OPD Papua Diharapkan  Mampu Menyusun LPPD 2017

0
454
Pembukaan Bimtek LPPD dan IKK oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa, kemarin, di aula Diskominfo Papua. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)
Pembukaan Bimtek LPPD dan IKK oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa, kemarin, di aula Diskominfo Papua. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Pemerintah Provinsi Papua menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Papua, Jumat (2/2/2018) pagi.

Kegiatan ini, bertujuan agar penyampaian LPPD oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dimasukan sebelum batas waktu yang diberikan serta kualitasnya mendapat penilaian lebih baik di tahun sebelumnya.

Menurut Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa, bahwa  hasil validasi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap LPPD Provinsi Papua 2016, mendapat peningkatan capaian kinerja prestasi tinggi.

Oleh karenanya, dia berharap, melalui kegiatan Bimtek itu, OPD dapat memahami dan mengerti mekanisme penyusunan LPPD 2017, khususnya dalam pengisian Indikator Kinerja Kunci.

“Dengan begitu, harapan kita hasil penyusunan laporan LPPD tahun 2017 nanti bisa mendapat penilaian yang lebih baik dari tahun sebelumnya,” ucap dia.

Dia katakan, penyerahan LPPD menurut aturan perundang-undangan wajib disampaikan paling lambat pada 31 Maret 2018 mendatang. Oleh karena itu, Dia harap sebelum akhir Maret, seluruh OPD wajib menyiapkan data LAKIP, LPPD maupun IKK untuk diserahkan ke Biro Tata Pemerintah  Setda Papua.

“Sehingga nanti saat Pelaksana Tugas Gubernur Papua ditunjuk Mendagri, maka akan ada penyerahan dalam sidang paripurna di DPRP sekaligus serah terimanya,”jelasnya

Pada kesempatan itu, Doren mengharapkan pemerintah kabupaten dapat segera merespon pernyataan Sekda Papua yang meminta penyampaian LPPD disampaikan sebelum akhir Maret mendatang.

Sebab diakuinya, Kementerian Dalam Negeri bakal memberi sanksi adminitrasi bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota yang tak menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tepat waktu. (Erwin /Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here