Terkait Dugaan Ijasah Palsu, Bawaslu Papua Tolak Gugatan LUKMEN

0
2
Saksi Mantan Sekretaris Kopertis XII, Meta Gomis, didampingi kuasa kuasa hukum pemohon dan termohon saat menunjukkan bukti bukti dalam persidangan, Senin (5/3) (dok). (ISTIMEWA)
Saksi Mantan Sekretaris Kopertis XII, Meta Gomis, didampingi kuasa kuasa hukum pemohon dan termohon saat menunjukkan bukti bukti dalam persidangan, Senin (5/3) (dok). (ISTIMEWA)

Soal Dugaan Ijasah Calon Gubernur Papua John Wempi Wetipo

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Musyawarah Bawaslu Provinsi Papua menolak seluruhnya permohonan bernomor registrasi  01/PAS/BWS-PA/33.00/II/2018 yang diajukan oleh tim kuasa hukum Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe dan Klemen Tinal (LukMen) yang dilaksanakan Sabtu, 10 Maret 2017 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua.

Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Fegie Y. Wattimena ketikan membacakan amar putusan menyatakan sesuai bukti dan fakta, atas Undang-undang nomor 10 / 2016, tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 / 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 / 2014, tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, serta Peraturan Badan pengawas pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2017, tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Maka dengan keputusan musyawarah Bawaslu Papua, sidang pleno menyatakan sah dan benar bahwa Keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi Papua nomor 28/PL.03.1/Kpt/Prov/II/2018, tanggal 28 Februari 2018, tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, John Wempi Wetipo – Habel Melkias Suwae atau biasa disapa pasangan Josua,  memenuhi persyaratan menjadi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, periode 2018-2023.

 

Sementara itu, Kuasa Hukum KPU Provinsi Papua, Pieter Ell menyebutkan permohonan pemohon yang mempersoalkan keabsahan ijasah milik John Wempi Wetipo (JWW) dari Sekolah Tinggi Silas Papare, bukan menjadi kewenangan termohon untuk melakukan verifikasi, karena ijasah tersebut tidak pernah diajukan sebagai syarat calon dalam pendaftarannya sebagai peserta Pilkada Gubernur Papua.

“Seharusnya permohonan ini diajukan ke institusi lainnya. Maka, kami minta kepada pimpinan Bawaslu agar permohonan pemohon tidak diterima,” ujar Pieter Ell.

Menurutnya, persoalan sengketa ini telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam sengketa Pilkada Kabupaten Jayawijaya dalam register no. 151/PHPU-D/XI/2013 tanggal 7 November 2013 yang diajukan oleh bakal calon Paskalis Kossay dan Ibrahim Lokobai beserta pasangannya di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dua kandidat Gubernur Papua, Lukas Enembe – Klemen Tinal mendapatkan nomor 1 dan John Wempi Wetipo – Habel Melkias Suwae mendapatkan nomor 2 dalam pencabutan nomor urut di halaman KPU Papua, Rabu (21/2/2018). Bersepakat Laksanakan Kampanye Damai. (Rambat / Koran Harian Pagi Papua)

Selain itu, dugaan ijasah palsu tersebut sudah di SP-3 kan oleh Polda Papua, dimana gelar perkara menyimpulkan berdasarkan alat bukti tak cukup bukti, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 KUHP.

Sedangkan, Kuasa hukum JWW, James Simanjuntak menyebutkan akan mengikuti proses kasus ini dengan tuntas. Termasuk jika dari pemohon mengajukan gugatan banding ke PTUN Makassar, maka pihaknya juga akan mngikutinya.

“Putusan  pemohons seluruhnya kan ditolak,  jadi kami sifatnya menunggu reaksi dan mengikuti saja,” kata James yakin. (Tim)