Penetapan Cagub Ditunda, KPU Papua Belum Terima Verifikasi OAP dari MRP 

0
5
Lukas Enembe dan Jhon Wempi Wetipo, saat duduk berdampingan dalam ruangan KPU Papua. (Fransisca/LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Pleno penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang akan maju dalam Pemilihan Gubernur pada Pilkada serentak tahun 2018, terpaksa ditunda.

Penundaan oleh KPU Papua hingga 20 Februari 2018 mendatang.

Pasalnya, hingga saat ini, KPU Papua belum menerima hasil verifikasi tentang keaslian Orang Asli Papua bagi keempat orang bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dari Majelis Rakyat Papua (MRP).

Hal itu tertuang dalam Rapat Pleno Terbuka yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua, Senin (12/2) tadi malam sekitar pukul 23.00 WIT.

“Jadi malam ini kita tetapkan, kita tunda 7 hari kedepan dan tanggal 20 kita lakukan pleno penetapan, disusul pada 21 pencabutan nomor urut,” kata Ketua KPU Papua, Adam Arisoy, saat pleno di ruang rapat kantor KPU Papua.

Meski sudah ditetapkan untuk ditunda hingga 7 hari kedepan, dua bakal calon yang di hadiri Bakal Calon Wakil Gubernur, Klemen Tinal (petahana) dan Bakal Calon Gubernur John Wempi Wetipo, keduanya sepakat menyatakan tidak akan menandatangani berita acara.

“Tertundanya jadwal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan calon, melainkan disebabkan karna tarik menarik antara KPU, Pansus dan MRP. Inikan tidak ada sangkut paut dengan kami calon, karena itu  kami pada dasarnya hanya ikut jadwal KPU saja,” kata John Wempi Wetipo.

Terkait penundaan itu, Bawaslu Papua meminta ketegasan  dan kepastian KPU bahwa 7 hari penundaan tersebut tidak akan ada perubahan.

 

“Apakah waktu bisa dipastikan, mengingat yang terjadi antara Pansus, MRP dan KPU, ada jaminan waktu 7 hari bisa clear? Kalau 7 hari ini tidak terlaksana maka ini akan dijadikan temuan untuk pidana Pemilu Panwansu dan temuan itu di tujukan kepada penghalangan jadwal ( DPRP,red),” kata ketua Bawaslu Papua Peggy F Wattimena dalam rapat pleno itu.

Pada Senin sorenya, Komisioner KPU Papua, Yoseph Musa Sombuk usai skorsing pleno, ditanya wartawan,  apakah MRP belum diberikan dokumen untuk verifikasi keaslian OAP? Musa Sombuk justru menanyakan dokumen tersebut ada dimana.

“Tidak tahu dokumennya ada dimana? Faktanya hari ini di KPU tidak ada dokumen hasil verifikasi keaslian OAP tersebut,” tandasnya.

Ketua KPU Papua, Adam Arisoy. (ISTIMEWA)

Jika KPU belum menetapkan calon gubernur sampai batas waktu yang ditentukan, apakah tidak menyalahi aturan? Musa Sombuk menegaskan KPU Papua berusaha untuk mengikuti aturan.

“Karena semua tahapan kita konsultasikan dengan Bawaslu dan pimpinan kami di Jakarta,” ujarnya.

Soal koordinasi dengan MRP untuk verifikasi keaslian OAP tersebut? Musa Sombuk mengakui jika surat menyurat sudah berjalan. “Mereka kita undang hari ini, namun tidak hadir,” katanya.

Soal dokumen untuk verifikasi keaslian OAP itu tertahan di DPR Papua hampir 1 bulan, Musa Sombuk menambahkan jika KPU Papua berusaha berkali-kali untuk mendorong itu, tapi sampai pleno untuk penetapan calon, dokumen hasil verifikasi keaslian OAP itu belum ada.

Adanya surat dari KPU RI kemungkinan penetapan calon gubernur bisa tertunda, Musa Sombuk mengatakan kemungkinan hal itu ada. Namun, pihaknya akan melakukan pleno terlebih dahulu.

Kantor Majelis Rakyat Papua di Kotaraja (Eveerth Joumilena / Koran Harian Pagi Papua)

Usai mengikuti pleno, bakal calon Gubernur Papua, Lukas Eneme kepada wartawan mengatakan jika penetapan calon sesuai jadwal, namun jika ada masalah, bukan urusannya, namun melainkan urusan KPU Papua.

Apakah ini KPU Papua bekerja tidak benar? Lukas mengatakan bukan hal itu, tapi KPU Papua sudah bekerja dengan baik. Hanya saja, koordinasi antara lembaga DPR Papua dan MRP tidak berjalan.

Sebab, lanjut Lukas Enembe, salah satu dokumen yang menjadi syarat adalah verifikasi keaslian Orang Asli Papua dari MRP.

“Sekarang kelihatannya,  MRP menurut mereka, dokumen dari DPR Papua belum tiba di MRP. Disini persoalannya,” katanya.

Sementara itu, bakal calon Gubernur Papua, Jhon Wempi Wetipo mengatakan jika ada satu berkas yang belum ada tentang keaslian Orang Papua.

“Sekarang pertanyaannya, macam saya ini orang Papua tidak? Khan begitu,” katanya.

Ditambahkan JWW, dalam UU Otsus itu menyatakan bahwa MRP memberikan pertimbangan untuk keaslian Orang Asli Papua. (bat/jrp/ab/ Koran Harian Pagi Papua)