Banyaknya Dukungan Ganda di Pilkada Paniai 2018, Mungkinkah Salah Parpol ???

0
56
Masyarakat Paniai dalam sebuah kesempatan yang ikut sebagai massa pendukung salah satu pasangan calon , saat berada di kantor KPUD Paniai mengantarkan dukungannya. (ISTIMEWA)
Bakal Calon Bupati Paniai dan Bakal Calon Wakil Bupati Paniai, Hengki Kayame-Yeheskiel Tenouye, saat mendaftar ke KPUD Paniai. (ISTIMEWA)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Gaung pesta demokrasi serentak tahun 2018 baik tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten di seluruh Indonesia sudah bergema sejak beberapa waktu lalu. Tak terkecuali di Tanah Papua. Gaung semakin nyaring ketika masuk pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon (Bapaslon) yang dibuka selama tiga hari, 8 – 10 Januari 2018.

 

Kian mencuatnya gaung tersebut terasa terutama karena terdapat indikasi rekomendasi ganda dari pengurus partai politik (parpol) maupun fenomena diborong habis semua parpol oleh kandidat incumbent yang kembali mencalonkan di ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

 

Dugaan adanya dukungan ganda itu terjadi di Kabupaten Paniai sebagai salah satu dari tujuh kabupaten di Tanah Papua yang menyelenggarakan Pilkada serentak gelombang ketiga pada tahun ini bersamaan dengan agenda Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Papua.

Salah satu pasangan calon yang akan maju Pilkada Paniai, saat mendaftar di KPUD Paniai. (ISTIMEWA)

Dari kenyataan demikian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai sebagai lembaga penyelenggara tentu saja diperhadapkan dengan persoalan yang harus dituntaskan sesuai ketentuan aturan dan jadwal nasional.

Menyikapi persoalan tersebut, lima komisioner usai tahap pendaftaran langsung kerja ekstra keras dalam proses verifikasi rekomendasi parpol yang dikantongi para Bapaslon. Hal itu tentunya bersifat wajib sesuai amanat perundang-undangan, bahwa satu parpol hanya diperbolehkan mengusung satu calon kandidat.

 

Berdasarkan data dari pendaftaran Bapaslon di KPU Paniai, ternyata terdapat dukungan ganda di hampir semua parpol. Terbukti bahwa satu parpol mendukung lebih dari satu calon, dan hal tersebut melanggar peraturan yang berlaku di negara Indonesia.

KPUD Paniai foto bersama Ketua KPU Papua, Adam Arisoy, saat melakukan konsultasi terkait dinamika Pilkada Paniai di kantor KPU Papua di Kota Jayapura. (ISTIMEWA)

Salah satu contoh dukungan ganda adalah Partai Golongan Karya. Partai berlambang pohon beringin itu pada saat pendaftaran ternyata digunakan oleh tiga bapaslon, antara lain incumbent Hengki Kayame-Yeheskiel Tenouye, pasangan Yohanes You-Melkias Muyapa, dan Yulius Kayame-Abet Kobepa.

 

Ketua KPU Kabupaten Paniai, Yulius Gobai membenarkan bahwa sebenarnya tidak hanya Golkar, beberapa parpol lainnya pun sama pada saat pendaftaran di hari terakhir, Rabu (10/1/2018).

 

“Memang satu parpol dukung lebih dari satu pasangan calon. Ada rekomendasi dari pengurus pusat, ada yang tidak, dan terdapat dualisme dukungan dari pengurus daerah. Seharusnya hal seperti ini tidak boleh terjadi, dan wajar kalau publik pertanyakan. Jadi, kami KPU tetap berpatokan pada aturan,” ujarnya kepada wartawan.

Masyarakat Paniai dalam sebuah kesempatan yang ikut sebagai massa pendukung salah satu pasangan calon , saat berada di kantor KPUD Paniai mengantarkan dukungannya. (ISTIMEWA)

Dukungan ganda juga terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

 

Kata Yulius, hal itu diketahui pada saat verifikasi berkas persyaratan bakal calon bertempat di aula KPU Paniai yang diikuti langsung bapaslon, pengurus parpol pendukung dan tim sukses, serta disaksikan ketua bersama anggota Panwas Kabupaten Paniai. Sedangkan tahapan pendaftaran itu sendiri ditutup resmi pada Pukul 24.00 WIT.

Selain kepada yang maju dari jalur perseorangan, KPU juga memberikan bukti pendaftaran kepada bakal calon yang diusung gabungan parpol. Hal itu menurut dia, sesuai PKPU Nomor 3 dan 15 tahun 2017.

 

Para bakal calon setelah mendaftar menuju ke Jayapura untuk menjalani tes narkotika dan psikotropika di BNN Aryoko, kemudian tes kesehatan di RSUD Dok II. “KPU dan Panwas ikut kawal tahapan ini,” kata Gobai.

Suasana Masyarakat Paniai saat berada di halaman kantor KPUD Paniai, perlu ada pendidikan politik yang baik dari pasangan calon dan tim sukses, sehingga masyarakat tidak jadi korban politik. (ISTIMEWA)

Diakuinya bahwa sebelum tahap pemeriksaan kesehatan dan urine, seluruh berkas dari bapaslon yang diusung gabungan parpol itu telah diperiksa ulang oleh tim verifikator KPU Provinsi Papua, Jumat (12/1/2018) bertempat di aula kantor KPU Papua. Dukungan ganda dan berkas yang kurang sesuai ketentuan aturan langsung diteliti secara cermat, selanjutnya dibuat berita acara dan hasilnya dibagikan kepada semua pihak terkait.

 

 

Partai Gerinda saat pendaftaran terdapat dua kubu. Satunya mendukung pasangan Hengki Kayame-Yeheskel Tenouye, dan satunya lagi ke Yohanes You-Melkias Muyapa.

 

Menanggapi adanya dukungan ganda itu, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Paniai, Novela Nawipa, S.IP bicara tegas bahwa partai milik Prabowo Subianto tidak pernah mendukung dua figur di ajang Pilkada Paniai.

 

Menurutnya, dukungan kepada incumbent atau petahana yang ikut didampingi salah satu mantan pengurus pada saat pendaftaran, Rabu (10/1/2018) sore, tidak sah karena oknum tersebut sudah dipecat dari kepengurusan DPC.

Novela pertegas berkali-kali bahwa pengurus DPP dan DPC Gerindra hanya mendukung paslon Yohanes You-Melkias Muyapa “maju” di Pilkada Paniai tahun 2018.

 

“Rekomendasi Gerindra hanya satu. Saya tidak pernah tanda tangani untuk calon lain. Saya ketua dan sekretaris Marius Tekege, sesuai SK DPP dengan nomor 07-0146/Kpts/DPP-Gerindra/2017. Itu yang resmi. Kalian bisa baca di website KPU RI. Jadi, saya akan proses hukum oknum yang melakukan pemalsuan tanda tangan saya untuk dukung incumbent,” tuturnya dengan nada tinggi.

 

Lanjut Novela, rekomendasi dari pengurus pusat dan daerah kepada incumbent tidak sah. “SK dan rekomendasi dari DPP Gerindra tidak pakai scan. Saya anak emas Prabowo Subianto, sudah pasti dukung You-Muyapa di Pilkada Paniai,” ujarnya.

 

Informasi terakhir setelah diverifikasi KPU Papua, rekomendasi Golkar resmi dikantongi Yohanes You-Melkias Muyapa dengan tiga kursi DPRD, namun tidak memenuhi ketentuan minimal dukungan 5 kursi. Minus rekomendasi Gerindra yang diklaimnya, hingga kini belum ada model B1-KWK.

 

Sementara itu, pasangan Hengky Kayame-Yeheskel Tenouye diusung Partai Demokrat, PPP, PAN, PBB, PKPI; dan Meki Nawipa – Otopianus Gobai diusung Partai Nasdem dan PKB, dinyatakan memenuhi syarat. Dengan demikian, bapaslon lain dari gabungan parpol belum memenuhi syarat setelah diverifikasi seluruh berkas pencalonan dan dukungan rekomendasi parpol.

 

Sedangkan, dari jalur perseorangan yakni Yehuda Gobai-Yan Tebai, Naftali Yogi­-Marten Mote, Yunus Gobai-Markus Boma. Mereka harus mendapat minimal 9.064 suara. Total lima paslon yang akan mengikuti tahapan selanjutnya sesuai jadwal KPU.

 

Dikutip dari Kantor Berita Antara, saat pendaftaran (10/1/2018), KPU Kabupaten Paniai menerima dukungan ganda dari parpol pengusung bapaslon pada Pilkada serentak 2018. Lima bapaslon yang mendaftar, diterima semuanya. Menurut Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoi, hal itu dilakukan lantaran tekanan massa pada saat mengantar kandidat jagoannya mendaftar.

 

“Itu mereka terpaksa menerima, karena tekanan massa dari pasangan calon dan itu hampir semua calon,” ujarnya di Jayapura, Sabtu (13/1/2018).

 

Adam menyampaikan hal ini kepada wartawan, setelah sehari sebelumnya pihaknya memanggil ketua dan empat anggota KPU Paniai untuk melakukan supervisi terhadap berkas dari 6 bapaslon yang sarat dukungan ganda dari parpol.

 

“Paniai itu kebetulan komisionernya menerima semua berkas, karena para bakal calon melakukan penekanan yang luar biasa saat mendaftar, sehingga mereka terpaksa menerima. Tetapi kami sudah panggil lima komisioner dan periksa atau supervisi berkasnya dan hasilnya sudah kami kembalikan,” ungkapnya.

 

Pada Jumat (12/1/2018), komisioner KPU Kabupaten Paniai hadir di kantor KPU Papua, imbuh dia, guna menjelaskan soal dukungan ganda itu. “Kewenangan ada pada mereka (KPU Paniai), dan akan sampaikan kepada publik, bagaimana hasilnya, siapa yang lolos dan tidak lolos,” ujar Adam.

 

PENGURUS PARPOL TIDAK KONSISTEN ???

Konsistensi pengurus parpol pada kontestasi Pilkada 2018 dipertanyakan, karena terbukti muncul dualisme bahkan tigalisme dukungan. KPU Provinsi Papua bahkan mencatat hal itu berpotensi sumber konflik kepentingan di tengah masyarakat yang dampaknya sangat fatal.

 

Karena itulah Adam Arisoi menyebut dukungan parpol kepada bapaslon kali ini banyak yang tidak konsisten. “Kami berharap dukungan partai politik harus konsisten, jangan membuat persoalan dukungan menjadi masalah besar dalam Pilkada,” ujarnya menanggapi dukungan ganda sejumlah partai yang tidak konsisten dan melanggar aturan.

 

Ia sebutkan, dukungan ganda parpol kali ini terjadi di Kabupaten Paniai, Jayawijaya, dan Puncak. Di sana ada beberapa bapaslon menerima dukungan ganda.

 

Di Paniai misalnya, kata Adam, PPP berikan dukungan kepada dua bapaslon. Ada dua rekomendasi dari dua kepengurusan, satunya sah dan yang lainnya lagi tidak sah. Begitupun Golkar dan Gerindra.

Bakal Pasangan Cabup dan Bakal Cawabup Paniai, Meki Nawipa – Oktopianus Gobay, dalam sebuah penyambutan ribuan masyarakat setempat di Paniai. (ISTIMEWA)

Adanya dukungan ganda dan tidak konsisten dari pengurus parpol itu, jelas dia, pernah terjadi pada pilkada jilid II tahun 2017 di Kota Jayapura dan beberapa daerah lainnya. “Jangan seperti PKPI pada pilkada kemarin yang membuat masalah besar di Papua. Dan ini, jangan lagi ada partai lain buat yang sama pada pilkada kali ini,” tandasnya.

 

Adam minta dengan tegas bahwa dukungan parpol tidak membuat polemik atau konflik pada pesta demokrasi tahun ini.

 

“Harapan kami, partai bisa selesaikan hal-hal macam itu. Contohnya di Paniai, ada dualisme dukungan kepada bakal pasangan calon tanpa kejelasan B1-KWK. Itu bisa buat kerawanan yang tinggi di daerah penyelenggara Pilkada tahun ini,” ujarnya.

 

Adam juga menyebutkan pengalaman pada lima tahun lalu pernah terjadi konflik Pilkada di Kabupaten Puncak. Kala itu ada dualisme dukungan parpol yang berakibat korban meninggal dan luka-luka. Jumlahnya puluhan orang.

“Kini di Puncak berpotensi demikian, petahana yang jabat bupati dan petahana yang wakil bupati. Kami harapkan, kejadian lima tahun lalu itu tidak boleh terulang lagi,” tegas Arisoy.

 

Khusus di Kabupaten Puncak, ia menyebutkan bahwa dari bapaslon, dokumen yang harus dicek keasliannya karena dukungan parpol tidak konsisten. “Awalnya berikan dukungan kepada salah satu calon, setelah itu mencabut dan berikan kepada yang lain. Parahnya lagi, dalam keputusan partai tidak ada penjelasan tentang pembatalan dukungan terdahulu,” bebernya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Adam Arisoy. (Fransisca/LintasPapua.com)

Terhadap hal seperti begitu, tegas Adam, KPU kabupaten bersama KPU provinsi tetap berlandaskan aturan. Semua dokumen harus diperiksa lagi dengan cermat dan tentunya wajib berkoordinasi dengan pengurus DPP terkait dukungan yang tidak konsisten dan ganda.

 

Menurut Adam, kenyataan sama terjadi di Jayawijaya. Dukungan parpol kepada Jhon Richard Banua-Marthin Yogobi dicabut dan diberikan ke pasangan Bartolomeus Paragaye-Ronny Elopere.

 

“Hal ini hampir sama dengan yang di Puncak. Itu berbahaya. Jadi, kami harapkan supaya partai harus konsisten,” katanya sambil mengakui adanya perpanjangan waktu pendaftaran untuk Puncak dan Jawijaya karena selama tiga hari sesuai jadwal nasional, hanya terdaftar satu bapaslon.

Masyarakat Paniai antusias memberikan dukungan atas pasangan calon yang diusung, (ISTIMEWA)

Selanjutnya kepada komisioner KPU setempat diingatkan agar dalam seluruh tahapan Pilkada termasuk proses pencalonan harus tetap berpatokan pada peraturan perundang-undangan. Dalam pengambilan keputusan wajib

netral, tidak boleh memihak kelompok tertentu. Pihak penyelenggara bukanlah tim sukses kandidat tertentu.

 

“Ya, ini hal wajib dan mengikat bagi KPU. Jadi, teman-teman di daerah tetap konsisten pada aturan. Kita selenggarakan Pilkada sesuai aturan, sukseskan dengan aman dan damai,” ujarnya menegaskan proses akhir dari rangkaian pesta demokrasi terpulang kepada nurani rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam menentukan siapa figur pemimpin daerah satu periode mendatang yang mereka kehendaki.

 

 

Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Paniai, Yerri Adii menilai munculnya rekomendasi ganda itu kesalahan pengurus parpol. Sebab, satu partai terpecah dua bahkan tiga kubu mengusung para calon kandidat.

Ketika lembaga penyelenggara menerima dukungan ganda dari parpol pengusung bapaslon, diakuinya bahwa hal itu akibat dari tekanan massa saat pendaftaran di hari terakhir. Dan itu menurut dia, bukti ketidakseriusan dari pengurus parpol di tingkat kabupaten hingga pusat.

 

“Saya lihat itu KPU tidak salah. Yang salah besar itu pengurus partai mulai dari DPC sampai DPP. Pengurus DPC dukung bakal calon lain, dari DPP juga berikan dukungan kepada yang lain. Itu fakta,” tuturnya, Selasa (16/1/2018), dilansir dari siagaonline.com.

Ribuan Masyarakat Paniai saat menyambut kedua pasangan calon, yakni Bakal Pasangan Cabup dan Bakal Cawabup Paniai, Meki Nawipa – Oktopianus Gobay, dalam sebuah penyambutan ribuan masyarakat setempat di Enarotali. (ISTIMEWA)

Bila kemudian dalam tahapan pilkada Paniai terjadi keributan antara massa pendukung, tegas Yerri, semua pengurus Parpol harus bertanggungjawab atasi masalah. “Nanti kalau terjadi kekacauan gara-gara Parpol, maka yang harus dipertanyakan itu keberpihakan dari pengurus Parpol, bukan pihak KPU. Orang partai harus bertanggungjawab,” ujarnya.

 

Yerri mengaku melihat langsung saat pendaftaran, KPU terima semua berkas karena tekanan massa. Apalagi muncul isu bahwa bakal calon tertentu hendak menghalangi KPU bahkan memproses ke ranah hukum. “Itu salah parpol. Jadi, saya tetap memihak KPU,” ujarnya sambil menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum untuk memproses lima anggota KPU Paniai.

 

Ia mengingatkan kepada pengurus parpol agar sadar diri atas kesalahan selama ini, tidak mampu mengemban amanat partai, tidak menunjukan itikat baik untuk mempromosikan kader, malah terkesan “mata duit” dalam proses penerbitan surat rekomendasi di tingkat daerah hingga Jakarta.

 

Yerri bahkan memastikan bahwa partai yang dipimpinnya itu belum nyatakan dukungan kepada calon tertentu di bursa Pilkada Paniai. “Saya ada di Jakarta, sedang menunggu keputusan DPP kepada siapa rekomendasi akan diberikan,” ucapnya.

 

KPU sebagai lembaga penyelenggara pesta demokrasi tidak berwenang mengatur urusan parpol. Jika terdapat dualisme dukungan, sesuai aturan, adalah ranahnya parpol tersebut. Apapun persoalannya harus diselesaikan di internal partai, tidak dilemparkan ke KPU. (Ant/LintasPapua.com)