BKKB Papua : Isu Kependudukan Sebagai Arus Utama Dalam Pembangunan

0
590
Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Philmona M. Yarollo, S.Sos, M.Si saat membuka pertemuan pemantapan penggarapan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bersama mitra di Provinsi Papua.  (Elsye Sanyi / Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) –  Provinsi Papua dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam aspek  pertambahan penduduk. Berdasarkan data hasil Sensus Penduduk (SP) 2010, di mana  berjumlah 2.838.381 jiwa, sementara pada tahun 2017 penduduk Papua berjumlah 3.265.202 jiwa.

” Jadi selama enam tahun dari SP 2010 ada kenaikan sebesar 431.821 jiwa atau 15,24 persen,” ungkap  Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Philmona M. Yarollo, S.Sos, M.Si saat membuka pertemuan pemantapan penggarapan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bersama mitra di Provinsi Papua, yang diikuti oleh Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa dari masing-masing Perguruan Tinggi, tokoh agama dan juga mitra-mitra BKKBN, yang digelar di @Hom Premiere Hotel Tanah Hitam, Kamis (15/2/2018).

 

Sebab itu, lanjut Yarolo, pentingnya menjadikan isu kependudukan sebagai arus utama dalam pembangunan kependudukan.

 

 

“Penduduk harus menjadi orientasi pembangunan utama, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Perumusan kebijakan kependudukan dan pembangunan yang efektif tersebut harus berdasarkan bukti yaitu hasil analisis atas data yang termutakhir, relevan, akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

 

 

Selanjutnya, ia menyebutkan ada lima bidang yang dijabarkan dalam rancang induk pembangunan kependudukan dari pembangunan kependudukan, diantaranya pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kuantitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan mobilitas, dan penataan data basis kependudukan.

 

“Kami mengharapkan pemerintah daerah baik kabupaten dan kota kiranya dapat melakukan perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan,  yang dapat diintegrasikan ke dalam rumusan kebijakan pembangunan daerah dengan cara memasukkan variabel dan indikator kependudukan yang perlu diperbaiki di daerah masing-masing ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik RPJMD, Renstrada dan RKPD,” terangnya.

 

 

Disamping itu, ia juga berharap sebagai mitra kerja turut berperan aktif dalam pemetaan masalah-masalah kependudukan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

 

Ditambahkan Yarolo,  hasil pemetaan kependudukan yang dilakukan tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemda Provinsi, kabupaten atau kota dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan.

 

Menurutnya, penyediaan informasi data kependudukan yang valid dan akurat itu sebagai dasar bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangannya.

 

“Lebih khusus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan aspek-aspek dari kebijakan Pemda dan pembangunan bidang sosial, ekonomi, politik, pertahanan keamanan, daya dukung dan daya tampung lingkungan,” tandasnya. (Elsye Sanyi / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here