31 Januari Batas Akhir LPJ  Dana Parpol di Kab. Jayapura

0
3
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura, Rustan Mida, S.Sos, M.KP, dan Kepala Bidang (Kabid) Politik pada Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura, Dra. Delila Giay, M.Si, ketika memberikan keterangan kepada wartawan, di Kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura, Kamis (18/1/2018) siang. (Irfan / Lpran H
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura, Rustan Mida, S.Sos, M.KP, dan Kepala Bidang (Kabid) Politik pada Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura, Dra. Delila Giay, M.Si, ketika memberikan keterangan kepada wartawan, di Kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura, Kamis (18/1/2018) siang. (Irfan / Lpran H

SENTANI (LINTAS PAPUA) – Batas waktu pengumpulan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) bantuan dana partai politik (Parpol) jatuh pada tanggal 31 Januari 2018.

 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Jayapura meminta agar Parpol yang mendapatkan bantuan dana, segera menyerahkan LPJ ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 

Kepala Bidang (Kabid) Politik pada Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura, Dra. Delila Giay, M.Si, mengatakan semua dana bantuan Parpol untuk tahun anggaran 2017 telah tersalurkan. Sehingga saat ini Parpol harus membuat LPJ penggunaan dana tersebut.

 

“Semua sudah tersalurkan (dana bantuan Parpol). Namun sementara ini partai-partai itu belum memasukkan atau menyampaikan laporan pertanggungjawaban baik ke kabupaten (Pemda) maupun ke BPK, dan berdasarkan aturan seharusnya sudah di masukkan laporannya itu satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Artinya, batas pengumpulannya itu akhir bulan Januari atau tanggal 31 Januari 2017,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Politik pada Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura, Dra. Delila Giay, M.Si., kepada wartawan, Kamis (18/1/2018) siang.

 

Dikatakan, bahwa LPJ tersebut harus di serahkan langsung kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, untuk selanjutnya di audit. Jika memang pengumpulan LPJ oleh Parpol tidak sesuai batas waktu yang di tentukan.

 

“Memang pihaknya tidak dapat memberikan sanksi. Pasalnya, perihal keterlambatan, kata dia, hanya BPK yang dapat memberikan penilaian,” katanya.

 

Dirinya  menuturkan, bahwa pemerintah daerah telah menyampaikan surat untuk permintaan pertanggungjawaban, yang sudah di sampaikan ke semua pengurus partai politik.

 

“Kami juga sudah menginformasikan bahwa kalau boleh di akhir bulan Januari 2018 ini sudah masuk laporannya. Jadi, saat ini kami sedang menunggu laporan pertanggungjawaban dari parpol tersebut. Surat yang di sampaikan pemerintah daerah ini merupakan surat Bupati Jayapura kepada partai politik, yang tembusannya ke BPK, Gubernur, Badan Kesbangpol Provinsi Papua dan KPUD Kabupaten Jayapura,” tuturnya.

 

Sementara itu, di tempat sama, Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura, Rustan Mida, S.Sos, M.KP, penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana partai politik (Parpol) itu sudah mekanisme dan juga sudah ada aturannya yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2017.

 

“Jadi, saya pikir orang-orang partai sudah tahu ketika di berikan dana maka pasti laporan pertanggungjawaban juga harus masuk. Apalagi setiap tahun kami selalu melakukan sosialisasi tentang laporan pertanggungjawaban bantuan dana parpol tersebut, yang di hadiri ketua, sekretaris dan bendahara,” jelas pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Distrik Sentani Timur.

 

Kesbangpol, menurut Rustan, sudah menyurat ke pengurus partai politik dan surat itu juga sudah di tandatangani oleh Bupati Jayapura. “Surat itu sudah di serahkan atau di bagikan ke seluruh partai politik, untuk mereka bisa melengkapi laporan pertanggung jawabannya,” tambah Rustan.

 

“Pasalnya laporan pertanggungjawaban bantuan dana parpol ini menjadi perhatian karena akan di lakukan pemeriksaan dan juga sudah di sampaikan oleh Inspektorat melalui Kesbangpol. Supaya bantuan dana Parpol itu segera di pertanggungjawabkan,” tandasnya. (Irfan  / Koran Harian Pagi Papua)