DPRD Kabupaten Jayapura Gelar Uji Publik Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

0
8
Nampak Suasana Uji Publik terkait Raperda Penyelenggaraan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang dipimpin oleh Wakil Ketua ll DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring berserta Anggota DPRD Kabupaten Jayapura, di ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Senin (12/3/2018). (Irfan / HPP)
Nampak Suasana Uji Publik terkait Raperda Penyelenggaraan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang dipimpin oleh Wakil Ketua ll DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring berserta Anggota DPRD Kabupaten Jayapura, di ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Senin (12/3/2018). (Irfan / HPP)

Tentang Penyelenggaraan, Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

SENTANI (LINTAS PAPUA)  – DPRD Kabupaten Jayapura menggelar Uji Publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Uji Publik Rapat Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat untuk mendapatkan masukandari masyarakat sehingga dapat menjadi sebuah Perda berkualitas.

 

 

Raperda yang merupakan usulan DPRD ini digelar di Ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Gunung  Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin (12/3/2018) sore.

Nampak Suasana Uji Publik terkait Raperda Penyelenggaraan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang dipimpin oleh Wakil Ketua ll DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring berserta Anggota DPRD Kabupaten Jayapura, di ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Senin (12/3/2018). (Irfan/HPP)

Dalam Raperda tersebut, ada lima pembahasan utama yang rencananya mau ditetapkan yakni meliputi kesatuan masyarakat adat, Wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan atau benda-benda adat dan kelembagaan atau pemerintahan adat.

 

 

“Jadi, lima hal inilah yang akan menjadi Perda induk yang akan diakui, dilindungi dan diberdayakan, kemudian akan dikeluarkan banyak Perda lagi. Dan, untuk melaksanakan Perda ini pak Bupati yang akan membentuk pokja masyarakat hukum adat,” ujarnya.

 

 

Menurut Waket Korneles, di dalam Perda hukum adat itu yang diatur bukan kampung adatnya. Tetapi, di dalam Perda ini yang akan di akui itu pemerintahan adat asli.

 

 

“Misalnya, Ondofolo, Khoselo dan Abu Afaa. Karena sebelum pemerintah ada  dan gereja masuk, mereka atau adat sudah ada terlebih dahulu, hingga sampai sekarang ini mereka masih ada. Oleh sebab itu, kita mau buat regulasi atau Perdanya,” tutur Korneles Yanuaring. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)