Jurnalis Papua Deklarasikan Pilkada Damai 2018 di Bumi Cenderawasih

0
588
KEBERSAMAAN JURNALIS PAPUA. Koordinator Panitia Kegiatan, Wilpret P Siagian dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut adalah  terwujudnya pilkada damai di tanah Papua yang sedang menyelenggarakan pemilukada serentak di tahun 2018 ini. (Foto Banjir Ambarita Facebook)
Ketua PWI Prov Papua, Ketua Bawaslu, Komisioner KPU, Kapolda, serta Kasdam XVII Cenderawasih, dalam sebuah diskusi tersebut. (Paul/HPP)

 

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Sekitar seratusan jurnalis yang tergabung dalam Komunitas Jurnalis Papua (KJP) mendeklarasikan pernyataan sikap mendukung terselenggaranya Pilkada damai di tanah Papua. Kegiatan tersebut disertai dengan sesi Forum Group Diskusi (FGD) yang berlangsung di SwissBelhotel Jayapura, Rabu (19/2/2018) sore.

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh para jurnalis dengan persiapan yang singkat mengingat pentingnya netralitas media dalam pemberitaan ditengah berlangsungnya proses tahapan penetapan calon pasangan calon (Paslon) oleh KPU, selain itu agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kerja menyajikan berita yang berimbang ditengah masyarakat, media tetap konsisten tidak memihak serta tidak melanggar kode etik jurnalistik.
KEBERSAMAAN JURNALIS PAPUA DUKUNG PILKADA DAMAI 2018. Koordinator Panitia Kegiatan, Wilpret P Siagian dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut adalah  terwujudnya pilkada damai di tanah Papua yang sedang menyelenggarakan pemilukada serentak di tahun 2018 ini. (Foto Banjir Ambarita Facebook)
Koordinator Panitia Kegiatan, Wilpret P Siagian dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut adalah  terwujudnya pilkada damai di tanah Papua yang sedang menyelenggarakan pemilukada serentak di tahun 2018 ini. Ia juga menambahkan bahwa media sebagai pilar demokrasi keempat di tengah negara kita harus menjunjung netralitas demi keadilan bagi semua pihak. Karena pengaruh media massa sangat besar terhadap publik, untuk itu Wilpret mengharapkan, jurnalis hadir ditengah semua pihak dan memberitakan realitas yang nyata sebab media bisa menjadikan sorga jadi neraka dan sebaliknya.
TANDA TANGAN DUKUNGAN DAMAI. Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar dalam sambutannya mengungkapkan bahwa media sebagai ujung tombak dalam mensukseskan Pilkada damai. (Foto Banjir Ambarita Facebook)
“Kita berharap saat Pilkada berlangsung, media di Papua bersikap netral tidak memihak terhadap satu golongan, satu kelompok, satu agama, dan satu suku bahkan satu partai politik. Tetapi harus benar-benar ada diantara semua pihak. Mungkin tidak bisa mengakomodir keinginan semua pihak tetapi paling tidak media yang ada harus bisa adil kepada semua pihak,” tuturnya.
Kapolda Papua, Irjen Pol Boy Rafli Amar dalam sambutannya mengungkapkan bahwa media sebagai ujung tombak dalam mensukseskan Pilkada damai. Iya menyebutkan selain media massa, ada 7 unsur terkait proses jalannya Pilkada yakni; KPU, Bawaslu, aparat keamanan, pemerintah daerah, masyarakat, paslon calon bupati atau gubernur, serta tim sukses.
Rekan Jurnalis Papua Dalam Kebersamaan. Kasdam XVII Cenderawasih,  Brigjen TNI Nyoman Chadiasa berharap, melalui Deklarasi Jurnalis, pelaksanaan pilkada nantinya menjadi nyaman dan aman dengan adanya pemberitaan yang berimbang. (Foto Banjir Ambarita Facebook)
Namun ia berharap agar media sebagai sentral ditengah unsur tersebut bisa membangun mindset masyarakat supaya lebih jernih membaca informasi, disamping media juga mengumandangkan sisi kemanusiaan dan bisa menggiring melalui opini yang lebih luas agar pesta demokrasi yang sedang berlangsung nantinya bermartabat dan menghormati hukum.
untuk itu Boy Rafli kembali berharap, agar media massa dapat memberikan sisi edukasi bagi masyarakat agar menjunjung tinggi demokrasi dan mentaati hukum melalui karya-karya jurnalistik yang menyejukkan.
KECERIAAN DAN KEBERSAMAAN JURNALIS PAPUA MENDUKUNG PILKADA DAMAI 2018. Ketua Komisi Pemilihan umum (KPU) Provinsi Papua Adam Arisoy, yang diwakilkan oleh Komisioner KPU Musa Sombuk yang juga turut sebagai pemateri dalam FGD tersebut meminta kepada insan pers di seluruh wilayah Papua agar menyajikan berita yang berimbang selama pelaksanaan Pilkada serentak 2018. (Foto Banjir Ambarita Facebook)
Sementara itu, Kasdam XVII Cenderawasih,  Brigjen TNI Nyoman Chadiasa berharap, melalui Deklarasi Jurnalis, pelaksanaan pilkada nantinya menjadi nyaman dan aman dengan adanya pemberitaan yang berimbang, karena menurutnya tulisan para jurnalis lebih hebat pengaruhnya dibanding satu peluru bagi aparat TNI dalam mempertahankan kedaulatan negara.
“kita berharap nantinya Pilkada ini kedepan akan nyaman dengan adanya media dan jurnalistik. Karena satu tulisan lebih hebat dibanding satu peluru oleh satu mobil prajurit TNI dalam menghajar satu orang musuh, tetapi satu tulisan penanya jurnalis sudah berapa juta targetnya. Oleh karena itu kami berharap jurnalis berperan penting sehingga tidak ada provokasi dan sebagainya dalam proses pesta demokrasi,” pungkasnya.
Ketua Komisi Pemilihan umum (KPU) Provinsi Papua Adam Arisoy, yang diwakilkan oleh Komisioner KPU Musa Sombuk yang juga turut sebagai pemateri dalam FGD tersebut meminta kepada insan pers di seluruh wilayah Papua agar menyajikan berita yang berimbang selama pelaksanaan Pilkada serentak 2018. “Kami meminta media di Papua buat berita yang berimbang, berita yang menyejukkan,” tuturnya.
KEBERSAMAAN JURNALIS DI PAPUA. Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Fegie Y. Wattimena, dalam menyampaikan beberapa hal terkait efek pemberitaan media yang mengakibatkan dirinya merasa trauma dan tidak nyaman oleh perlakuan dari beberapa oknum atas berita tersebut seperti ada orang yang menghubunginya lewat telepon seluler setelah membaca berita tersebut dan menlontarkan kata-kata tidak baik bahkan mengancam dirinya. (Foto Banjir Ambarita Facebook)
Musa menjelaskan bahwa tahun-tahun sebelumnya ada satu media lokal yang memberitakan kemajuan yang dibuat oleh petahana di daerah pegunungan tengah. Menurutnnya, itu tidak perlu diberitakan. Bahkan, ia menyarankan agar media cetak maupun elektronik lebih menyajikan berita terkait program kerja atau visi misi kandidat calon kepala daerah untuk lima tahun ke depan ketimbang prestasi yang selama ini dicapai untuk dijadikan alat kampanye. Ia juga mengakui kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki integritas tinggi di internal KPU daerah pegungungan Papua menjadi pertanda buruk bagi pelaksanaan proses demokrasi yang nyaman dan damai, hal ini ia ungkapkan sebagai kelemahan kapasitas dan juga pengaruh dari tingkat serta kualitas pendidikan.
Dikesempatan lain, Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Fegie Y. Wattimena, dalam menyampaikan beberapa hal terkait efek pemberitaan media yang mengakibatkan dirinya merasa trauma dan tidak nyaman oleh perlakuan dari beberapa oknum atas berita tersebut seperti ada orang yang menghubunginya lewat telepon seluler setelah membaca berita tersebut dan menlontarkan kata-kata tidak baik bahkan mengancam dirinya. Meskipun demikian, ia sangat berharap agar pihaknya kedepan bisa bekerjasama lebih baik dengan pihak media atau para jurnalis dalam mengkonfirmasi suatu kejadian atau peristiwa agar berita yang disajikan akurat dan tidak menimbulkan efek psikologis dikemudian hari.
“Semoga mata pena jurnalis semakin tajam namun berimbang. Kalau saya bekerja benar saya tidak mau mundur, tetapi kalau saya salah maka saya siap mundur. Jika ada bawahan kita yang kurang baik dalam kerja dan melayani rekan-rekan jurnalis, silahkan laporkan ke kami agar kami bisa melihat pelanggarannya dalam kode etik Bawaslu,” ungkapnya kepada seluruh jurnalis serta jajaran pejabat dari aparat TNI dan Polri yang hadir.
 
Di sesi penutup, Ketua PWI Provinsi Papua Abdul Munib dalam materinya menyampaikan bahwa dalam prakteknya Pers ada yang kuat dan lemah, hal itu disebabkan adanya kadar pragmatisme di tengah proses jurnalitik yang muncul akibat berbagai hal seperti kepentingan, sehingga jurnalis tersebut sedikit keluar dari rel atau kode etik profesinya. Untuk itu ia menegaskan agar para jurnalis tidak menebarkan berita yang tidak benar dan konsisten menjalankan kode etik jurnalistik dengan benar.
Ada 3 poin dalam pernyataan sikap yang dibacakan dalam deklarasi pernyataan sikap oleh Komunitas Jurnalis Papua (KJP) untuk Pilkada Papua Damai, yakni; 1.Mendukung Pilkada Papua Aman dan Damai; 2.Netral, cerdas dan menyejukkan dalam pemberitaan sesuai kode etik jurnalistik; 3.Menjaga kerukunan dengan tidak membuat berita hoax atau bohong, yang digunakan untuk kepentingan golongan guna memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa di tanah Papua. (CR10/Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here