Bappenda Jayapura : Revisi Tiga Perda Pajak Daerah dan Retribusi

0
9
Kepala Bappenda Kabupaten Jayapura, Theopilus H. Tegay, kepada wartawan usai rapat harmonisasi tersebut, di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Jumat (23/2/2018). (Irfan / HPP)
Kepala Bappenda Kabupaten Jayapura, Theopilus H. Tegay, kepada wartawan usai rapat harmonisasi tersebut, di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Jumat (23/2/2018). (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Sejak diberlakukannya peraturan daerah (Perda) tentang Pajak-pajak Daerah beberapa tahun lalu, beberapa item dalam Perda tersebut dirasakan kurang relevan lagi dan juga terdapat beberapa kelemahan dalam penerapannya.

Apabila disandingkan dengan aspek perkembangan perekonomian Kabupaten Jayapura yang begitu pesat, sehingga Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Jayapura merasa perlu melakukan revisi terhadap tiga Perda tentang Pajak Daerah dan dua Peraturan Bupati (Perbup) Jayapura tentang Pajak dan Retribusi yang ada.

Adapun ketiga Perda tersebut, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan untuk dua Peraturan Bupati (Perbup) Jayapura, yaitu Perbup Jayapura Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tarif Pengenaan Jenis Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Perbup Jayapura yang baru tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan.

Agar tidak terjadi disharmonisasi dengan aturan yang lebih tinggi atau aturan yang ada, tidak bertentangan dengan azaz kepentingan umum dan tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Maka pada Jumat (23/2/2018) siang,  Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Jayapura melakukan harmonisasi terhadap Ketiga Perda Pajak Daerah serta Dua Perbup jayapura tentang Pajak dan Retribusi, di Aula Lantai I Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura.

Harmonisasi merupakan salah satu syarat sebelum dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Kegiatan harmonisasi dibuka dan sekaligus dipimpin oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura, Abdul Rahman Basri, S.Sos, M.KP, didampingi Kepala Bappenda Kabupaten Jayapura, Theopilus H. Tegay, yang juga hadir sejumlah OPD terkait lainnya dan jajaran Bappenda.

“Jadi, kegiatan kita hari ini (kemarin) adalah rapat harmonisasi revisi tiga Perda dan dua Peraturan Bupati (Perbup) Jayapura tentang Pajak dan Retribusi. Kalau untuk tiga Perda itu seperti Pajak Bumi Bangunan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Pajak BPHTB,”  ujar  Kepala Bappenda Kabupaten Jayapura, Theopilus H. Tegay, kepada wartawan usai rapat harmonisasi tersebut, di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Jumat (23/2/2018).

“Sedangkan dua Perbup tersebut, adalah Perbup tentang Tarif Pengenaan Jenis Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta satu Perbup yang baru itu tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Kebersihan),” ucapnya menyambungkan.

Sebelum melakukan sosialisasi atau pungutan kepada masyarakat, menurut pria yang akrab disapa Theo itu, maka di tingkat Eksekutif itu pihaknya harus ada harmonisasi antara instansi atau OPD terkait lainnya.

“Tadi (rapat kemarin) yang dilakukan itu dibahas bersama-sama antara Bappenda dengan DPTPSPPM dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jayapura,” paparnya.

“Dengan adaya revisi beberapa Perda dan Perbup Jayapura itu, kita berharap usulan-usulan masyarakat sebagai pelaku usaha itu bisa diakomodir, khususnya Retribusi Persampahan atau Kebersihan. Itu sesuai kesepakatan dalam pertemuan kita dengan pelaku usaha yang dipimpin oleh pak bupati pada bulan September 2016 lalu,” tambah Theo. (Irfan  / Koran Harian Pagi Papua)