Dana Kampung Rp 1,1 Triliun di Provinsi Papua Tidak Terserap

245
Donatus Motte

 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua, Donatus Motte. (Erwin /Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Papua, Donatus Motte menyebut, tak terserapnya dana desa, akibat sejumlah kampung telat menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahap satu.

“Pertanggungjawaban dana desa tahap pertama tidak tepat waktu. Makanya, dana tahap II tak cair dan tidak bisa terserap,” terang Donatus kepada pers, Senin (29/1).

Dia katakan, kejadian tersebut wajib menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, apalagi pada 2018 ini, pola pencairan dana desa berubah menjadi tiga tahap, dimana sebelumnya hanya dua kali transfer.

Hal demikian tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Provinsi Papua, Syarwan menyebut Rp 1,1 triliun penyaluran dana desa 2017 tidak terserap.

Oleh karena itu, dia menghimbau kepala-kepala kampung di Papua untuk bisa memanfaatkan dana desa dengan baik, agar di masa mendatang seluruh anggaran itu bisa diserap untuk kemajuan provinsi ini.

Sementara data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Papua merilis realisasi penyaluran dana desa tahun anggaran 2017 di Provinsi Papua, hanya lima kabupaten yang tersalur 100 persen.

yakni Kabupaten Merauke (179 desa), Kab. Paniai (216 desa), Kab. Asmat (221 desa), kab. Supiori (38 desa), dan kab. Lanny Jaya (354 desa).

Sementara dana desa taha dua 2017 yang tak terserap, yakni di Kabupaten Jayapura Rp43 miliar lebih, Kab Biak Nunfor  Rp468 juta, Kab Jayawijaya Rp4 juta, Kab Nabire Rp23 miliar, Puncak Jaya Rp94 miliar, serta Mimika Rp43 miliar.

Kemudian, Mappi Rp52 miliar, Boven Digoel Rp. 38 miliar, Sarmi Rp.

28 miliar, Keerom Rp30 miliar, Pegunungan Bintang Rp84 miliar, Mamberamo Raya Rp. 249 juta, Waropen Rp.32 miliar, Yahukimo Rp153 miliar, Mamberamo Tengah, Rp23 miliar, Dogiay Rp. 30 miliar, Yalimo Rp.92 miliar, Nduga Rp. 77 miliar, Puncak Rp.67 miliar, Intan Jaya Rp.34 miliar, Deiyai Rp23 miliar, dan Kota Jayapura Rp.6 miliar.(Erwin  / Koran Harian Pagi Papua)