Bupati Terlibat Kampanye Pilgub Harus Cuti

0
48
Natan Pahabol. Rambat
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Papua, Natan Pahabol. (Rambat/ Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA) – Memasuki musim kampanye pelaksanaan Pilgub Papua, Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Papua, Natan Pahabol meminta agar bupati dan wakil bupati atau kepala daerah yang terlibat tim kampanye untuk mengajukan cuti.

“Bupati atau wakil bupati yang terlibat dalam tim kampanye atau tim sukses, itu harus cuti sesuai dengan peraturan,” tegas Natan Pahabol, Rabu (28/2).

Menurutnya, bupati sebagai penyelenggara pemerintahan kabupaten dan pelaksana anggaran, sehingga jika bupati atau wakil bupati terlibat dalam tim kampanye, maka sebenarnya sangat disayangkan karena rakyat akan menjadi korban. Apalagi, lanjut Natan, jika bupati atau wakil bupati terlibat dalam tim kampanye, tentu bisa menimbulkan kecurigaan termasuk kemungkinan adanya ancaman atau intimidasi terhadap bawahannya termasuk pimpinan SKPD atau kepala distrik atau kepala kampung untuk mendukung kandidat yang diusungnya.

“Sesuai PKPU Nomor 10, jika bupati/wakil bupati terlibat dalam tim kampanye, maka dia harus meninggalkan dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk melakukan kampanye,” jelasnya.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada Bawaslu Papua dan seluruh panwas untuk melakukan pengawasan terhadap kepala daerah yang terlibat dalam tim kampanye kandidat gubernur.

“Jadi, terhadap bupati dan wakil bupati yang mendapat posisi sebagai ketua tim sukses maupun tim kampanye, kami meragukan kinerja mereka, sehingga kepada mereka harus ada pengawasan ketat dari Bawaslu maupun Panwas di kabupaten/kota, bahwa betul-betul mereka tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” tandasnya.

Pihaknya mengingatkan jika ada kepala daerah yang mengeluarkan anggaran dan menggunakan fasilitas negara, pihaknya untuk melaporkan ke Bawaslu Papua dan Panwas di daerah.

“Kami sudah fasilitasi orang dengan media, jika dia menggunakan anggaran dan fasilitas negara, kami akan anggap sebagai temuan dan proses hukum tetap berjalan, karena itu hati-hati bagi kepala daerah
yang terlibat dalam kampanye,” pungkasnya. (bat/ab/Koran Harian Pagi Papua)