Affirmasi Adat dalam Alokasi Dana Otsus Belum Jelas

0
332
Suasana Festival Budaya Lembah Baliem (http://3.bp.blogspot.com)
Masyarakat adat dalam sebuah FESTIVAL DANAU SENTANI (Amazing Papua Facebook)

Dua Persen untuk Adat Harus Terealisasi

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Anggota Fraksi Gerindra DPR Papua, Jhon NR Gobai mengatakan dalam pengalokasian dana Otonomi Khusus (Otsus), ada sebesar 6 persen dana affirmasi itu dalam konteks Papua, kelompok yang harus mendapatkan perlakuan istimewa adalah kelompok agama, adat dan perempuan.

“Itu artinya masing-masing kelompok harus mendapat 2% dari dana otsus sebesar 80 persen yang turun ke kabupaten/kota,” kata Jhon Gobai, akhir pekan kemarin.

Untuk itu, Jhon Gobai mempertanyakan kabupaten/kota terhadap pelaksanaan dana affirmasi tersebut. “Yang menjadi pertanyaan adalah sudah kah para bupati/wali kota melakukan hal ini? Jika sudah berapa nilainya apakah masing-masing diplot 2 persen atau sesuka hati?,” tandasnya.

Suasana Festival Budaya Lembah Baliem (http://3.bp.blogspot.com)

Dari  Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 25 tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, Jhon Gobai menilai jika peruntukan affirmatif ini, tidak tegas dan jelas.

“Setelah melihat Perdasus 25 tahun 2013,  saya lihat peruntukan afirmatif ini tidak tegas dan jelas,” ujarnya.

 

 

 

Untuk itu, lanjut Jhon Gobai, ia mengharapkan kepada semua bupati agar dapat memberikan masing-masing  dana 2 persen kepada adat dan kelompok perempuan dari dana Otsus. Sebab, untuk kelompok agama, ia menilai bahwa kebijakan Gubernur Papua sudah jelas.

Selain itu, Jhon Gobai meminta kepada Kepada Badan Keuangan Daerah Papua agar dalam melayani konsultasi APBD Kabupaten/kota, maka  hal ini harus diperhatikan.

“Kita harus ingat dalam berbagai masalah di daerah adatlah yang selalu di depan untuk tangani masalah sehingga penghormatan dan dukungan dengan dana juga harus diberikan,” katanya.

Anggota DPR Papua, John NR Gobai. ISTIMEWA)

Siapa yang berhak mendapatkan dana itu? Jhon Gobai menilai mereka yang berhak adalah lembaga adat suku yang telah lama ada seperti Lemasa Timika, Lemasko Timika, BMA Suku Wate Nabire, Suku Yerisiam Nabire, DAS Sentani, LMA Malind Anim, serta Dewan Adat Daerah/LMA di daerah yang terpilih dan mendapat legitimasi rakyat melalui musyawarah adat di daerah bukan yang pegang SK tanpa musyawarah karena Adat bukan SKPD sehingga hanya bermodal SK.

“Sekali lagi saya ingatkan para bupati tolong alokasikan dana 2 persen dari dana otsus di kabupaten untuk Lembaga Adat/ dewan adat di daerah. Kepada Badan Keuangan Papua saya minta agar segera membuat pergubnya agar menjadi Patokan,” imbuhnya. (bat/ab/Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here