Pemkab Jayapura Perlu Menata Ulang Aset Daerah

0
499
Mahasiswa Pasca Sarajana Universitas Gadjah Mada, Yorgen Wally. (Foto Pribadi )
Mahasiswa Pasca Sarajana Universitas Gadjah Mada, Yorgen Wally. (Foto Pribadi )

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  Konsekuensi logis dari pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang UU Nomor 33 Tahun 2004   tentang tentang. perimbangan keuangan. antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, telah memberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur sumber dayanya termasuk bagaimana mengoptimalkan dan memanfaatkan aset daerah yang dimilikinya.

 

“Namun harus  dengan jalan menerapkan sistem manajemen aset, sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku,’ ujar Mahasiswa Pasca Sarajana Universitas Gadjah Mada, Yorgen Wally, Kamis (15/3/2018).

 

Dikatakan,  bahwa pemerintah daerah harus dapat mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara berdaya guna dan berhasil guna serta mampu melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah termasuk optimalisasi dan pemanfaatan dari aset-aset yang ada.

 

“Saya selaku mahasiswa Magister Ekonomika Pembangunan (MEP) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan sekaligus sebagai anak bumi Kenambai Umbay kabupaten Jayapura merasa perlu ada kerjasama antara pemerintah kabupaten Jayapura & MEP-FEB UGM Yogyakarta guna penatalayanan pengelolaan aset milik pemda kabupaten Jayapura,” ujarnya.

Disampaikan,  bahwa kenyataan selama ini dari sudut pandang selaku anak asli kabupaten Jayapura adalah, banyak aset milik pemerintah daerah terbengkalai dan bahkan belum dioptimalkan.

“Kurang penguasaan tata kelola dari setiap OPD dalam mengurus aset yang ada,”  katanya.

Dirinya memberikan saran, perlu adanya kelas kerjasama atau mahasiswa tugas belajar  antara pemda kab. Jayapura dengan Universitas yang dianggap dapat berkontribusi tentang tata pengelolaan aset.

 

Perlu adanya bimtek bagi PNS dilingkungan Aparatur Sipil Negara kabupaten Jayapura khususnya bagian pengelolaan aset milik pemda kabupaten Jayapura.

 

“Apabila aset di kabupaten  Jayapura ditata dengan baik tentu akan memberikan nilai tambah bagi PAD, sebab banyak aset yang belum dikelola secara baik dan kontinyu oleh sebab itu dalam menyongsong PON 2020 di Kab. Jayapura perlu diatur,”  tandasnya. Berikut ini aset-aset yang tidak di perhatikan secara maksimal dalam penyelesaiannya,   GOR Habel Melkias Suwae  Kabupaten Jayapura, Gedung-Gedung di sekitaran GOR HMS,  Gedung Pasar ikan hidup di Netar Distrik Sentani Timur,  Kantor PU.kab.jpr dulunya dan kini jadi kantor Satpol PP Kota Jayapura.

“Bahkan, pelabuhan petIkemas di Depapre yg pembangunannya terkatung-katung, bahkan  akses jalan antar distrik serta Aset bergerak yakni bis dna truk yang masih menjadi milik pemda, tapi juga yang sudah menjadi bangkai yang tak ada nilai apa-apa,” katanya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here