Pasar Rakyat : Membangun Peradaban Sosial – Ekonomi

0
3
Presiden Indonesia, Joko Widodo pagi ini meresmikan renovasi Pasar Tengah di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pasar tersebut pada Agustus 2015 silam mengalami kebakaran di mana saat itu Presiden turut meninjau dan berjanji untuk membangunnya kembali. (Foto Kris / Biro Pers Setpres)
Komarudin Watubun (Anggota DPR – RI Perwakilan Papua). (ISTIMEWA)

Oleh  : Komarudin Watubun (Anggota DPR – RI Perwakilan Papua)

 

Denyut nadi perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari pasar-pasar (tradisional) Rakyat. Begitu pesan Presiden RI Joko Widodo saat meresmikan renovasi Pasar Tengah Jumat 29 Desember 2017 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Setab RI, 29/12/2017). Pemerintah berupaya merevitalisasi sekitar 5.000 Pasar Rakyat tahun 2015-2019 dengan prioritas yakni Daerah Tertinggal, Terluar, dan Perbatasan serta Pasar Rakyat yang sudah berusia lebih dari 25 tahun, terkena bencana dan jalur distribusi serta pasar darurat (Presiden.co.id, 30/5/2017).

 

Sumber dana revitalisasi Pasar Rakyat (pasar tradisional) yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP) dengan fokusnya ialah revitalisasi fisik, perbaikan manajemen seperti hak dan kewajiban pedagang, tata-ruang, fasilitas pelayanan; revitalisasi ekonomi yang mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal; dan revitalisasi sosial. Tahun 2015, dana Rp 1.362.800.000.000,- telah dialokasikan untuk revitalisasi 182 Pasar Rakyat dan kucuran dana DAK Rp 1.075.900.000.000,- untuk pembangunan 770 Pasar Rakyat. Dana revitalisasi 65 unit Pasar Rakyat melalui Kementerian Koperasi mencapai Rp 78 miliar.

 

Pasar-pasar Rakyat sebetulnya bukan melulu indikator denyut nadi perekonomian daerah. Pasar Rakyat adalah juga barometer perdaban sosial-ekonomi. Sila ke-2 Pancasila berbunyi: Kemanusiaan yang adil dan beradab; dan sila ke-5 Pancasila berbunyi : Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Strategi pasar Rakyat tentu bukan hanya bertujuan persaingan dengan pasar modern, seperti mini-market, mall, supermarket, dan lain-lain, tetapi momen membangun Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

 

Industri ritel di Negara RI (Flora Chrisantie, 2016: 8-9;  Michael Cheng et al., 2016:48) menyerap sekitar 13.700.000 tenaga kerja. Omzet tahun 2011 berkisar Rp 100 triliun, tahun 2012 berkisar 135 triliun, dan tahun 2013 berkisar Rp 148 triliun. Pertengahan 2015, sekitar 31.230 outlet ritel beroperasi di Negara RI. Rinciannya yaitu 29.290 mini-market, 1.171 supermarket, 290 hypermarket, 445 department-store, dan 34 whole-sale. Total omzet industri ritel tahun 2014 mencapai Rp 165 triliun. Total omzet tahun 2015 berkisar Rp 184 triliun (Flora Chrisantie, 2016: 8-9).

 

Di sisi lain, Pasar Rakyat menghadapi banyak kendala seperti tata-kelola produksi tidak efisien, jalur distribusi panjang sejak dari kelompok tani, pengepul, tengkulak besar, pedagang hingga konsumen. Akibatnya, ketersediaan barang pokok di pasar tidak pasti dan harga-harga semakin mahal bagi konsumen. Kondisi ini diperparah oleh operasi pengijon, rentenir, dan tengkulak; petani, peternak, dan nelayan hingga pedagang skala kecil dari Pasar Rakyat tidak memiliki akses pembiyaan dari lembaga keuangan.

 

Hasil survei AC Nielsen (2013) menyebutkan bahwa jumlah Pasar Rakyat Negara RI terus merosot. Tahun 2007, jumlah Pasar Rakyat berjumlah 13.550, tahun 2009 berjumlah 13.450 dan tahun 2011 berjumlah 9.950. Sebaliknya pasar modern terus bertambah sejak 2007 hingga 2013. Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asprindo, 2013) merilis laporan bahwa 70% dari bangunan Pasar Rakyat di seluruh Negara RI sudah berusia lebih dari 20 tahun. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyebutkan jumlah Pasar Rakyat di Negara RI berkurang dari 13.540 dengan jumlah pedagang berkisar 12.625.000 orang tahun 2007 menjadi 9.950 tahun 2011.

Presiden Indonesia, Joko Widodo pagi ini meresmikan renovasi Pasar Tengah di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pasar tersebut pada Agustus 2015 silam mengalami kebakaran di mana saat itu Presiden turut meninjau dan berjanji untuk membangunnya kembali. (Foto Kris / Biro Pers Setpres)

Tata-kelola Pasar Rakyat menjadi sangat penting bukan cuma penyerapan lapangan kerja yang besar, tetapi juga ketersediaan pasokan pangan dan harga pangan selalu menjadi pemicu berbagai kerusuhan sosial dan revolusi selama lebih dari 100 tahun terakhir di berbagai Negara di dunia. Maka stabilitas harga-harga barang, pasokan dan ketersediaan pangan di Pasar Rakyat, sangat penting bagi keamanan Negara dan kesejahteraan Rakyat. Kita dapat membangun peradaban sosial-ekonomi melalui Pasar-Pasar Rakyat.

 

Rakyat Barcelola di Spanyol memiliki sejarah dan peradaban berbasis Pasar Rakyat Mercat de Sant Josep de la Boqueria atau La Boqueria di distrik Ciudad Vieja, Barcelola, Catalonia, Spanyol. Pasar Rakyat ini telah ada sejak 1217 sampai hari ini awal abad 21, menjual aneka barang kebutuhan Rakyat. Awalnya, pasar ini hanya tempat jual-beli daging kambing (boc = kambing; boqueria = tempat jual kambing) (Lina Goldberg (CNN, 2013).

 

Tokyo (Jepang) memiliki Pasar Rakyat Tsukiji Market (築地市場 / Tsukiji shijō) merupakan pasar ikan dan sea-food terbesar di dunia. Pasar ritel, restoran, dan toko suplai serta zona wisata terdapat di pasar yang dibangun oleh Tokugawa Ieyasu—semula hanya mengundang nelayan dari Tsukuda, Osaka ke Edo untuk menyediakan ikan bagi istana Tokugawa. Dari sini lahirlah peradaban berbasis pasar ikan (uogashi = pangkalan ikan) sejak abad 19 hingga awal abad 21 ini di Jepang (Justin McCurry, 2008; Lina Goldberg (CNN, 2013).

 

Agustus 1918, terjadi Kome Sōdō atau Kerusuhan Pangan pada sekitar 100 kota besar dan kecil di seluruh Jepang karena kelangkaan pasokan pangan dan aksi spekulan pangan. Karena itu, Pemerintah Jepang membentuk lembaga-lembaga distribusi pangan khususnya zona perkotaan. Pemerintah Jepang membentuk Central Wholesale Market Law tahun 1923.

 

Kota London di Inggris juga membangun peradaban sosial-ekonomi melalui Pasar Rakyat Borough. Pasar ini menjual barang lokal, keju, roti, dan segala jenis kebutuhan Rakyat sejak tahun 1755. Pasar ini adalah pasar tertua dan terbesar di London, Inggris, selama ini. Arsitektur Pasar Rakyat Borough dibangun tahun 1851. Misalnya, pintu masuknya bergaya arsitektur Art Deco sejak tahun 1932. Pasar ini sebetulnya sudah ada sejak 1276.

 

Raja Edward VI tahun 1550 memberikan kewenangan kepada City of London untuk mengontrols eluruh pasar di Southwark London itu. Keputusan ini juga diperkuat oleh Raja Charles II di Inggris tahun 1671. Tahun 1754, pasar itu memicu kemacetan arus lalu-lintas di kota London, Inggris, maka tata-kelola pasarnya diatur oleh Act of Parliament. UU (Undang-undang) ini mengizinkan warga membangun pasar lain di zona lain, khususnya tahun 1756, terbangun Pasar Rakyat seluas 18.000 m² di Rochester Yard, London.

 

Jadi, Pasar Rakyat adalah zona arsitektur peradaban sosial-ekonomi Rakyat. Dalam hal ini, sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 tentang Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berazas kekeluargaan, maka pelatihan, pendidikan, peran dan parsisipasi koperasi-koperasi harus diprioritaskan dalam rangka Revitalisasi Pasar Rakyat sejak awal abad 21 di Negara RI. ***