Papua Studi Banding Dana Otonomi Khusus di Aceh

0
67
ILUSTRASI DANA OTONOMI KHUSUS .(ISTMEWA)
ILUSTRASI DANA OTONOMI KHUSUS .(ISTMEWA)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Delegasi Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat melakukan studi banding ke Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya guna mempelajari pengelolaan dana otonomi khusus.

Kunjungan delegasi Papua dan Papua Barat tersebut diterima Bupati Aceh Jaya, T Irfan TB di Calang, ibu kota Kabupaten Aceh Jaya, Selasa. Kunjungan tersebut difasilitasi LSM Kompak yang bekerja sama dengan Kedutaan Besar Australia.

Bupati Aceh Jaya T Irfan TB mengatakan, dana otonomi khusus yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sebagiannya diperuntukkan bagi pendidikan dan kesehatan.

“Untuk kesehatan, dialokasikan kepada kaum lanjut usia dan ibu hamil. Sedangkan pendidikan, dialokasikan untuk anak-anak. Semuanya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

Sementara itu, Andri, delegasi Pemerintah Provinsi Papua, menyatakan, penggunaan dana otonomi khusus di provinsi ujung timur Indonesia tersebut tidak berbeda dengan yang di Aceh.

“Di Provinsi Papua juga dialokasikan untuk kesehatan, seperti asuransi, peningkatan pelayanan kesehatan. Termasuk dialokasikan untuk pendidikan,” ujar dia.

Kendati alokasinya sama, kata dia, delegasi Papua berkunjung ke Aceh untuk mencari masukan guna memaksimalkan pengelolaan dana otonomi khusus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami tentu ingin lebih baik lagi mengelola dana otonomi khusus. Masukan yang kami dapat di Aceh ini setidaknya menjadi acuan dalam memaksimalkan penggunaan dana otonomi khusus,” sebut dia.

otsus gagal (www.papua.us)

Fleur Davies, dari Kedutaan Besar Australia, menyatakan, dipilihnya Aceh sebagai lokasi studi banding, karena provinsi ujung barat Indonesia tersebut bersama Papua dan Provinsi Papua Barat sama-sama menerima dana otonomi khusus.

“Namun, Aceh dan Papua maupun Papua Barat berbeda dari sisi geografis dan budaya serta adat istiadatnya. Kunjungan ini untuk berbagi pengamalan ketiga daerah dalam mengelola dana otonomi khusus,” sebut dia. (Lea / Koran Harian Pagi Papua)