Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, meminta, agar pengurus partai politik segera memasukan laporan pertanggungjawaban dana bantuan dari pemerintah daerah. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si, meminta, agar pengurus partai politik segera memasukan  laporan pertanggungjawaban dana bantuan dari pemerintah daerah paling lambat tanggal 26 Januari 2018 atau akhir pekan ini.

 

Hal itu di sampaikan Bupati Mathius di sela pertemuan dengan pengurus partai politik penerima bantuan dana tahun anggaran 2017 lalu, di Aula Lantai I Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (23/1/2018) siang.

 

 

Mathius Awoitauw menjelaskan,  agar parpol bisa merampungkan laporan pertaggungjawaban sebelum tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terhadap dana bantuan dari pemerintah tahun 2017 lalu di akhir bulan Januari 2018 nanti.

 

“Saya berharap semua pengurus partai untuk proaktif dalam perampungan dokumen sebelum tim BPK datang. Mereka (parpol) ini punya kewajiban untuk membuat pertanggungjawaban keuangan 2017. Tadi saya cek ternyata semua partai belum menyampaikan laporan, karena itu semua sudah sepakati pada minggu ini harus selesai,” kata Mathius Awoitauw.

Bupati Mathius di sela pertemuan dengan pengurus partai politik penerima bantuan dana tahun anggaran 2017 lalu, di Aula Lantai I Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (23/1/2018) siang.

Bupati dua periode ini menuturkan, bahwa  pertanggungjawaban itu sangat penting untuk pembinaan partai politik. Supaya mereka bisa lebih professional dengan dana pembinaan yang ada.

 

“Ya, tadi kita sudah sepakati bahwa nanti akan ada rapat lagi, setelah semua laporan pada minggu ini selesai, baru ada pertemuan berikut dengan seluruh pimpinan partai politik, guna kita bicarakan Pilkada atau Pligub Papua yang damai. Kemudian bagaimana tanggungjawab dari kita di pemerintah untuk mendorong setiap partai politik ini kedepannya bisa di kelola secara professional,” katanya.

 

 

Selain itu, Bupati yang pernah menjabat sebagai Ketua KPUD Kabupaten  mengatakan, bahwa  pertemuan dengan partai politik ini bertujuan untuk menyatakan sikap bagaimana pelaksanaan Pilgub (Pemilihan Gubernur) ini dari semua partai bisa mengendalikan diri ke konsituennya.

 

“Terutama kepada kader-kadernya untuk menciptakan Pilkada yang damai dan demokratis di Provinsi Papua,” ujar Bupati Mathius.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Kabupaten Jayapura, Rustan Mida, S.Sos, M.KP. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Kabupaten Jayapura, Rustan Mida, S.Sos, M.KP, pertemuan ini merupakan pertemuan awal yang di lakukan pihaknya dengan partai politik terkait dengan adanya bantuan-bantuan dana ke partai politik (parpol).

 

“Ya, ada 9 parpol yang mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Nah, pertemuan ini untuk mengkroscek terkait dengan laporan pertanggungjawabannya. Karena memang ada bantuan dana-dana parpol yang selalu di berikan pemerintah daerah kepada parpol yang memiliki kursi di DPRD. Sekarang kami berharap ada LPJ yang bisa di gunakan dasar untuk memberikan dana tahun 2018 ini,” kata Rustan Mida, ketika ditanya wartawan.

Di akuinya, batas akhir penyerahan LPJ sesuai aturan adalah 31 Januari 2018 mendatang. Namun hingga saat ini, belum ada parpol yang menyerahkan LPJ tersebut.

 

“Harapan kami segera di serahkan karena akan kita sampaikan ke BPK, dan semua sudah siap menyampaikan LPJ mereka,” katanya.

 

Pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Distrik Sentani Timur ini mengatakan, pemerintah daerah telah menyalurkan dana bantuan kepada 9 parpol peraih kursi di DPRD Kabupaten Jayapura. Dana tersebut di bagi berdasarkan perolehan suara parpol peraih kursi di DPRD Kabupaten Jayapura pada Pemilu 2014 lalu.

 

“Paling tinggi partai mendapatkan Rp 250 juta dan paling rendah partai mendapatkan kurang lebih Rp 100 juta,” sebutnya.

 

Berdasarkan pantauan, pertemuan ini juga di hadiri Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri dan Kepala Inspektorat Kabupaten Jayapura Edi Susanto. Sedangkan dari 9 partai politik hanya 7 partai politik saja yang hadir dalam pertemuan tersebut, yakni Partai NasDem, PKS, PAN, Demokrat, Hanura, PDI-Perjuangan serta Golkar.

 

Sementara dua partai yang tidak hadir adalah Gerindra dan PKB.

Namun di sayangkan, para pimpinan partai politik seperti ketua, sekretaris dan bendahara setiap partai politik tidak hadir dalam pertemuan ini. (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)