Komnas HAM Diminta  Fokus Amankan Hak Warga

0
307
Ilustrasi Massa Aksi KNPB saat dikawal Aparat Kepolisian, Agar Tidak Mengganggu Kemacetan. (LintasPapua.com)

JAKARTA (LINTAS PAPUA)  –   Ketua DPR, Bambang Soesatyo menilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) harus fokus dalam agenda politik mengamankan hak dasar warga negara karena itu merupakan kebutuhan dasar warga.

“Pekerjaan rumah Komnas HAM adalah fokus pada agenda politik mengamankan hak dasar warga negara. Kerja Komnas HAM adalah kebutuhan dasar warga negara,” kata Bambang usai menerima Komisioner Komnas HAM, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan Komnas HAM juga harus bersuara lantang terhadap musibah kemiskinan dan bencana khususnya yang terjadi di Asmat, Papua agar bisa terselesaikan.

Menurut Bambang, Komnas HAM harus lantang menyuarakan hak dasar warga negara yang berada di Asmat, Papua, yaitu dengan mengingatkan pemerintah dan DPR terkait terjadinya bencana campak dan gizi buruk.

“Komnas HAM sangat terkenal saat orde baru, sama seperti KPK saat ini sehingga Komnas HAM harus kembali menggenjot dengan bekerja, agar publik tetap mengetahui institusi tersebut,” ujarnya.

LGBT Terkait isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), Bambang meyakini Komnas HAM sepandangan dengan DPR yaitu mendukung perluasan pemidanaan perilaku LGBT yang diatur dan UU KUHP.

Dia menjelaskan perluasan pemidanaan itu agar mempertontonkan kemesraan di depan publik bisa dipidana agar gaya hidup tersebut tidak masuk Indonesia dan tidak merusak moral bangsa Indonesia.

“Sejauh itu ranah privat tidak ditontonkan, kalau sudah ke publik harus dihukum dan harus ada pasal yang mempidanakan, kalau di dalam kamar siapa yang tahu,” katanya.

Bambang meyakini anggota DPR yang berada di Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP bisa menyelesaikan dengan baik, terkait kekhawatiran pasal mengenai LGBT masuk dalam ranah privat, salah satunya dengan mengundang praktisi dan akademisi.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan saat ini sudah lebih dari 700 pasal dalam RUU KUHP diselesaikan sehingga tinggal harmonisasi dan bisa segera disahkan menjadi UU. (ant/ej/Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here