Bupati Kepulauan Yapen ‘Digoyang’ Dugaan Ijazah Palsu

0
1273
Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long bersama anggota DPR Papua menerima aspirasi yang disampaikan oleh Ketua Kampak Jakarta, Michael Rumaropen, Kamis (1/2/2018) (Rambat / Koran Harian Pagi Papua)

Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long bersama anggota DPR Papua menerima aspirasi yang disampaikan oleh Ketua Kampak Jakarta, Michael Rumaropen, Kamis (1/2/2018) (Rambat / Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Kepulauan Yapen, TT kini tengah ‘digoyang’ dengan dugaan  menggunakan ijazah palsu dalam Pilkada serentak tahun 2017 lalu.

Bahkan, Kampak bersama dengan Forum Peduli Kawasan Byak dan spontanitas Masyarakat Peduli Yapen melakukan aksi demo di DPR Papua, Polda Papua dan kantor Gubernur Papua, Kamis (1/2) kemarin.

Mereka berorasi dan menggelar spanduk diantaranya berbunyi ‘Ketua KPU Yapen,Morris Muabuay dan Sekretaris KPU Fredy The Segera Dipanggil dan Diperiksa Polda Papua atas Dugaan Pemalsuan Dokumen Ijazah Bupati Yapen TT, ‘Kapolda Papua Segera Ungkap Tuntas Dugaan Pemalsuan Dokumen Ijazah Bupati Kepulauan Yapen TT dan Memeriksa Ketua KPU Kepulauan Yapen Morris Muabuay dan Sekretaris Fredy The’ dan lainnya.

Koordinator Kampak Jakarta, Michael Rumaropen mengaku jika pihaknya bersama Forum Peduli Kawasan Byak dan spontanitas Masyarakat Peduli Yapen sudah melakukan aksi demo di Kemendagri dan depan Istana Jakarta pada 20 Nopember 2017 lalu.

“Dirjen Otda, Sumarsono sudah mengeluarkan surat pada 15 Desember 2017 merujuk pada identitas palsu yang diduga digunakan oleh TT, Bupati Kepulauan Yapen pada Pilkada serentak 2017,” kata Michael Rumaropen usai demo.

Ia mempertanyakan Ketua KPU Kepulauan Yapen, Morris Muabuay hingga TTlolos menjadi calon bupati dalam Pilkada serentak tersebut.

“Morris Muabuay tahu  ijazah TT bermasalah seharusnya tidak diloloskan sebagai calon Bupati Kepulauan Yapen. Tetapi KPU Yapen harus melakukan evaluasi, sehingga ke depan pilkada – pilkada di Papua tidak rawan konflik,” tandasnya.

Untuk itu, ia berharap DPR Papua, Polda Papua dan Gubernur Papua harus jujur mengungkap proses hukum yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen.

“Jangan sampai Yapen juga kena gizi buruk seperti Asmat. Perekonomian di Yapen juga lesu dan masyarakat Yapen tidak bisa hidup dengan infrastruktur yang dibangun TT,” katanya.

Untuk itu, ia mendesak DPR Papua turun untuk melakukan investigasi terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oleh Bupati Kepulauan Yapen tersebut.

“Dinas pendidikan jangan diam agar ke depan tidak ada ijazah palsu di Papua, baik SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Saya tidak mengerti perguruan tinggi di Tanah Papua, pejabat tidak kuliah tapi dapat nilai. Itu yang terjadi,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya juga akan menyerahkan berkas dugaan penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oleh TTagar diusut dan ditindaklanjuti.

“Polda harus segera memanggil ketua KPU Kepulauan Yapen untuk mengusut tuntas dugaan ijazah palsu yang digunakan oleh TT,” pungkasnya.

Dalam demo ini, Ketua Kampak Jakarta, Michael Rumaropen menyerahkan aspirasi  yang diterima Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long didampingi Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea Mamoyao bersama anggota DPR Papua, Jhon Wilil, Yonas Nussy, Timotius Wakur dan Yohanis Ronsumbre.

Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long mengatakan jika pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi dugaan ijazah palsu Bupati Kepulauan Yapen tersebut.

“Aspirasi yang mereka sampaikan adalah ijazah SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi itu namanya saling berbeda. Ada juga perbedaan nama orang tua, sehingga aspirasi yang mereka sampaikan itu ada dugaan penyeleksian daripada calon bupati pada saat Pilkada serentak 2017 diduga tidak sesuai dengan prosedur yang ada,” katanya.

Pihaknya akan membentuk tim dan melakukan investigasi sampai ke Kabupaten Kepulauan Yapen.

“Sasaran investasi tentunya kami akan ke KPU Kepulauan Yapen dan Dinas Pendidikan. Setelah itu, baru kami akan melakukan evaluasi dari hasil investasi. Terkait keberangkatan kami kapan, kami akan laporkan ke pimpinan DPR Papua untuk segera bisa memberikan sebuah kewenangan kepada kami dan waktu untuk melaksanakan tugas dengan baik,” imbuhnya.(bat/mas/Koran Harian Pagi Papua)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here