Uskup Jayapura Ajak Umat Katolik Terlibat Dalam Pembangunan Politik 

0
648

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  Uskup Jayapura, Mrg Leo Laba Ladjar minta umat Katolik di tanah Papua memberikan sumbangan dalam pembangunan politik di Papua. 

 

 

Pembangunan politik yang dimaksud bukan untuk kekuasaan semata, tapi harus berkaitan dengan kekuatan rohani, sesuai  visi misi Katolik untuk pembangunan masyarakat di Papua.

 

 

Pembangunan politik yang dimaksud juga berdasakan dengan smeangat injil, untuk menjadi garam dan terang dunia. Umat katolik di Papua juga berhak untuk menolak permainan politik kotor, seperti tawaran mahar politik, korupsi, hanya mementingkan uang dan kekuasaan.

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal yang membuka kegiatan tersebut berharap masyarakat Papua harus aktif mengambil peran dalam membangun daerahnya dan menjadi kekuatan baru untuk contoh bagi Indonesia. (ISTIMEWA)

 

“Jangan mengejar kepentingan pribadi atau golongan. Wujudkan cita-cita membangun politik dan kemasyarakatan sesuai misi Katolik yang membangun masyarakat sejahtera, adil dan damai,” kata Uskup Leo, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kerawam Keuskupan Regio Papua di Auditorium Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Jumat 16 Februari 2018.

 

 

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal yang membuka kegiatan tersebut berharap masyarakat Papua harus aktif mengambil peran dalam membangun daerahnya dan menjadi kekuatan baru untuk contoh bagi Indonesia.

 

 

Untuk diketahui pada pilkada serentak 2018, Provinsi Papua akan melaksanakan Pilgub Papua dan 7 pemilihan kepala daerah yakni di Kabupaten Biak, Mimika, Jayawijaya, Deiyai, Paniai, Mamberamo Tengah dan Puncak.

Uskup Jayapura, Mrg Leo Laba Ladjar minta umat Katolik di tanah Papua memberikan sumbangan dalam pembangunan politik di Papua.  (ISTIMEWA)

 

“Pemprov berterima kasih kepada para Uskup dan panitia yang telah menggagas acara ini, untuk mempersiapkan generasi dan tokoh dari umat Katolik untuk pembangunan sosial politik di Papua,” ujarnya.

 

 

Dirinya mengaku seharusnya sudah harus cuti menjadi kepala daerah pada 12 Februari lalu, tapi karena pleno penetapan dan pencabutan nomor urut di Papua diundur, maka sampai saat ini dirinya masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Papua.

 

Ketua Panitia Rapat Koordinasi (Rakor) Kerawam Keuskupan Regio Papua, Peter Tukan menyebutkan tujuan digelarnya rakor, guna mencari pemahaman bersama bagi pembangunan masa depan masyarakat Papua di bidang politik dan sosial budaya.  (ISTIMEWA)

“Saya baru paham, kenapa Tuhan masih berikan saya membuka kegiatan ini. Saya mengerti kali ini rencana Tuhan,” kata Klemen.

 

 

Dirinya bahkan berharap seluruh masyarakat di Papua mengambil peranan untuk menjadi sinar bagi saudara lainnya.

 

 

“Kita harus sampaikan dengan metode berbeda, karena Papua memiliki adat dan budaya serta keistimewaan yang khas,” ucapnya.

 

Ketua Panitia Rapat Koordinasi (Rakor) Kerawam Keuskupan Regio Papua, Peter Tukan menyebutkan tujuan digelarnya rakor, guna mencari pemahaman bersama bagi pembangunan masa depan masyarakat Papua di bidang politik dan sosial budaya.

 

 

“Umat katolik berhak untuk bicara sesuai dengan hati nurani manusia. Kewajiban sosial adalah kewajiban moral. Gereja mengingatkan para anggotanya tidak menarik diri dari tanggung jawab sosial dan politik tersebut,”  kata Peter ditempat yang sama.

 

Dalam rakor tersebut juga diikuti seminar nasional dengan tema: Peran Umat Katolik Dalam Pembangunan Politik di Tanah Papua yang menghadirkan delapan narasumber yakni Kiki Syahnakri akan mempresentasikan Dinamika Politik Nasional; Mulyawan Margadana dan Putut Prabantoro dengan pembahasan Kerasulan Politik Orang Katolik – Perspektif Nasional.

 

 

Lalu narasumber Vitalis Yumte dan Saul Wanimbo membahas topik Kerasulan Politik Orang Katolik – Perspektif Papua; Restu Hapsari membahas Etika Pelaku Politik – Perspektif Nasional;

 

Ada juga narasumber Latifa Anum Siregar membahas Etika Politik dan Persoalan Politik Papua – Perspektif Papua serta Kombes Pol. Sri Suari dalam bahasan Politik dan Korupsi – Perspektif Penegak Hukum.

 

 

“Pada bidang politik, kaum awam katolik bertanggung jawab untuk berpolitik praktis, tanpa mengatasnamakan gereja. Keterlibatan awam dalam dunia politik merupakan pemenuhan panggilan untuk peduli pada persoalan dan cita-cita hidup bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara,” ujarnya. (Sie Publikasi Kerawam 2018 ) 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here