Bupati Jayapura Ajak Perangkat Adat Awasi Dana Kampung

108
Bupati Jayapura saat bersama Presiden Joko Widodo di Sentani dalam sebuah peresmian pasar baru, didampingi staff khusus Leniis Kogoya. (www.kompasiana.com)
Bupati Jayapura saat bersama Presiden Joko Widodo di Sentani dalam sebuah peresmian pasar baru, didampingi staff khusus Presiden, Lenis Kogoya. (www.kompasiana.com)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Perangkat adat di setiap kampung yakni, Ondoapi dan Kepala-Kepala Suku diminta untuk bertanggungjawab mengawasi setiap penggunaan dana kampung oleh pemerintah kampung dari sejumlah sumber dana yang turun.

 

Permintaan tersebut di layankan oleh, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si kepada ondoapi dan kepala suku dalam sebuah pertemuan antartara toko adat dan perempuan belum lama ini.

Bupati menegaskan, pengawasan ketat perlu di lakukan supaya antara kesepatakan program dan pelaksanaannya benar-benar berdasarkan hasil keputusan bersama melalui Musrembang tidak dilakukan secara sepihak oleh pemerintah kampung berdasarkan kebijakan sendiri.

Dikatakan, pemerintah kampung jangan menghindar dari pengawasan lembaga adat sebab lembaga adat juga mempunyai peran dalam membangun kampung dan masyarakat yang nota bene adalah kampung dan masyarakat adat.

Menurutnya, lembaga adat juga tidak segang-segang untuk melaporkan kepala pihak kepolisian atau lembaga-lembaga res mi negara yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi keuangan negara tentunya di sertai dengan bukti-bukti yang cukup.

“Kepada kepala-kepala kampung kami mengharapkan untuk mengelola keuangan kampung dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada sebab jika tidak maka ada temuan dan ujung-ujungnya akan berurusan dengan pihak berwajib,” tegasnya.

Oleh sebab itu, bangunlah kemitraan dengan baik dengan semua pihak di kampung termasuk lembaga adat supaya bersama-sama bekerja membangun kampung dengan dana yang di turunkan pemerintah dari berbagai sumber ke kampung.

Ditambahkan, untuk Kabupaten Jayapura ada beberapa sumber anggaran yang di turungkan ke kampung, sebut saja, ada anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Prospek dari Pemerintah Propinsi Papua.

“Jika semua dana yang di turun dapat di kelola dengan baik untuk tujuan pembangunan secara utuh dan menyeluruh di kampung maka akan nampak kemajuan pembangunan di masing-masing kampung,” ungkap Bupati.

Awoitauw menjalaskan, peran lembaga adat di kampung sangat strategis karena selain bertugas memimpin masyarakat adat tetapi juga ikut bertggungjawab membangun kampung berdasarkan pada kapasitas setiap pemangku kepentingan adat. (Irfan /  Koran Harian Pagi Papua)