Pemprov  Papua Siap Bayar Ganti Rugi Jalan Peti Kemas

0
412
Foto bersama masyarakat adat usai kegiatan . (Fransisca /LintasPapua.com)
Perwakilan Masyarakat Adat Kampung Waibron, Kelly Samonsabra, saat memberikan keterangan pers. (Fransisca/LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Salah satu fungsi DPRP mendengar Suara rakyat dan dengan wewenangnya membantu rakyat, atas dasar tersebut Komisi I  DPR Papua mengadakan dialog bersama SKPD Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka pembayaran ganti rugi jalan peti kemas Bongrang – Depapre,  di Hotel Horison Jayapura, Jumat(23/2/2018).

 

Dalam kegiatan  in hadir sekitar  30 orang pihak terkait, Perwakilan masyarakat adat dan pemerintah yang membicarakan bersama.

Foto bersama masyarakat adat usai kegiatan . (Fransisca /LintasPapua.com)

Perwakilan Masyarakat Adat Kampung Waibron, Kelly Samonsabra, menjelaskan,  terkait dengan pembebasan tanah hak ulayat yang belum terselesaikan, masyarakat per 31 Desember 2017 dilakukan pembayaran, cuma terjadi persoalan hak pemilik, hak ulayat terjadi Tarik menarik.

 

“Jadi pending Sementara, seharusnya di bayarkan kembali 4 Januari 2018, karena sampai Februari belum ada pembayaran, kita menyurat ke DPR Papua, dan akhirnya hari ini kita buat pertemuan untuk tanggal pembayaran selanjutnya sampai akhir Februari ini. Intinya kalau semua hak ulayat dì bayar lunas, maka semua masalah selesai”. Ungkapnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Djuli Mambaya. (Fransisca / LintasPapua.com)

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Djuli Mambaya, menyimpulkan kesepakatan itu segera di bayarkan di bawah tanggal 26-28 Februari 2018.

 

“Kegiatan ini di Pimpinan Oleh DPR Papua,  karena DPRP adalah perwakilan rakyat Papua, jadi apa yang di perintahkan harus segera dilaksanakan. Karena DPRP backupfull,  kemarin saat kami membutuhkan bantuan, saat tidak ada kesepakatan pemerintah Sudah menyediakan dana lalu terjadi miss komunikasi di rakyat,proses selanjutnya kesepakatan mereka di tingkat adat, mereka datang ke dinas, dan dinas mentransfer ke rekening pemilik hak ulayat sampai akhir bulan February 2018,” pungkasnya. (Fransisca/LintasPapua.com)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here