ASN Kam Stop Berpolitik, Daripada  Kam Dapat Proses Hukum

0
427
ASN Pemprov Papua, saat mendengarkan arahan, pada Apel Gabungan di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura. (Erwin/HPP)
ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi diingatkan untuk tak menggunakan alat komunikasi, semisal ponsel, media social dan lainnya untuk menyebar isu politik dalam kepentingan Pilkada maupun lainnya.

Menurut Asisten Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, tindakan itu dapat berdampak negatif pada dirinya sendiri. Sebab undang undang telah mewajibkan seluruh ASN untuk netral dan tak memihak pada salah satu paslon gubernur dan wakil gubernur, serta bupati maupun wakil bupati.

“Makanya saya minta kita netral benar-benar karena jangan berpikir tak terlibat secara fisik kepada paslon tertentu, tak bisa kena hukuman. Justru sebaliknya, kita bisa terkena sanksi apabila menyebarkan pesan di media sosial maupun lainnya,” terang Elysa pada Apel Pagi, di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Senin (26/2)

Menurut dia, saat ini sudah dibentuk tim dari badan siber dan sandi negara, yang memantau aktivitas kirim mengirim pesan dalam rangka pilkada serentak di Papua.

Oleh karena itu, ASN diimbau untuk dapat menahan diri serta menggunakan alat komunikasi sesuai dengan peruntukannya.

“Sebab saya tadi malam mendapat telepon untuk hal seperti yang mesti kita jaga bersama. Sehingga pada kesempatan ini saya ingatkan supaya jangan sampai ada ASN yang bermasalah hukum akibat menyalahgunakan alat komunikasinya,” terang Elysa.

Dalam apel pagi, Elysa juga mengingatkan ASN agar meningkatkan disiplin kerja, termasuk dalam memakai atribut Diketahui saat apel pagi.

Dia juga mengimbau agar seluruh ASN dapat rutin mengikuti apel gabungan Senin pagi yang diselenggarakan di Halaman Kantor Gubernur. “Sebab dalam penilaian pembayaran Tambahan Peghasilan Bersyarat (TPP), masalah kedisiplinan pun menjadi kunci untuk menilai sekaligus menentukan gaji pegawai,” tuntasnya.

Mendagri Sikapi ASN Berpolitik 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan para petahana yang hendak maju lagi dalam pemilihan kepala daerah untuk bisa bersaing dengan fair. Jangan manfaatkan kewenangan untuk pemenangan Pilkada. Apalagi sampai menyeret birokrasi untuk kepentingan politik. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jadi salah satu kunci suksesnya pesta demokrasi di daerah.

“Suksesnya Pilkada adalah salah satunya netralitas ASN,” kata Tjahjo di Jakarta, Jumat (5/1), yang dikutip dari sumber kemendagri.go.id

Menurut Tjahjo, modus ASN yang tak netral, biasanya menyangkut anggaran. Misalnya, anggaran direkayasa demi kepentingan petahana di Pilkada. Item anggaran yang acapkali di akali adalah anggaran hibah dan bansos. Karena itu sangat penting memastikan netralitas birokrasi.

“Biasanya merekayasa anggaran anggaran daerah untuk kepentingan petahana atau siapapun yang maju dalam Pilkada,” kata dia.

Tjahjo sendiri berharap meski Pikada serentak berdekatan waktunya dengan pemilihan presiden, dan pemilu legislatif, bisa berjalan sukses. Diharapkan, dalam pesta demokrasi daerah tahun ini, tak ada lagi kampanye hitam dengan memanfaatkan isu SARA, politik uang, ujaran kebencian, hoax dan fitnah.

“Tidak ada politik uang dan juga harus terjamin adu program, adu konsep, tidak ada kampanye yang berujar kebencian,” ujarnya.

Mengenai anggaran Pilkada, dalam waktu dekat ini, Kemendagri akan mengumpulkan  171 kepala daerah yang akan menggelar Pilkada. Juga akan dikumpulkan KPU seluruh Indonesia, jajaran Polri dan TNI. Dalam pertemuan nanti, akan dievaluasi sejauh mana persiapa Pilkada yang sudah dilakukan. Presiden direncanakan akan hadir memberi pengarahan.

“Pada bulan Februari akan kita kumpulkan mulai KPU, kepolisian,  kejaksaan, TNI,  kepala daerah yang 171 daerah itu untuk dapat pengarahan dari Bapak Presiden,” ujarnya.

Masih terkait dengan netralitas anggaran, lanjut Tjahjo, berkaca pada Pilkada sebelumnya, cukup banyak kasus ASN tidak netral yang ditangani Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Bahkan ada Sekda yang tidak netral. Aparatur memang punya hak pilih. Tapi aturan menegaskan, ASN harus netral. Tjahjo mempersilakan ASN memilih sesuai hati nurani. Asal, jangan gunakan kewenangan, tugas dan fungsi apalagi fasilitas negara untuk kepentingan politik.

“Tahun kemarin cukup banyak yang kena sanksi dari PAN, ada dari tingkat Sekda kabupaten. Kami harapkan netralitas ASN bisa ditegakkan. Soal pilihan silahkan, tapi jangan secara terbuka menggunakan aset daerah apalagi anggaran daerah untuk kepentingan politik di Pilkada,”ujarnya

Ber

(Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here