DPR Papua Tolak Plt, Gubernur dari TNI/Polri

0
90
DR. Yunus Wonda, saat diwawancatra. Rambat
DR. Yunus Wonda, saat diwawancatra. (Rambat / Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Rencana Menteri Dalam Negeri RI akan menunjuk Penjabat (Pj) Gubernur Papua dari perwira tinggi TNI/Polri, tampaknya ditolak dengan keras DPR Papua.

“Dan kami mau sampaikan dengan tegas bahwa untuk di Papua, tidak. Tidak boleh mengirimkan perwira tinggi TNI atau Polri sebagai penjabat Gubernur Papua,” tegas Ketua DPR Papua, DR Yunus Wonda menjawab pertanyaan HPP, Senin (30/1).

Sebab, tegas Yunus Wonda, penunjukan perwira tinggi dari TNI atau Polri menjadi penjabat Gubernur Papua, itu bukan menyelesaikan persoalan, tetapi justru memicu persoalan baru di Papua.

Apalagi, lanjut Yunus Wonda, masih banyak orang di Kementerian Dalam Negeri yang memenuhi syarat untuk dikirim menjadi penjabat Gubernur Papua.

Justru DPR Papua mempertanyakan rencana Mendagri menunjuk penjabat gubernur terutama di Papua dari perwira tinggi TNI atau Polri itu.

“Kenapa harus dikirim perwira tinggi TNI dan Polri atau yang masih aktif? Sekali lagi saya sampaikan bahwa kami sangat menolak itu. Karena itu membuat persoalan baru di Papua. Kalau mau kirim itu, kenapa tidak di pilkada lalu seperti itu, kenapa baru hari kita mengarah kepada pilkada gubernur, baru ada rencana mengirim perwira tinggi TNI dan Polri untuk menjadi penjabat Gubernur Papua?,” paparnya.

Yunus Wonda mengajak semua pihak untuk melaksanakan semua sesuai dengan tugas masing-masing, terutama TNI dan Polri mengamankan wilayah-wilayah yang ada di negara ini.

Dikatakan, jika pusat mengirim dari perwira tinggi yang aktif untuk menjadi penjabat Gubernur di Papua, maka itu tanda bahwa negara sedang genting. Padahal, hal itu tidak terjadi di Papua.

Untuk itu, Yunus Wonda mengatakan jika DPR Papua dengan tegas menolak, untuk Papua tidak. “Untuk Papua silahkan kirim dari Kementerian Dalam Negeri karena banyak yang memenuhi syarat menjadi Penjabat Gubernur Papua. Kenapa tidak mengirimkan mereka?,” tandasnya.

Menurutnya, jika dikatakan Papua akan terjadi konflik pada Pilgub mendatang, itu tidak benar dan ia berpendapat jika konflik itu diciptakan oleh manusia sendiri.

Apalagi, semua orang di Papau sudah menyadari bahwa persoalan demi persoalan, terjadi konflik dan pembunuhan itu, semua orang mulai sadar dengan itu.

“Kalau hari ini, akan terjadi konflik dalam pilgub Papua, saya pikir tidak,” ujarnya.

Yunus Wonda menilai ada muatan politis dalam rencana penunjukan penjabat gubernur untuk Papua dari perwira tinggi baik TNI atau Polri.

“Ya saya melihat begitu. Kalau terlepas dari ketua DPR Papua, kalau kita lihat dari sisi partai, ya memang kita bisa mencurigai hal itu. Tetapi, sekali lagi kami mau sampaikan, mari kalau Papua mau dikirim yang perwira tinggi TNI atau Polri untuk menjadi penjabat Gubernur itu, sama saja membuat konflik baru di Papua,” ujarnya.

Untuk itu, Yunus Wonda meminta kepada Mendagri untuk mempertimbangkan kembali penunjukan penjabat Gubernur Papua dari perwira tinggi TNI atau Polri.

“Untuk Papua tolong dipikirkan kembali dan kirim yang masih sipil, bukan dari perwira tinggi TNI dan Polri. Apalagi di kementerian ada banyak yang memenuhi syarat menjadi penjabat Gubernur Papua. Kenapa harus ambil yang perwira tinggi TNI atau Polri, saya pikir itu tidak boleh,” katanya.

Ia juga meminta Kapolri untuk mempertimbangkan hal itu, apalagi Kapolri sangat paham dengan kondisi di Papua. “Kami minta kepada Kapolri, untuk Papua, beliau sangat paham terhadap hal itu. Kami harap tidak dilakukan dan mengirim yang masih aktif untuk menjadi penjabat Gubernur Papua, apalagi di sini sudah ada kapolda dan panglima. Kenapa kita harus ragu dan bilang daerah ini tidak aman. Papua ini aman. Tapi manusia-manusia yang membuat Papua tidak nyaman. Orang sangat menyadari hal itu,” tandasnya.

Untuk itu, Yunus Wonda meminta kepada Mendagri untuk tidak mengirim orang yang masih aktif dalam TNI dan Polri sebagai penjabat Gubernur Papua, tetapi menunjuk orang-orang sipil di kementerian yang mempunyai kapasitas.

Kalau Mendagri paksakan itu? Yunus memastikan bahwa jika ada kepentingan dibalik itu semua. “Itu sudah pasti ada kepentingan dibalik itu. Kalau mau netral dan tidak ada kepentingan, maka kirim  orang dari sipil untuk Papua. Silahkan kalau untuk daerah lain. Tapi untuk Papua tidak. Sudah cukup, karena konflik sudah terlalu banyak. Jangan dibikin situasi yang baik di Papua menjadi gaduh di Papua,” tandasnya.

Ditambahkan, sudah ada banyak orang di kementerian yang memenuhi syarat menjadi penjabat gubernur ke Papua.

“Sekali lagi kami di  DPR Papua menyampaikan dengan tegas, Papua menolak dengan tegas, tidak boleh ada polisi atau TNI aktif yang bertugas sebagai Penjabat Gubernur di Papua,” imbuhnya. (bat/ab / Koran Harian Pagi Papua)