Capai Rp. 3 Juta, Pemkot Jayapura Sosialisasikan UMP 2018

0
748
Dinas Tenaga Kerja menggelar sosialisasi Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2018 selama sehari, bertempat di @Hom Tanah Hitam, Kamis (15/2/2018).  (Elsye Sanyi / Koran Harian Pagi Papua)
Dinas Tenaga Kerja menggelar sosialisasi Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2018 selama sehari, bertempat di @Hom Tanah Hitam, Kamis (15/2/2018).  (Elsye Sanyi / Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Dalam rangka memberikan pemahaman bagi setiap pelaku industri guna meningkatkan produktivitas dalam memajukan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar sosialisasi Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2018 selama sehari, bertempat di @Hom Tanah Hitam, Kamis (15/2/2018).

 

 

Wali Kota Jayapura dalam sambutannya yang dibacakan oleh Plh. Sekda Kota Jayapura, M. Nurjainuddin Konu menyampaikan dalam rangka upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan upah minimum dengan mempertimbangankan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktifitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya.

 

 

“Upah bagi pekerja merupakan sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi dan membangun kehidupannya, sebaliknya bagi pengusaha merupakan biaya produksi,” imbuhnya.

 

 

Oleh karena itu, etiap kenaikan upah akan disertai dengan terjadinya peningkatan biaya.  Namun, lanjut Konu,  Pemkot Jayapura mengharapkan kenaikan upah tersebut harus juga dilihat sebagai suati investasi sebagai peningkatan kualitas sumber daya manusia yang hasilnya diperoleh kemudian, seperti perbaikan kesehatan dan gizi, perbaikan disiplin kerja, perbaikan syarat kerja, dan adanya ketenangan kerja dan usaha yang akan mendorong peningkatan produktifitas usaha.

 

 

“Kota Jayapura adalah kota jasa, untuk itu saya ingin mengajak semua pihak khususnya yang terlibat langsung dalam proses hubungan kerja kota di tempat kota bekerja masing-masing guna melayani masyarakat atau konsumen dengan sebaik-baiknya sebagai wujud jasa pelayanan kita dalam meningkatkan kemajuan produktifitas perusahaan yang maju, mandiri dan sejahtera,” tandasnya.

 

Sementara itu, Kepala Plt. Disnaker Kota Jayapura, Yosias Fonataba mengatakan UMP secara merata sesuai dengan perhitungan skala KHL, untuk itu Kota Jayapura telah menerapkan UMP tahun 2018 sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua secara resmi yaitu Rp. 2.895.650 yang dibulatkan menjadi Rp. 3.000.000.

 

 

Dengan kenaikan UMP tersebut, ia berharap kepada semua pengusaha yang ada di Kota Jayapura bahwa hal itu adalah penetapan yang telah dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah.

 

 

“Jadi mau tidak mau, harus dilakukan sesuai dengan ketetapan tersebut. Oleh sebab itu kami diwilayah Kota Jayapura telah melaksanakan atau menerima Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Papua dan kami telah mengeluarkan SK Wali Kota Jayapura untuk penetapan UMP tersebut,” ujarnya.

 

 

Fonataba juga menyebutkan,  bahwa SK Wali Kota Jayapura tersebut sudah dibagikan kepada kurang lebih 600 perusahaan yang berada di wilayah Kota Jayapura.

 

 

Sehingga kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh 50 perusahaan di Kota Jayapura, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pengusaha atau pelaku usaha bahwa inilah hasil penetapan UMP yang telah ditetapkan di Provinsi Papua, yang diikuti oleh Pemkot Jayapura. (Elsye Sanyi / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here