Program ADIK dan ADEM 2018 Papua Dapat Kuota 500 Orang

0
143
Suasana Rapat Koordinasi (Rakor) program ADIK dan ADEM di Gedung Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, kemarin. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)
Suasana Rapat Koordinasi (Rakor) program ADIK dan ADEM di Gedung Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, kemarin. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Pemerintah Pusat kembali mengalokasikan kuota sebanyak 500 orang untuk putra dan putri asli Papua dalam program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM).

Untuk kuota Adik 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) sebanyak 100 orang, sementara Adem sebanyak 400 orang. Sementara program Adik dan Adem ini tersebar di 39 Perguruan Tinggi Negeri dan sekolah menengah terbaik yang ada di seluruh Indonesia.

“Menariknya, kali ini kita berikan kuota tambahan 100 orang yang bisa diisi oleh orang asli Papua (OAP) dan juga non Papua namun syaratnya mereka yang lahir dan besar di provinsi ini,” ujar Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Didin Wahidin, Kamis (8/2/2018), dalam Rapat Koordinasi (Rakor) program ADIK dan ADEM di Gedung Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Kendati begitu, untuk mengikuti program ADIK dan ADEM para siswa dan siswi wajib memiliki nilai raport rata-rata 7.0 mulai semester 1 hingga semester 7. Selanjutnya menyertakan identitas diri dimana usia tertinggi Adem adalah 17 tahun dan ADIK 24 tahun.

“Lalu yang terpenting juga adalah dalam keadaan sehat fisik dan mental serta mengantongi surat keterangan bebas narkoba,” terang dia.

Sementara disinggung mengenai kegiatan Rakor tersebut, Didin mengatakan pertemuan itu sekaligus mensosialisasikan beasiswa ADIK dan ADEM, sekaligus menyamakan persepsi didalam perekrutan tersebut.

“Apalagi sejak program ADIK dan ADEM dimulai pada 2012 lalu, banyak terjadi miss koordinasi sehingga targetnya tidak terpenuhi”.

“Misalnya setelah lulus seleksi banyak daerah langsung lepas tangan. Mereka bahkan beranggapan setelah lulus menjadi tanggung jawab Kementrian. Nah, ini yang mau kita luruskan karena program ini bukan saja tanggung jawab kementrian. Tetapi juga daerah-daerah yang mengirimkan perwakilan siswa, “ ujar dia.

Selain itu, tambahnya, Rakor tersebut untuk menyampaikan pesan dari pemerintah pusat agar kuota yang diberikan bagi Papua dapat terisi penuh.

“Sebab sejak program Adik dan Adem dimulai, kuota yang diberikan bagi Papua tidak dapat terpenuhi. Banyak pula kasus, peserta ADIK yang lulus dengan nilai IPK dibawah rata-rata. Padahal salah satu tujuan program ADIK dan ADEM adalah menciptakan SDM yang mumpuni untuk membangun Papua kedepan,” pungkasnya. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)