BI Gelar Diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Papua

0
768
Kepala kanwil Ditjen perbendaharaan Provinsi Jayapura, Syarwan, mengatakan,Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat kecil dan menengah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan juga melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tampak Suasana Kegiatan. (Fransisca/LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Bank indonesia, menggelar Diseminasi, Kajian ekonomi dan keuangan regional (KEKR) kajian fiskal regional (KFR) Provinsi Papua periode Februari 2018, Hotel Grand Abe Jayapura,Kamis(8/3/2018), dihadiri 100 orang, seluruh pihak yang berkecimpung dengan perekonomian, bisnis dan keuangan.

Kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Joko Supratikto,memberikan rekomendasi ekonomi Papua menjadi salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi Papua.

“Kinerja sektor ekonomi perlu lebih dioptimalkan untuk mengurangi ketergantungan Papua terhadap sektor Pertambangan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah bersama instansi terkait antara lain, Melakukan diversifikasi produk berbagai komoditas untuk meninggkatkan nilai jual seperti komoditas pertanian, kehutanan dan perikanan.Melakukan pengembangan sumber-sumber ekonomi baru yang Iebih berkelanjutan dan dapat menciptakan multiplier effect bagi ekonomi Papua secara luas.Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua dengan meningkatkan kualitas Pendidikan di Papua.

Dikatakan, bahwa penambahan kapasitas dan kualitas pergudangan untuk mengantisipasi perubahan cuaca dan menjaga pasokan.Pembentukan sentra produksi dan penguatan akses petani terhadap teknologi, pasar, dan permodalan.

Mendorong optimalisasi waktu operasional Bandara di Papua. Melakukan realisasi kerjasama perdagangan dengan daerah pemasok maupun produsen.Secara rutin menginformasikan ketersediaan pasokan barang dan infomasi harga melalui PIHPS untuk mengelola ekspektasi masyarakat terhadap harga. Melakukan kegiatan rutin pengendalian harga seperti pasar murah. operasi pasar dan inspeksi.” Katanya.

Kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Joko Supratikto,memberikan rekomendasi ekonomi Papua menjadi salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi Papua. Tampak bersama Kepala kanwil Ditjen perbendaharaan Provinsi Jayapura, Syarwan, dalam sebuah wawancara. (Fransisca/LintasPapua.com)

Kepala kanwil Ditjen perbendaharaan Provinsi Jayapura, Syarwan, mengatakan,Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat kecil dan menengah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan juga melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“debitur KUR terbesar berada di tujuh wilayah kabupaten/kota yang meliputi Kab. Merauke, Jayapura, Nabire. Mimika, Keerom. Biak Numfor dan Kota Jayapura. Debitur KUR di tujuh wilayah tersebut sebesar 83,75 persen dari total debitur KUR. dengan jumlah terbanyak berada di Kota Jayapura sebanyak 5.706 oranglbadan usaha.
Realisasi penyaluran KUR 2017 di Papua terbilang rendah jika dibandingkan dengan target penyerapan nasional yang mencapai Rp110 triliun.”

Ditambahkan, bahwa Pelaksanaan APBN tahun 2018,Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah dengan melakukan Spending review untuk mengetahui adanya alokasi anggaran yang tidak efisien sehingga perlu dilakukan penghematan atau bahkan dilakukan pemotongan anggaran.

“kebijakan yang akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan agar efektivitas pelaksanaan anggaran yaitu pengurangan pembatasan frekuensi revisi anggaran oleh satker, penerapan belanja Negara dengan menggunakan kartu kredit pemerintah,” tutupnya.(Fransisca/LintasPapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here