DPR Papua  Bukan Kurir Dalam Pilgub dan Pansus Pilgub Legal

56
Anggota DPR Papua, John NR Gobai. ISTIMEWA)

Anggota DPR Papua, John NR Gobai. ISTIMEWA)

Oleh : John NR Gobai

Pengantar

DPRP adalah intitusi negara yang dibentuk mnjadi DPRP bukan DPRD seperti provinsi lain,sehingga peranannya harus ditempatkan pada tempatnya. Dalam Pilgub ini DPRP ditempatkan seperti kurir, perlu ditegaskan DPR Papua ini bukan Kurir surat atau kantor pos yg tolong antar berkas para calon gubernur ke MRP, DPRP ingin agar Otsus dihargai secara baik oleh lembaga lain seperti KPU. Harusnya surat DPR Papua yg dikirim ke KPU ditanggapi dan diakomodir dalam PKPU dan dalam PKPU diatur apa kewengan DPRP secara jelas dan tegas.

 

KPU Papua Lalai

Harusnya KPU Papua yang adalah anak anak Papua harus bisa mengawal agar Otsus dan turunannya bisa diakomodir dalam PKPU, dalam Pasal 7 UU Otsus kan diatur tata cara pilgub diatur dalam Perdasus krn itu Perdasus No 6 Tahun 2011 itu sah artinya Pansusnya juga sah, keliru kalau disebut Ilegal harusnya dalam PKPU disebut apa kewenangan DPR Papua karena DPR Papua bukan Jasa kurir, bagian ini yg saya sebut kesalahan KPU Papua yang adalah anak anak Papua yang juga pernah makan dana Otsus.

 

Pansus bukan Ilegal

Saya bukan membela siapa siapa, tapi bagi saya keliru kalau disebut DPR Papua tidak punya tugas dalam Pilgub dan menyebut Pansus ilegal atau mencurigai Pansus ada dibalik kandidat tertentu.

Dihadapan masSa aksi statmen Ketua Pansus Pilgub Thomas Zondegau sangat jelas “Pansus tidak punya kewenangan menjatuhkan siapapun kandidat tapi tolong DPRP mengharapkan agar semua pihak hargai Pasal 7 UU Otsus Papua” Sehingga sangat jelas bahwa Pansus tidak ada dibelakang siapa siapa dan Pansus itu legal dan sesuai UU No 21 Tahun 2001.

 

Saran

Dalam PKPU No 10 tahun 2017 tersirat DPR Papua dibuat seperti jasa kurir ini yang salah besar, harusnya diatur apa yang jadi kewenangan DPRP,  jika tidak tidak perlu dilewatkan ke DPR Papua langsung saja disebutkan KPU menyerahkan kepada MRP kemudian MRP menyerahkan kembali ke KPU.

Kini telah ada surat KPU RI No 123/ PL.03.2-SD/06/KPU/II/2018 tgl 6 Februari 2018 dalam Point C telah memberikan peluang perubahan jadwal tapi tetap memperhatikan tgl 27 Juni 2018, karena mari kita saling menghargai semua lembaga antara KPU dan DPRP dan MRP, ingat hari ini kami bisa eksis karena UU Otsus, kalau tidak siapapun dia berhak jadi Gub dan Wagub di Tanah ini, DPRP bukan kurir kami lembaga negara di Tanah ini, sekali lagi saya tegaskan Pansus Pilgub DPRP tidak punya kewenangan menjatuhkan kandidat, sehingga stop curiga yang berlebihan dan ingat Pansus Pilgub DPR Papua bukan ilegal, dalam rangka penghargaan UU Otsus Papua.

Saya minta KPU Papua tidak usah mendengar saran dari kandidat dan timsukses dari kedua bakal calon gubernur, segera membuat jadwal ulang sesuai point C surat KPU RI, Timsukses stop saling curiga kita semua anak papua kita sudah mulai kurang jadi mari baku jaga, jangan kasih ruang untuk manusia berhati iblis mengadu domba kita,kedua kandidat adalah abang –  abang kita, mari awasi kerja pansus agar tidak ada dusta diantara kita.

*) Penulis adalah  Anggota DPR Papua