Pembangunan Sarana PON XX 2020 di Doyo Baru Diminta Segera Dibayarkan

0
564
Ondoafi Kampung Bambar, Origenes Kaway . (Irfan/ HPP)
Ondoafi Kampung Bambar, Origenes Kaway . (Irfan/ HPP)

Jika Tidak Dibayarkan, Maka Tanah Tersebut Akan Ditarik Kembali

SENTANI (LINTAS  PAPUA) – Pemilik lahan lokasi yang akan dibangun sarana pendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020, meminta segera dituntaskan pembayaran ganti rugi lahan. Pasalnya, sampai saat ini proses pembayaran ganti rugi lahan itu masih mengambang.

 

Ondoafi Kampung Bambar, Origenes Kaway kepada wartawan termasuk Harian Pagi Papua (HPP), Senin (5/3/2018) siang di Kota Sentani itu menyebutkan, dirinya mengakui sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan pembayaran ganti rugi.

 

Untuk itu, Origenes meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua khususnya melalui Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Papua bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua, untuk segera membayar lokasi tanah yang saat ini akan dibangun sarana pendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX 2020 di Kampung Doyo Baru, Distrik Waibhu, Kabupaten Jayapura.

 

“Saya bersama masyarakat sudah melakukan pelepasan lahan dan pembangunannya sudah dilakukan. Tapi sampai saat ini, belum ada pembayaran sedikitpun kepada kami. Oleh karena itu, saya minta dalam minggu ini pemerintah harus segera melakukan pembayaran,” pinta Ondo Origenes yang juga Anggota Komisi IV DPR Papua.

Ditegaskannya, apabila pemerintah tidak melakukan pembayaran dalam minggu ini, maka lokasi atau tanah yang akan dijadikan sebagai sarana pendukung PON XX 2020 akan ditarik kembali.

“Karena uang untuk pembayaran tanah ini sudah ditarik dari Bank pada tanggal 28 Desember 2017 lalu, dan disampaikan akan dieksekusi (dibayar) pada 30 Desember 2017. Namun karena alasan ada aturan baru, maka dibatalkan lah proses pembayaran tanah seluas 20 hektare tersebut,” bebernya.

Origenes mengatakan, sampai hari ini juga tidak jelas apakah tanah itu akan dibayar atau tidak.

“Sehingga disini saya bertanya apakah tanah kami mau dibayar atau tidak. Kalau alasan belum dibayar karena masih menyelesaikan administrasi, kok bisa lama begini?, kan ini lucu,” sebutnya.

Menurut Origenes, bila pemerintah belum melakukan pembayaran karena terbentur aturan-aturan baru, tidak apa-apa.

“Sebab aturan itu baik. Tapi, jika sudah berbulan-bulan belum ada tanda-tanda pembayaran, maka yang melaksanakan aturan-aturan ini, memiliki kerusakan mental,” nilainya.

“Kenapa saya sebutkan bahwa yang melaksanakan aturan ini memiliki kerusakan mental?, karena awal Februari saya telah mengikuti pertemuan dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Pertanahan Provinsi Papua dan dari pertemuan itu, disampaikan bahwa akan dilakukan pembayaran  setelah 14 hari kerja. Tapi, sampai detik ini juga tidak ada komunikasi atau tanda-tanda untuk pembayaran,” katanya.

“Oleh karena itu, saya merasa aneh. Kalau memang pemerintah tidak mau bayar, saya bersama masyarakat tidak rugi. Yang penting dengan satu pernyataan, kami tidak mau tanah ini dilepas,” tegasnya menyambungkan.

Origenes memaparkan, jika Kanwil Pertanahan Provinsi Papua tidak bisa menangani pembayaran tanah itu, ia berharap dikembalikan saja ke Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura, agar mereka saja yang melaksanakan proses pembayaran maupun penyelesaian administrasinya.

“Masa kita menunggu sampai dua tahun barang kita sudah lakukan pelepasan dan lokasi itu sudah ditimbun material, kan ini tidak benar. Bukan itu saja, kapan mau dibangun, sedangkan PON ini tinggal beberapa tahun saja,” katanya.

“Untuk itu, saya mohon kepada Disorda  dan Kanwil Pertanahan Papua dalam waktu minggu ini harus dibayar. Saya tidak mau dengar alasan administrasi kah atau alasan lainnya, saya mau dibayar minggu ini sesuai dengan surat pernyataan yang saya buat,” cetus Origenes Kaway diakhir wawancaranya. (Irfan  / Koran Harian Pagi Papua)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here