DPRD Kab. Jayapura Gelar Paripurna Masa Sidang Pertama 2018

0
4
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura, Mosez Kallem, bersama Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring, ketika bersalaman dengan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura lainnya, usai pembukaan Sidang Paripurna Masa Sidang I Tahun 2018. (Irfan / Harian Pagi Papua)
Foto bersama usai sidang . (Irfan / HPP)

SENTANI (LINTAS  PAPUA)  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura melaksanakan sidang paripurna sebagai pertanda di buka masa sidang I tahun 2018, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Kompleks Perkantoran Kantor Bupati Jayapura, Rabu (17/1/2018) siang.

Sidang yang di pimpin Wakil Ketua (Waket) I DPRD Kabupaten Jayapura,  Mozes Kallem,  pada awal pekan ketiga Januari 2018 itu, turut di hadiri Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro, Unsur Forkompimda, Pimpinan OPD, Asisten, Staff Ahli dan sejumlah Kepala Distrik se-Kabupaten Jayapura.

Paripurna ini adalah masa sidang pertama Non APBD. Nanti di tingkat Non APBD ini, ada yang paling inti sekali adalah Peraturan Daerah –  Peraturan Daerah (Perda) ,  Itulah yang akan di koreksi, di berikan kesempatan Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) untuk mengevaluasi Perda mana saja yang harus di koreksi,”  ujar Wakil Ketua  II DPRD Kabupaten Jayapura, Mozes Kallem,  kepada wartawan usai pembukaan Sidang Paripurna Masa Sidang I, di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Jayapura.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura, Mosez Kallem, bersama Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijayantoro dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring, ketika bersalaman dengan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura lainnya, usai pembukaan Sidang Paripurna Masa Sidang I Tahun 2018. (Irfan / Harian Pagi Papua)

Mozes Kallem menjelaskan, bahwa  anggota Dewan akan melakukan kegiatan kunjungan dalam daerah ke distrik-distrik. Dalam kunjungan itu, nanti di lakukan pembahasan dengan OPD-OPD.

“Kita di DPRD juga sedang menunggu RPJMD dari Eksekutif. Kalau (RPJMD) ini sudah masuk, maka kita akan lakukan pembahasan untuk menyampaikan atau mengkritisi visi misi Bupati dan Wakil Bupati Jayapura periode 2017-2022,” katanya.

“Sementara untuk RPJMD yang sampai saat ini belum di laporkan ke DPRD, Waket Mosez menyampaikan,  bahwa  RPJMD ini kalau bisa secepatnya di masukkan. Sehingga kalau di bulan Februari, pembahasan-pembahasan itu sudah berjalan maka sudah sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih,” tuturnya.

Terkait berapa jumlah Perda yang akan di koreksi Bapemperda,  dirinya menyampaikan, bahwa  peraturan daerah yang akan di koreksi itu kewenangan dari Bapemperda dalam menentukan jumlah Perda yang akan di koreksi.

Tetapi, kita di DPRD sendiri untuk Tatib atau tata tertibnya itu harus dari mereka. Kemudian juga ada UU nomor 18 tahun 2018 itu juga harus di lakukan dengan mengikuti Tatib yang saat ini. Karena itu, ada tunjangan-tunjangan yang di tambahkan. Artinya, untuk peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) harus di koreksi. Jadi, masa sidang I ini sampai tanggal 30 Januari 2018 nanti, tukasnya.
Sementara itu,  Wakil Bupati (Wabup) Jayapura,  Giri Wijayantoro menuturkan, bahwa  DPRD sebagai lembaga Legislatif ini sudah menggunakan fungsinya sebagai pengawasan.

“Jadi, di Eksektutif juga harus lebih terbuka. Supaya semua bisa jalan sama-sama secara transparan dan publik juga bisa mengetahui. Seandainya ada kendala juga, semua bisa mencari solusi yang baik agar ke depan keuangan negara bisa di kelola dengan baik. Termasuk peraturan daerah itu sendiri tidak ada kekurangan, supaya jalannya pemerintahan lebih baik lagi ke depan,” harapnya.  (Irfan / Koran Harian Pagi Papua)