DPMPK  Jayapura Akan Fokus Pengawasan dan  Pengelolaan Dana Kampung

0
603
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung (DPMPK) Kabupaten Jayapura, Drs. Frits Rumayomi, M.Si. (Irfan /Koran Harian Pagi Papua)
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung (DPMPK) Kabupaten Jayapura, Drs. Frits Rumayomi, M.Si. (Irfan /Koran Harian Pagi Papua)

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung (DPMPK) Kabupaten Jayapura akan fokus pada pengawasan dan pengendalian keuangan.

“Pengawasan dan pengendalian keuangan ini merupakan rencana strategis (Renstra) dari DPMPK, yang akan melibatkan beberapa stokeholder dan salah satunya adalah BPKP Perwakilan Provinsi Papua.
Di tahun 2018 ini,” ujar  Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung (DPMPK) Kabupaten Jayapura, Drs. Frits Rumayomi, M.Si., di Sentani, Jumat (19/1).

 

Dikatakan, bahwa  pihaknya sudah harus memberlakukan pengelolaan dana desa (DD) dengan sistem keuangan desa (Simkeudes), yang secara nasional sudah di lakukan di beberapa kabupaten di luar Provinsi Papua.

Kampung Meukisi, nampak pelabuhan dan kapal speadboat depan kampung tersebut. (Eveerth Joumilena )

“Kita baru mulai berlakukan di tahun 2018 ini, karena pada tahun 2017 kita sudah melakukan sosialisasi dan juga bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Papua. Namun kali ini kita tidak mengumpulkan mereka. Tetapi, PJOK Distrik bersama satuan tugas (Satgas) kita yang sudah terlatih itu akan melakukan pendampingan, ujar Drs. Frits Rumayomi, M.Si., .,  ketika di temui wartawan harian ini di ruang kerjanya, Jumat (19/1/2018) siang.

Diakui, pihaknya tidak melakukan sosialisasi lagi. Tetapi, kegiatan yang akan di lakukan pada tahun 2018 ini langsung memberikan pendampingan untuk mereka melakukan perubahan dan juga menginput program kerja tahunan (RKPK) mereka ke dalam sistem.

Kampung Ayapo sebagian keindahan alam Papua di Danau Sentani.(Eveerth Joumilena /Koran Harian Pagi Papua)

“Dengan menggunakan sistem itu, maka kita juga akan memperbaiki visi misi masing-masing kepala kampung,:” katanya.

Selain memperbaiki visi misi, pihaknya juga akan merevitalisasi RPJMKampung. Sebab, di dalam rencana dan penganggaran itu tidak boleh bertolak belakang. Dalam revitalisasi RPJMKampung itu, pihaknya bekerjasama dengan Kompak-USAID.

 

“Karena mereka (Kompak-USAID) ini mempunyai pengalaman dan selama ini mereka sering melakukan pelatihan serta pendampingan di kabupaten-kabupaten baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat,” paparnya.

“Akhirnya nanti kita akan memiliki RPJM, yang terintegrasi dengan rencana sekolah dan rencana Puskesmas. Saya yakin ini bisa kami tempuh minimal dalam jangka waktu 2 tahun mulai dari sekarang. Tetapi, itu adalah bagian yang dapat di susun setelah RPJMD dan Renstra OPD kita dalam hal pengawasan dan pengendalian keuangan,” sambung Frits.

Selain itu, Kabupaten Jayapura sebagai salah satu pencetus Kampung Adat di Papua.
Maka peran  dari DPMPK dalam rangka pemberdayaan pemerintahan kampung adat dan juga masyarakat hukum adat itu, akan bekerjasama dengan beberapa stokoholder.

Kampung Yahim, menjadi tujuan awal untuk naik jonson menuju Kampung Abar dan kampung lainnya sekitar Danau Sentani. (Eveerth Joumillena /Koran Harian Pagi Papua)

“Terutama membina dan bekerjasama dengan Dewan Adat Suku (DAS) guna melihat program kerja di tahun 2018 ini. Kami harus membahas bersama inidkator penggunaan dana dan juga program-program kerja mereka,” bebernya.

Ilustrasi Gerabah merupakan alat dapur berbentuk wadah terbuat dari tanah liat yang dibakar dan memiliki fungsi untuk memasak berbagai makanan, seperti papeda, keladi, ubi, ikan dan sayur. Gerabah juga dapat digunakan untuk menyimpan sagu dan air. Masyarakat Kampung Abar, Sentani menyebut hele untuk gerabah berukuran besar dan sempe untuk gerabah berukuran kecil. (Eveeerth Joumilena)

Diharapkan, pemberdayaan terhadap mereka tersebut, bukan hanya sekedar membagi-bagikan uang. Ini harus berdasarkan program, contohnya masyarakat adat harus mengembagkan fungsi-fungsi adatnya.

 

“Kalau tidak ada fungsi-fungsi itu maka sebenarnya masyarakat adat yang belum berperan secara maksimal,” katanya. (Irfan  / Koran Harian Pagi Papua)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here