KONI Papua Hanya Usulkan 7 Cabor Tambahan PON XX 2020

0
414
Sekertaris Umum KONI Papua, Kenius Kogoya, saat diwawancara diruang kerjanya. (Geis Muguri / Koran Harian Pagi Papua)
Sekertaris Umum KONI Papua, Kenius Kogoya, saat diwawancara diruang kerjanya. (Geis Muguri / Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA) – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua akan menyurati KONI Pusat terkait dengan penambahan cabang olahraga (Cabor) yang diperlombakan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020.

Sekretaris Umum (Sekum) KONI Papua Kenius Kogoya mengatakan, dari 10 cabor tambahan yang  diusulkan dalam rapat anggota KONI, hanya 7 cabor saja yang disetujui oleh Pemerintah Provinsi Papua.“Kita hanya usulkan 7 cabor dan sudah disetujui oleh Pemerintah Provinsi Papua, nanti kita juga akan menyurat secara resmi kepada KONI Pusat,” kata Kenius Kogoya kepada wartawan, Rabu (28/2/2018).

Ia menambahkan, dari tujuh cabor yang diusulkan satu cabor yakni Tarung Derajat sudah masuk dalam 38 cabor yang ditetapkan, sehingga tinggal 6 cabor lainnya seperti gateball, woodball, Dansa, muangthai, petanqua dan balap motor.

“Penambahan cabor ini terkait dengan anggaran, dan waktu tinggal dua tahun lagi, sehingga kita usulkan cabor yang venue tidak terlalu susah dibangun serta tidak memerlukan lapangan besar,” katanya.

Ditanya berapa besar kebutuhan pembiayaan dari penambahan cabor ini, dengan tegas Kenius menyatakan, itu menjadi tanggungjawab PB PON Papua. “KONI hanya mengusulkan, untuk hitungan kebutuhan pembiayaan cabor menjadi urusan pemerintah dan PB PON,” tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Mayjen TNI (Purn) Suwarno mengungkapkan 38 cabang olahraga yang sudah diputuskan dalam masterplan untuk dipertandingkan pada penyelenggaraan PON 2020 bukan kemauan KONI Pusat, namun berdasarkan kemampuan Papua dalam menyiapkan venue pertandingan PON.

Oleh karena itu, cabor tambahan yang diusulkan KONI Papua, KONI Pusat memberikan deadline waktu sampai minggu ke-4 bulan Maret sebelum diputuskan pada rapat anggota KONI se-Indonesia sekaligus Munas yang digelar 6 April 2018 di Jakarta.

“Saya tunggu paling lambat minggu ke-4 bulan maret, kalau seandainya setelah itu ada surat masuk lagi konsekuensinya Papua harus melaksanakan rapat KONI seluruh Indonesia membahas usulan itu, tidak bisa KONI Pusat putuskan, sebab penambahan itu yang mengusulkan pemerintah Papua sebagai penyelenggaraan PON melalui PB PON 2020,” ujarnya. (Geis Muguri  / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here