Puluhan Mahasiswa  MEP – UGM Asal Papua Terlantar dan Gagal Wisuda,   Dana Bantuan Pemprov Papua Dipertanyakan

0
935
Ilustrasi Dana Otonomi Khusus. (www.konfrontasi.com)
Ilustrasi Dana Otonomi Khusus. (www.konfrontasi.com)

JAYAPURA  (LINTAS PAPUA)  – Melihat alokasi besaran dana Otonomi Khusus di bidang  pendidikan dan kesehatan yang besar dii Papua, tentunya memberikan harapan untuk bidang tersebut lebih meningkat dan banyak kemudahan dilayani pemerintah daerah, namun berbeda yang dialami sekitar puluhan mahasiswa tugas belajar dari Papua yang kuliah di UUniversitas Gadjah Mada, terkesan diterlantarkan, bahkan ada yang gagal wisuda, karena belum terimanya bantuan dana.

Sebagaimana diketahui, dari informasi yang dihimpun, bahwa berbagai upaya dilakukan untuk meminta kejelasan, namun belum juga mendapat jawaban yang diharapkan, bahkan terkesan tidak jelas dna saling lempar kejeasalan soal bantuan yang diterima.

Ketua Ketua Angkatan 56/ll, Mahasiswa Papua Kelas Kerja Sama Pemerintah Provinsi Papua dan MEP – UGM, Yorgen Wally, saat dikonfirmasi membenarkan adanya masalah pendanaan yang dialami dirinya bersama rekan – rekan yang sedang tugas belajar di UGM Jogjakarta.

“Inilah keluhan dan harapan kami, agar Pemerintah Provinsi Papua dapat membantu kami, sebab berbagai cara sudah kami komunikasikan dengan pemerintah daerah, namun belum mendapatkan jawaban yang baik,” ujar Yorgen Wally, kepada media ini, Jumat (9/2/2018).

Dijelaskan, bahwa pihakmya mengikuti kuliah tugas belajar sesuai dengan surat  keputusan Gubernur Nomor.902/105/Tahun 2015 tanggal 25 maret tentang “penetapan indeks biaya pendidikan bagi mahasiswa/pegawai tugas belajar Provinsi  Papua dan surat keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor.SK.826.1.777 tanggal 25 April 2016 tentang Penetapan sebagai mahasiswa tugas belajar program S2 konsentrasi manajemen keuangan dan  Aset Daerah” kerja sama Pemprov Papua dengan MEP-UGM yogyakarta tahun 2016, .

“Harusnya kami wisuda pada tanggal 24 Januari 2018,  namun gagal karena keterlambatan biaya, bahkan  kami kesulitan menyelesaikan studi kami sampai hari ini (Jumat, 9 Februari 2018), karena biaya kami belum di kirim oleh Pemprov Papua,” ungkapnya.

Disampaikan, bahwa pihaknya juga khawatir dengan tidak jelasnya pembayaran, bahkan tak sempat membayar biaya wisuda dam kemungkinan  akan gagal wisuda lagi pada tgl 19 April 2018, akibat  belum di kirimnya biaya studi.

Sementara itu,  Salah Seorang Mahasiswi Tugas Belajar, Yona Pulalo meminta kepada Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Papua hingga Sekretaris Daerah dapat melihat persoalan, terutama akibat belum dikirimnya bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa tugas belajar.

“Kepada yang terhormat bapak Gubernur dan Wakil Gubernur serta  Sekda Provinsi Papua, sebagaimana  berdasarkan SK Tugas Belajar yang kami terima, tertulis hak-hak yang akan kami dapat. Akan tetapi tahun 2017 biaya penelitian tidak dianggarkan dalam DPA 2017 padahal pada semester 3 (Juli – Desember ) sudah penelitian, karena dananya tidak ada, akhirnya masing-masing cari jalan, teman-teman berjuang dengan jalur bantuan pendidikan (lewat BPKAD Provinsi Papua), telahaan staf dibuat naik ke SEKDA tapi tidak ada jawaban hingga tahun anggaran 2017 berakhir,” ungkapnya.

Diakui, berbagai upaya dilakukan untuk meminta bantuan Pemerintah Provinsi Papua, namun pihak Pemda,, bahwa  dananya sudah tercover pada DPA 2018 (biaya penggantian penelitian, wisuda, tiket keluarga 2 orang dan biaya tiket mahasiswa tugas belajar saat pulang).

Dijelaskan, Beberapa hari yang lalu kami dapat info bahwa dalam DPA hanya dianggarkan biaya tiket 1 orang keluarga untuk menghadiri wisuda (tidak sesuai dengan SK Gubernur), dan permintaan dananya sudah diajukan ke BPKAD,  namun kas daerah masih kosong),

“Kami paham masih awal tahun anggaran, kami harus menunggu sampai Maret/ April, namun dari pihak Pemda memberi kabar, bahwa ternyata dananya tidak tercover dalam DPA 2018, masih harus menunggu dibuat telahaan staf untuk dijawab pejabat yang berwenang,” jelasnya.

“Mohon Maaf bapa-bapa kami sudah bersabar kurang lebih 5 (lima) bulan, memperjuangkannya lewat prosedur yang berlaku, tetapi tidak digubris bahkan parahnya tidak dianggarakan dalam DPA 2018, kami akan membuat reaksi untuk kasus ini, terkadang kami harus jadi preman untuk memperjuangkan hak-hak kita, kami akan membentangkan spanduk protes kepada Pemda di depan kampus UGM,” jelasnya.

Sementara itu, dari informasi yang dihimpun dalam sebuah komunikasi dengan  salah satu pimpinan BPSDM Papua, menyebutkaan bahwa dana tersebut telah dikirim dan hal yang sama juga kepada sumber lain, seorang staff di BPSDM menyebutkan sudah menyerahkan kepada bagian keuangan, namun hal ini dialami mahasiswa yang adalah anak – anak asli Papua, sehingga sewajarnya harus diperjelas, apa dan mengapa kendala ini terjadi.

Apalagi dengan melihat fokus dana Otonomi Khusus yang bertujuan membangun pendidikan orang asli Papua atau sumber daya manusia Papua, sehingga masalah demikain harus diselesaikan secara baik oleh dinas terkait, terutama transparansi bantuan dana harus jelas, sehingga apa yang tercatat dalam DPA juga harus sejalan dengan SK Gubernur Papua, tanpa berbeda sedikitpun, sebab itu hal demikian juga harus jelas.

“Program yang ANEH, dalam SK Gubernur su jelas, biaya tiket ditanggung PEMDA saat datang ke Yogya dan saat wisuda pulang ke Jayapura, tapi faktanya hanya datang saja dibiayai, terpaksa pulangnya kita berenang dari Pantai Parangtritis sampe di Jayapura, di SK su jelas saat wisuda ditanggung biaya tiket untuk keluarga dua orang, tapi faktanya hanya satu orang, cukup hal ini terjadi pada kita jangan lagi terjadi pada tugas belajar lainnya. Uangnya dipangkas untuk apa ? dan kemana ? Dasar hukumnya jelas SK Gubernur,” keluh kesah, salah satu mahasiswa MEP – UGM asal Papua, dalam sebuah laman facebooknya.

Yorgen Wally berharap, Pemerintah Provinsi Papua bisa memberikan kepastian bantuan tersebut, terutama kepada mahasiswa yang dalam proses penyelesaian studi.

Sementara itu, Dari informasi yang himpun, terkait besaran dana yang diberikan kepada 24 Orang Mahasiswa tugas belajar, langsung ditandatangani oleh  Perwakilan  Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua, DR. Zakharias Giay, SKM, M.Kes, MM., menyebutkan dana yang disediakan sebesar Rp. 708 juta, dengan rincian biaya ini untuk belajar beasiswa PNS, selain itu dana ini diperuntukan sebagai beasiswa tugas belajar S2 sebanyak  24 orang  (Eveerth Joumilena)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here