Masyarakat Demo Minta DPRD Bentuk Tim Pansus Pilkada Jayawijaya

0
101
Aksi Demo Masyarakat Depan Kantor DPRD Jayawijaya Sekaligus Penandatangan Petisi (Ema / Koran Harian Pagi Papua)
Aksi Demo Masyarakat Depan Kantor DPRD Jayawijaya Sekaligus Penandatangan Petisi (Ema / Koran Harian Pagi Papua)

WAMENA (LINTAS PAPUA) – Ratusan masyarakat yang berada di Kabupaten Jayawijaya Kamis (25/1/2018) mendatangi kantor DPRD kabupaten Jayawijaya guna menuntut agar DPRD segera membentuk Tim Pansus pilkada Jayawijaya.

 

Ratusan masa yang tergabung dalam Forum Bersatu Rekonsiliasi Jayawijaya (FOBERJA) menduduki kantor DPRD Jayawijaya guna menyuarakan aspirasinya terkait proses pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayawijaya yang nilai cacat demokarsi.

 

Dalam aksi tersebut dilakukan juga penandatanganan petisi oleh Ketua DPRD bersama anggotanya, tokoh gereja, tokoh perempuan, dan kepala suku, kepala kampung dan kepala distrik yang ada di Kabupaten Jayawijaya.

 

Koordinator aksi demo damai, Benny Wetipo dalam oransinya menyampaikan agar DPRD kabupaten Jayawijaya segera membentuk tim pansus guna menyelesaikan sengketa pilkada Jayawijaya yang dirasakan telah mencoreng nilai demokarasi di negara Indonesia, dan juga menilai bahwa KPU Jayawijaya tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penengah dalam mengawal dan menjalankan proses pilkada di Kabupaten Jayawijaya.

 

Serta menuntut agar KPU pusat dan KPU provinsi Papua untuk segera mengambil alih fungsi kantor KPU Jayawijaya, dan melakukan perpanjangan tahapan penerimaan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayawijaya.

 

“Jangan bungkam ruang demokarasi di Jayawijaya, kami ingin tahu namanya politik dan demokrasi, kami ingin minta ikut serta dalam proses pesta demokarasi ini,” kata Benny.

 

Dijelaskannya, dari kejadian dan proses tahapan yang sudah dilakukan, banyak ketimpangan yang terjadi, seolah-olah KPU sebagai penyelenggara adalah tim sukses pasangan calon tertentu.

 

Untuk itu, mewakili masyarakat, dirinya meminta agar Bawaslu dapat menindaklanjuti semua tahapan pilkada Jayawijaya dan meminta DPRD Jayawijaya menggelar rapat paripurna guna menolak pemilihan bupati dan wakil bupati Jayawijaya yang melawan kotak kosong serta dapat meninjau kembali kinerja KPU dan Panwas kabupaten Jayawijaya apabila aspirasi yang disampaikan tidak ditindaklanjuti, maka masyarakat akan kembali menduduki kantor DPRD Jayawijaya.

 

Sementara itu, salah satu Bakal Calon Bupati Jayawijaya Hantor Matuan dalam kesempatannya mengklaim bahwa proses demokrasi di Jayawijaya sudah dibungkam oleh salah satu pasangan calon, sehingga dirinya mendesak agar DPRD menggelar sidang istimewa untuk melakukan pendaftaran dan pemilihan ulang, jika hal ini tidak dilakukan maka Pemilu Jayawijaya akan di Boikot.

 

Dikatakannya, hak politik merupakan hak semua orang, bukan hak kelompok atau orang-perorangan.

 

Sementara itu, Ketua DPRD Jayawijaya, Taufik Petrus Latuihamallo menyampaikan akan menampung aspirasi yang telah disampaikan masyarakat dan dalam waktu dekat juga akan menindaklanjuti apa yang menjadi pokok penyampaian masyarakat.

 

Diakuinya, penyampaian aspirasi yang disampaikan saat ini sangat baik, dan sesuai dengan ketentuan yang ada, maka aspirasi yang disampaikan akan ditangani Komisi yang terkait dan akan menindaklanjutinya dengan segera.(Ema / Koran Harian Pagi Papua)