Bupati Mathius Awoitauw  Ingin SOP Pelayanan Publik Harus Prima

0
299
Bupati Jayapura,
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E, M.Si, saat diwawancara di Sentani. (Irfan /Koran Harian Pagi Papua)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Penandantanganan MoU tentang Koordinasi APIP dengan Penegak Hukum serta Sinergitas Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura bersama Kejari Jayapura dan Polres Jayapura, Jumat (9/2/2018) lalu.

Penandatangan MoU yang juga dirangkai dengan kegiatan Lokakarya Strategi Percepatan Pencapaian Nawa Cita III (Tiga) melalui Distrik Sebagai Sentra Pemberdayaan Masyarakat yang berlangsung di Grand Allison Hotel, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura tersebut I hadiri langsung oleh Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE, M.Si, Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro, Sekda Kabupaten Jayapura Drs. Yerry F. Dien, M.Si dan sejumlah Kepala OPD.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E, M.Si, mengatakan, SOP Pelayanan Publik prima itu harus di wujudkan secara nyata di Kabupaten Jayapura.

“Saya ingin pelayanan publik harus prima di Kabupaten Jayapura itu bisa terwujud dengan nyata. Bukan hanya bisa membuat standar pelayanan saja. Namun harus diaplikasikan secara nyata,” tegas Bupati Mathius kepada wartawan usai kegiatan Penandatanganan MoU dan Lokakarya tersebut, Jumat (9/2/2018) siang lalu.

Tak hanya itu saja yang diinginkan Bupati Mathius kepada setiap OPD di bagian Pelayanan Publik, namun Bupati Mathius juga menekankan agar seluruh Kepala OPD di Lingkup Pemkab Jayapura memperbaiki standar operasi pelayanan (SOP) lebih baik lagi.

“Pelayanan publik harus prima, itulah prinsip utama. Nah, untuk peringatan itu tidaklah mudah. Banyak orang dan banyak pihak serta banyak manusia yang harus kita layani. Oleh karena itu, pola pendekatan percepatan inikan harus ada inisiatif dari daerah, untuk bagaimana mewujudkan (pelayan publik prima) itu,” ujarnya.

Selain itu, kata Bupati Mathius, prinsip dasarnya juga sama, apa yang dipikirkan oleh masyarakat juga oleh pemerintah pusat bahwa pemerintah harus hadir ditengah-tengah kebutuhan masyarakat.

“Kalau birokrasi yang panjang ini juga menghambat dan memerlukan waktu yang panjang. Oleh karena itu, bagaimana ini bisa di evaluasi dan diperbaiki atau turunkan ke bawah birokrasinya. Tidak usah terlalu berbelit-belit dan orang menunggu terlalu lama. Tapi, pemerintah bisa hadir ditengah-tengah masyarakat. Jadi, ini sesuatu yang besar yang kita harus diskusikan secara terus-menerus. Sehingga ini akan menjadi kerja bersama untuk bisa menghasilkan salahsatu percontohan di republik ini,” bebernya.

“Saya harap seluruh OPD mampu memperbaiki atau meningkatkan SOP-nya menjadi SOP prima,” pungkas Mathius Awoitauw. (Irfan/ Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here