KPU Kab.  Jayapura Gelar Rakor dengan Pemangku Kepentingan

0
584
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan beberapa pemangku kepentingan, Senin (26/2/2018) pagi. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan beberapa pemangku kepentingan, Senin (26/2/2018) pagi. Tampak Komisioner KPU Kabupaten Jayapura, Fred Serontouw saat menyampaijan pemikirannya dalam rapat koordinasi tersebiuut. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

Bahas Pilgub Papua 2018, Pileg dan Pilpres 2019

SENTANI (LINTAS PAPUA)  –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan beberapa pemangku kepentingan, Senin (26/2/2018) pagi.

Adapun stokoholder yang diundang di antaranya yaitu Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Jayapura, Kompol Iip Syarif Hidayat, S.H., Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Kabupaten Jayapura Rustan Mida, S.Sos, M.KP, Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Jayapura serta partai politik yang ada di Kabupaten Jayapura.

Dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Hotel HoreX Sentani tersebut, ada dua agenda yang dibahas terkait dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) 2018, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019.

Menurut Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Pieter Wally melalui Komisioner KPU Kabupaten Jayapura Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Lidia Maria Mokay, KPU perlu melakukan koordinasi dengan beberapa stokeholder untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2018.

“Ada hal-hal yang ingin disampaikan, dimana terkait dengan tim koalisi partai pendukung dalam Pilgub yang ada di Kabupaten Jayapura. KPU Kabupaten Jayapura ingin tau struktur mereka di dalam koalisi itu seperti apa, baik dari nama pengurus atau alamat sekretariat tim sukses juga harus jelas. Sehingga fungsi kontrol dari kami (KPU) dengan Panwas dan keamanan sudah jelas, bahwa mereka sebagai tim koalisi betul-betul telah dibentuk,” jelas Lidia Mokay.

Lebih lanjut kata Lidia, pembentukan tim koalisi ini harus diketahui jelas hingga ke distrik-distrik maupun kampung-kampung.

“Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 merupakan gawe kita bersama. Kami lakukan pertemuan ini agar diketahui dengan jelas oleh semua pihak. Karena pada saat kami melakukan rekruitmen PPD dan PPS, jangan sampai mereka ikut mendaftar menjadi anggota PPD dan PPS. Jadi, struktur kepengurusan dari tim koalisi itu harus kami miliki. Sehingga kami bisa pilahkan mana yang terakomodir sebagai tim sukses atau tim koalisi maupun anggota PPD dan PPS,” terangnya. (Irfan /  Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here