Sekilas Pertemuan Akbar Kerawam Keusukupan Papua 2018

0
659
Sebagian peserta pertemuan foto bersama salah satu narasumber dari Mabes Polri Kombes Pol Sri Suari M.Si yng akan menyampaikan topik seminar tentang pencegahan korupsi." (Tim Publikasi Kerawam 2018)
Sebagian peserta pertemuan foto bersama salah satu narasumber dari Mabes Polri Kombes Pol Sri Suari M.Si yng akan menyampaikan topik seminar tentang pencegahan korupsi.” (Tim Publikasi Kerawam 2018)

JAYAPURA (LINTAS  PAPUA)  –  Umat Katolik di Keuskupan Regio Papua yang terdiri dari lima wilayah hirarki Keuskupan yakni Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Jayapura, Keuskupan Sorong-Manokwari, Keuskupan Agats-Asmat dan Keuskupan Timika akan berkumpul bersama dalam pertemuan akbar Rapat Koordinasi (Rakor) Komisi Kerasulan Awam (Kerawam) Region Papua 2018.

Adapaun kegiatan  akan dilaksanakan di LPMP Kotaraja 15-18 Februari 2018 dengan mengambil tema : “Harapan Hirarki Gereja Katolik Keuskupan Regio Papua bagi Kaum Awam yang bergiat di bidang kemasyarakatan dan sosial-politik di Papua.”

Dalam rangkaian tersebut juga akan dilangsungkan Seminar Nasional Umat Katolik Keuskupan Papu di Auditorium Universitas Cenderawasih pada Jumat 16 Februari 2018 yang rencanaya akan dibuka oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Ada sebanyak delapan narasumber yang menjadi pembicara dalam seminar sehari tersebut, yakni Bapak Kiki Syahnakri  akan mempresentasikan Dinamika Politik Nasional; MulyawanMargadana dan PututPrabantoro akan membahas topik : Kerasulan Politik Orang Katolik – Perspektif Nasional; Vitalis Yumte dan Saul Wanimbo membahas topik Kerasulan Politik Orang Katolik – Perspektif Papua; Restu Hapsari membahas Etika Pelaku Politik – Perspektif Nasional; Latifa Anum Siregar membahas tentang : Etika Politik dan Persoalan Politik Papua – Perspektif Papua serta Kombes Pol. Sri Suari dalam bahasan Politik dan Korupsi – Perspektif Penegak Hukum.

Ketua Panitia, Peter Tukan. (ISTIMEWA)

Ketua Panitia, Peter Tukan menuturkan umat katolik berhak untuk bicara dalam masalah sosial ekonomi, sesuai dengan hati nurani manusia. Kewajiban sosial adalah kewajiban moral. Karena itu, gereja mengingatkan para anggota gereja agar tidak menarik diri dari tanggungjawab sosial itu.

Dalam Sinode Keuskupan Jayapura 2006 lalu bahkan disebutkan umat Katolik diminta untuk membangun dialog dan kerjasama dengan semua pihak dan membangun persekutuan yang khas Papua.

Pada bidang politik, kaum awam beriman Kristen mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk berpolitik praktis, tanpa mengatasnamakan Gereja. Keterlibatan awam dalam dunia politik merupakan pemenuhan panggilan untuk peduli pada persoalan dan cita-cita hidup bermasyarakat dan berbangsa.

“Marilah kita berpolitik secara benear, bukan demi kekuasaan pada dirinya sendiri, melainkan demi merayakan kemanusiaan, terutama kelompok massa yang dimarginalisasikan oleh kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan diskriminasi,” kata Peter, Kamis 15 Februari 2018.

Dalam kegiatan ini, Gereja Katolik di Tanah Papua mengajak umatnya untuk menjadi sakramen yaitu tanda yang kelihatan dari rahmat yang tidak kelihatan bagi semua orang, tanpa membedakan asal-usul daerah,  suku, agama, ras, golongan,partai politik, maupun  kelompok  pendukung para calon kepala daerah, calon presiden dan calon anggota legislatif manapun juga.  (Fransisca / LintasPapua.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here