Pemerintah dan DPRD  Puncak Tolak Data Penduduk Usulan Dapil Pemilu 2019

0
6
suasana uji publik usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten dan Kota dalam pemilihan umum di Tingkat Kabupaten Puncak tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Puncak, di Aula Negelar, Rabu (14/2),kemarin. (ISTIMEWA)
Suasana uji publik usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten dan Kota dalam pemilihan umum di Tingkat Kabupaten Puncak tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Puncak, di Aula Negelar, Rabu (14/2),kemarin. (ISTIMEWA)

ILAGA (LINTAS PAPUA) – Pemerintah, Masyarakat dan DPRD Kabupaten Puncak, menolak usulan penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten dan Kota dalam Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten Puncak tahun 2019, lantaran data penduduk dinilai tidak sesuai dengan kondisi penyebaran penduduk di 25 Distrik, dan 206 kampung di Kabupaten Puncak,saat ini, hal tersebut terungkap saat pelaksanaan uji publik yang dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Puncak, di Aula Negelar, Rabu (14/2/2018),kemarin.

Acara yang dihadiri oleh Bupati Puncak Willem Wandik, SE, M,Si, serta Ketua DPRD Pdt.Ruben Uamang serta anggota Dewan lain, termasuk Kepala suku dan tokoh masyarakat, perempuan dan pemuda se- Kabupaten Puncak tersebut, akhirnya sepakat akan membuat rekomendasi untuk selanjutnya diserahkan ke KPUD Puncak, intinya menolak hasil uji publik KPUD Puncak, terkait dengan usulan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Puncak, pada pemilihan umum tahun 2019, mendatang.

Pasalnya dari uji publik yang dilaksanakan kemarin, ternyata data daftar penduduk yang dipakai untuk pemilihan anggota DPRD 2019, ternyata data penduduk fersi lama asih 8 Distrik, sebelum pemekaran Distrik tahun 2014 lalu, yang jumlahnya hanya 158.406 penduduk, sementara data penduduk saat ini sudah berubah harusnya meningkat karena jumlah Distrik di Kabupaten Puncak, sudah mencapai 25 Distrik, serta 206 kampung, harus mencapai 300 ribu lebih penduduk.

Suasana uji publik usulan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten dan Kota dalam pemilihan umum di Tingkat Kabupaten Puncak tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPUD Kabupaten Puncak, di Aula Negelar, Rabu (14/2),kemarin.

“Harusnya data penduduk berubah, bukannya malah tetap, setiap saat ada orang yang datang ke Kabupaten Puncak, jelas ini sangat mengecewakan kami,”ungkap Bupati Puncak Willem Wandik.
Bahkan menurut Willem Wandik, data yang diusulkan berdasarkan sensus yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Puncak, sejak tahun 2014-2017, sudah mencapai 300 lebih penduduk, ternyata akibat dari oknum-oknum pegawai negeri sipil di Kabupaten Puncak, sendiri,yang terlibat dalam pemilihan Kepala daerah 2018 ini, mereka akhirnya ke jakarta dan menghadap ke Kementrian dalam Negeri, akhirnya data penduduk Kabupaten Puncak, tidak berubah hanya jalan di tempat.

“Harusnya saat ini jumlah penduduk meningkat dan jumlah kursi di DPRD juga meningkat menjadi 35 kursi, ternyata menggunakan data lama, sehingga jumlah kursi kembali 25 Distrik lagi,padahal kita sudah 25 Distrik,kita sudah pasti akan tolak data usulan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD yang dilaksanan oleh KPUD Puncak, kita akan membuat rekomendasi ke Kemenetrian Dalam negeri, termasuk ke KPU RI,agar dirubah data penduduk,”tegas Bupati.

Sementara itu,Ketua KPUD Puncak Menase wandik, mengungkapkan bahwa posisi KPUD hanya sebagai lembaga pengelola data dari Pemerintah daerah, sehingga data yang disususn ini merupakan data yang diterima dari Pemerintah daerah, soal pemerintah dan DPRD dan masyarakat tidak menerima uji publik ini, tergantung pemerintah dan DPRD Kabupaten Puncak, agar segera membuat rekomendasi penokakan, nantinya diserahkan kepada KPUD Puncak, selanjutnya KPUD Puncak, akan menyerahkan ke KPUD Provinsi Papua dan selanjutnya ke KPU RI Jakarta.

“Persoalan kemarin pemeilihan DPRD dan Presiden tahun 2014 saat itu data jumlah penduduk kita 156-157 ribu penduduk,itu sebelum pemakaran distrik, masih tetap 8 Distrik Induk, ternyata setelah pemekaran Distrik menjadi 25, malah data jumlah penduduk cuma mencapai 158,406 penduduk,harusnya kan naik,ini yang membuat masyarakat, pemerintah dan DPRD menolak hasil uji publik kita pada hari ini,”ungkapnya.

Oleh sebab itu, Ketua KPUD Puncak Menase Wandik,menyarankan agar Pemerintah daerah dan DPRD segera membuar surat penolakan selanjutnya serahkan ke KPUD Puncak, agar KPUD Puncak, mengantar ke KPUD Provinsi dan KPU RI, dengan estimasi waktu sebelum tanggal 20 Februari, agar Dirjend Kependudukan Kementrian dalam Negeri dan KPU RI, bisa mengevaluasi data penduduk dari Kabupaten Puncak. (Diskominfo Puncak / Fransisca / LintasPapua.com)