Meski Banyak Keterbatasan, Keerom Peringkat VI EKPPD Papua

0
410
Plt. Bupati Keerom, Muh. Markum SH, MH, MM, berfoto bareng Gubernur dan Wagub Papua, usai menerima penghargaan bersama kepala daerah lainnya di Kantor Gubernur Papua, Dok II, Jayapura. (Arif / HPP)
Plt. Bupati Keerom, Muh. Markum SH, MH, MM, berfoto bareng Gubernur dan Wagub Papua, usai menerima penghargaan bersama kepala daerah lainnya di Kantor Gubernur Papua, Dok II, Jayapura. (Arif / HPP)

KEEROM (LINTAS PAPUA)  – Meski dari segi sarana dan prasarana di Kabupaten  Keerom, banyak miliki keterbatasan, namun dari EKPPD (evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah) atas LPPD 2016, maka di tahun 2018 iniKeerom mendapat peringkat VI dari 28 pemerintah kota/kabupaten di Papua.

Penyerahan penghargaan ini diberikan langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, disela-sela kegiatanPemprov Papua, kemarin (7/2) di Jayapura. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Plt. Bupati Keerom, Muh. Markum SH, MH, MM.

Atas penghargaan yang diberikan ini, Asisten I Setda Keerom, Sucahyo Agung DA, SIP, MA, mengemukakan rasa syukurnya. Meski dengan berbagai keterbatasan kita bersyukur Kab Keerom masuk 7 besar Kab/kota dengan kinerja sangat tinggi hasil EKPPD 2016, dari total 28 kab/kota di Provinsi Papua semoga ke depan makin meningkat dan menyentuh masyarakat di kampung-kampung.

Sementara itu,  Asisten III Setda Keerom, Drs. Winoto, MPd, mengemukakan, bahwa penghargaan tersebut diharap menjadi pemicu disiplin kerja lebih meningkat. ‘’Kita harapkan kinerja dan disiplin pegawai di Keerom meningkat lagi setelah ini,’’terangnya.

Kegiatan EKPPD sendiri payung hukumnnya adalah PP n

Wakil Bupati Keerom, Muh. Markum SH, MH, MM, saat memimpin apel rutin Pemkab Keerom, Senin (22/1/2018) kemarin.. (Arif / Koran Harian Pagi Papua)

o 6 tahun 2008 tentang evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (PPD). Dimana disitu diterangkan bahwa EKPPD adalah sebuah model evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan fokus untuk evaluasi diri.

EKPPD atas LPPD atau laporan penyelengagraan pemerintahan daerah berdasarkan PP no 3 tahun 2007 dilakukan oleh pihak yang kompeten yaitu dari pemerintahan, pendayagunaan aparatur Negara, keuangan Setda, Bappeda, BKN, BPKP, BPS dan LAN dengan tujuan untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek manajemen pemerintahan. (Arif / Koran Harian  Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here