Disnaker Kota Jayapura : Tidak Terapkan UMP, Perusahaan Akan Dikenakan Sanksi 

0
1542
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Jayapura, Yosias N. Fonataba. (Elsye Sanyi . Koran Harian Pagi Papua)
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Jayapura, Yosias N. Fonataba. (Elsye Sanyi . Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Jayapura, Yosias N. Fonataba menegaskan bahwa setiap perusahaan di wilayah Kota Jayapura akan dikenakan sanksi administrasi apabila tidak menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua.

 

“Sebenarnya dalam memberikan sanksi administrasi itu, seperti Disnaker dapat menyampaikan kepada Dinas Penanaman Modan dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) KotaJayapura agar proses izin dari perusahaan yang bersangkutan jangan dikeluarkan, karena perusahaan tersebut tidak menerapkan UMP yang berlaku kepada karyawannya,” jelasnya di ruang kerjanya, Rabu (7/2/2018).

Tampak Jalan Kotaraja – Abepura, menjadi rutinitas kendaraan dan masyarakat yang bekerja beraktivitas.. (Eveerth Joumilena /Koran Harian Pagi Papua)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang upah minimum, yakni terkait pelaksanaan penetapan UMP, di mana pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan.

 

Namun Fonataba mengaku, berdasarkan data wajib lapor, pihaknya belum menemukan temuan-temuan di lapangan. Ia mengatakan hingga kini perusahaan-perusahaan di wilayah KotaJayapura telah menerapkan UMP Tahun 2018 sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua secara resmi yakni sebesar Rp 2.895.650.

 

“Karena UMP itu sudah ada kesepakatan antara pemerintah, pengusaha dan pekerja.

Jadi, perusahaan patut mengikuti kewajiban yang berlaku,” tandasnya.

 

Selain itu sambung Fonataba, sistem kompensasi masih berlaku di Kota Jayapura.

“Sistem kompensasi yaitu kesepakatan  antara pengusaha dan pekerja. Misalnya dalam bekerja karyawan menunjukkan skillnya sehingga jumlah produktifitas perusahaan meningkat maka upahnya akan dibayarkan sesuai dengan UMP, ataupun sebaliknya,” bebernya.

 

Kembali ditegaskan,  apabila ada temuan di lapangan, para pengawas dari pihaknya akan segera mengecek langsung tentang kesulitan apa yang dihadapi perusahaan tersebut hingga tidak mampu memberikan upah karyawannya berdasarkan UMP. (Elsye Sanyi / Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here