Pakar Politik UnIversitas   Bung Karno Soroti KPK

0
33

JAKARTA (LINTAS  PAPUA)  –  Menyoroti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mendapat pandangan tajam dari para akademisi dan pengamat politik yang datang dari Universitas Bung Karno Jakarta. Minggu (11/2/2018) Siang.

Pasalnya, KPK Dinilai lembaga yang besar yang tidak memiliki pengawasan sama sekali dari lembaga negara manapun.

 

Pengamat Politik yang juga Kaprodi Ilmu Politik Univeristas Bung Karno Jakarta,  Haryo Ksatrio Utomo mengatakan,  Sebagai Tupoksinya KPK wujud untuk diperlukan dalam mengatasi kejahatan korupsi yang memang membutuhkan penanganan yang serius.

Menurutnya maka dalam hal ini diperlukan kewenangan yang kuat di bidang penyelidikan, penyelidikan, penindakan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.

 

“Hanya saja dari segi institusi KPK berada di bawah presiden walaupun presiden tidak berarti bisa mengintervensi semua tindakan KPK. Sebenarnya kelemahan mendasar KPK justru di UU KPK. Pada satu sisi kewenangan KPK di penanganan korupsi sangat besar dan itu tidak menjadi masalah” jelasnya.

 

Dirinya  menilai, Keberadaan Lembaga KPK disisi lain tanpa akuntabilitas atau pengawasan sama sekali.

 

“Bahkan dari segi kekuasaan politik, KPK memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada presiden mengingat presiden bisa dipanggil KPK. Itu tidak menjadi masalah juga, namun masalahnya presiden dengan kekuasaan yang besar bisa dibatasi oleh parlemen lalu bagaimana dengan KPK?” tambahnya.

 

Masih ditempat yang sama, Hasyemi Faqihudin Koordinator,  Student Political Analysis Institute Bung Karno Jakarta mengatakan, Keberadaan Lembaga KPK justru mencerminkan keberadaan negara demokrasi ini semakin runtuh, pasalnya ia menegaskan keberadaan KPK seharusnya hanya menjadi lembaga pencegahan dan tidak lebih.

 

“Fungsi menindak kejahatan itu kan sudah jelas dari lembaga yudikatif seperti kepolisian dan kejaksaan. Sejauh ini terlihat pula Lembaga KPK dalam penindakan korupsi, terkesan dipilih pilih, coba lihat kasus kondensat mega korupsi terbesar di negara ini. Mana taring KPK? Ada apa ini?,” ucapnya bertanya.

Hasyemi menilai, , seperti dianalogikan di negara Amerika serikat tentang keberadaan CIA.

 

“Disana ada CIA yang bertanggung jawab kepada Presiden, namun memang presiden tidak bisa mengintervensi penuh. CIA yang powerfull bisa dipanggil sama konggres AS”  tutupnya. (*)