Bawaslu Papua Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA

0
485
Ketua Bawaslu, Feggy Y. Wattimena, usai acara deklarasi. (Fransisca/LintasPapua.cpom
Ketua Bawaslu, Feggy Y. Wattimena, usai acara deklarasi. (Fransisca/LintasPapua.com

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Bawaslu Provinsi Papua mengelar Deklarasi Tolak dan Lawan politik uang dan politisasi Suku Agama Ras Antara golongan (SARA) untuk Pilkada 2018 berintegrasi, di kantor Bawaslu Provinsi Papua, Rabu(14/2/2018).

 

Adapaun kegiata deklarasi  dihadiri pejabat terkait,Guru dan perwakilan murid SMA negri di sekitar Jayapura, perwakilan universitas di wilayah Jayapura, bersama sama membacakan deklarasi perwakilan 12 partai yang mendukung proses pilkada 2018, dilanjutkan dengan memberikan cap tangan Tanda dukungan menolak politik uang dan politisi SARA dari perwakilan semua pihak.

Ketua Bawaslu, Feggy Y. Wattimena, usai acara deklarasi. (Fransisca/LintasPapua.cpom

Ketua Bawaslu Papua, Feggy Y. Wattimena menyampaikan,   bahwa Bawaslu memiliki komitmen dan tanggungjawab untuk memastikan integritas Pilkada dengan mengajak semua pihak untuk terlibat. Aspek penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi adalah bagian penting dimana

“Semua pihak terlibat berkontribusi terhadap tinggi rendahnya kualitas Pilkada. daerah. Politisasi SARA berpotensi menganggu persaudaraan dalam negara kesatuan Indonesia,” tuturnya.

 

Dijelaskna, bahwa hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu RI menunjukkan pelaporan atau peristiwa praktik politik uang dinilai sangat rawan di 7 (tujuh) di daerah Pilkada.

“Sementara sebaran pada ketujuh provinsi ini merupakan terbanyak ketiga dibanding indikator kerawanan tinggi lainnya,” lanjutnya.

 

Diakui, Papua  potensi penggunaan SARA, berdasarkan hasil pemetaan IKP, ada delapan provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua yang termasuk daerah dengan tingkat kerawanan tinggi.

Sementara lima provinsi termasuk dalam daerah dengan tingkat kerawanan sedang. Hanya empat provinsi yang termasuk dalam daerah dengan tingkat kerawanan rendah dalam aspek politik identitas.

“Oleh karena itu, menghadapi tantangan tersebut, Bawaslu mengajak semua komponen bangsa khususnya bagi pemangku kepentingan kepemiluan di tanah Papua, untuk sama-sama mewujudkan pemilu yang bersih, berkualitas, dan menjunjung nilai-nilai luhur bangsa. Yaitu kita bersama-sama melakukan “Deklarasi Tolak & Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 yang Berintegritas,” pesannya.

 

Adapun, isi dari deklarasi  yang di bacakan perwakilan 12 partai:

 

Tolak dan Lawan Politik Uang serta  Politisasi Sara Untuk Pilkada 2018

  1. MENGAWAL PEMILIHAN GUBERNUR DA WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018, DARI PRAKTIK POLITIK U (; DAN POLITISASI SARA KARENA MERUPAKAN ANCAMAN BESAR BAGI DEMOKRASI DAN KEDAULATAN RAKYAT.
  2. TIDAK MENGGUNAKAN POLITIK UANG DAN SARA SEBAGAI CARA MEMPENGARUHI PEMILIH KARENA MENCEDERAI INTEGRITAS PENYELENGGARAAN PILKADA
  3. MENGAJAK PEMILIH UNTUK MENENTUKAN PILIHANNYA SECARA CERDAS BERDASARKAN VISI, MISI DAN PROGRAM KERJA, BUKAN KARENA POLITIK UANG DAN SARA.
  4. MENDUKUNG PENGAWASAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PENGAWAS PEMILU TERHADAP PRAKTIK OLITIK UANG DAN SARA.
  5. TIDAK AKAN MELAKUKAN INTIMIDASI, UJARAN KEBENCIAN, KEKERASAN ATAU AKTIVITAS DALAM BENTUK APAPUN YANG DAPAT MENGGANGGU PROSES PENANGANAN PELANGGARAN POLITIK UANG DAN SARA

 

Sementara itu, Wakapolda, Kombes Pol. Yakobus Marjuki menegaskan, kami akan melaksanakan koordinasi kerjasama berkaitan dengan money politik, antara KPU, Bawaslu yang berperan dalam Pilkada ini, artinya tidak ada perbedaan, saling mendukung. Lalu kita menyelengarakan coffe morning dengan semua komponen supaya konflik tidak menjadi konflik. Untuk saat ini semua berjalan sesuai tahapan, Sementara Papua aman.

 

Staf Ahli Pangdam bidang  ILPENGTEK dan lingkungan hidup, Kolonel, Vendy Lumingkewas berpesan, agar masyarakat mempunyai kedewasaan, dan para pasangan calon dapat berkompetisi secara positif  serta  berjalan Aman dan damai.

“Kalau tidak ada konflik adalah sebuah prestasi, saya berharap Bawaslu dapat mengawasi dengan baik,” harapnya.

 

Mewakili Forum umat beragama, ketua FKUB, Pdt. Lipuyus Biniluk menuturkan, abhwa kalau mau duduk di posisi ini, politisasi berpuas dirilah dengan berkat yang ada, maka semua cukup, sekarang tidak bisa paksa – paksa orang mengerti karakter dan moral masing masing.

 

“Negara kita negara hukum, jadi jangan paksa kan kehendakmu, tidak boleh ada politik uang, tidak boleh pengaruhi buruk, Bawaslu kerja baik ada kreditnya, di hitung Tuhan kebaikannya, semua di kalkulasi. Adikku sekolah baik, gunakan kemampuanmu dan Berhenti terpengaruh,” tandasnya. (Fransisca/LintasPapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here