuan berdasarkan pendidikan lebih rendah dibandingkan laki-laki.; PNS Papua 2014, Laki-laki 50,348; perempuan: 32,239.(Bappeda Prov Papua;2014)

Hambatan-hambatan;

Pendidikan; bahwa dengan pendidikan yang rendah menutup akses dan kesempatan perempuan Papua untuk ikut serta dalam mengisi pembangunan disemua bidang.  Budaya; bahwa dengan budaya patriarkhi yang kuat di Papua menuntut perempuan Papua menjadi warga kelas dua dalam pengambilan keputusan. Misalnya dalam adat- perempuan tidak bisa duduk dipara-para adat, dll. Pendidikan dan budaya di Papua kemudian membentuk pola perilaku dalam masyarakat dan menjadi penghambat peran perempuan dalam kaitannya dengan kesetaraan gender dalam pembangunan di Papua.

ILUSTRASI KEMAJUAN PEREMPUAN PAPUA. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (PPPA), Yohana Yembise, saat berikan kuis kepada anak – anak sekolah. (Eveerth Joumilena/ Koran Harian Pagi Papua)

 

Solusi:

dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender, menumbuhkan dan meningkatkan peran perempuan Papua  maka semua pihak perlu mewujudkan  Perempuan Papua yang mandiri, sehat dan sejahtera dengan indikator-indikator sebagai berikut:

  1. Perempuan Papua mandiri dapat terwujud apabila : tuntas wajib belajar 9 tahun, atau tuntasnya pendidikan dasar dan menengah, tersedianya beasiswa yang mengakomodir perempuan asli Papua melanjutkan studi kejenjang sarjana,tersedianya ruang partisipasi bagi perempuan papua dalam pelatihan ketrampilan maupun keahlian, dukungan dari keluarga bagi perempuan papua untuk bersekolah, dukungan dari Adat bagi perempuan Papua untuk bersekolah, meningkatnya angka melek huruf, lama sekolah, dorongan dari diri sendiri untuk maju. Dengan indikator tersebut maka dapat terwujud perempuan papua yang mandiri.
  2. Perempuan Papua Sehat dapat terwujud apabila: berperilaku hidup sehat( makan teratur, makan makanan bergizi, olahraga dan hidup dalam lingkungan yang bersih), terjaminnya asuransi kesehatan bagi perempuan Papua, terjangkaunya layananan kesehatan yang berkualitas, dukungan dari keluarga dan adat, memiliki jiwa yang sehat, meningkatnya harapan hidup.
  3. Perempuan Papua Sejahtera dapat terwujud apabila: meningkatnya pendapatan, meningkatnya kualitas hidup (sandang, pangan, papan), meningkatnya daya beli. Tingginya tingkat partisipasi dalam semua sektor pembangunan, dukungan keluarga dan adat.
ILUSTRASI KEMAJUAN PEREMPUAN PAPUA. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Papua, Annike Rawar. (Erwin /Koran Harian Pagi Papua)

Kesimpulan

Masih terjadi ketimpangan gender dalam pembangunan di Papua yaitu peran laki-laki masih lebih dominan dalam mengisi pembangunan di Papua hal ini disebakan karena faktor pendidikan dan budaya sehingga mengakibatkan peran perempuan belum setara/equal dalam pembangunan.

Saran: pemahaman melalui sosialisasi harus terus dilakukan sehingga perlakuan kesetaraan gender di semua bidang di Papua dapat tercapai; dan berikan kesempatan dan kemudahan bagi perempuan Papua melalui regulasi/ peraturan daerah yang responsif gender. (*)

Penulis adalah Dosen Hubungan Internasional Fisip Universitas Cenderawasih Jayapura.

 

Referensi :

  • Ristina Yudhayanti,Perempuan dalam Pusaran Hukum,Thafa Media Press, Yogyakarta, 2014
  • Undang_Undang no.2 tahun 2008 dan 2011 tentang partai Politik, penerbit Citra Umbara Bandung, 2011.
  • Undang-Undang no. 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum Anggota DPR,DPD dan DPRD, Penerbit Citra Umbara,Bandung, 2012
  • Rahman HI, Sistem Politik Indonesia, Graha Ilmu Press, 2007
  • PerMenP3A 10/2015
  • Bappeda Prov Papua,Papua dalam Angka 2015
  • Pusat Studi Wanita UGM, Women In Public sector, Tiara wacana Press, Yogyakarta, 2008
  • Panduan Pelatihan kepemimpinan perempuan potensial calon kepala daerah jilid 1,2,3 Kementerian P3A RI, Jakarta, 2016
  • Sangra Juliano Prakasa, komunikasi dan gender: perbandingan gaya komunikasi dalam budaya maskulin dan feminism, Jurnal ilmu politik dan komunikasi Unikom,Vol5 No.1, Bandung, 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here