SKPD Diminta Segera Rampungkan Laporan Keuangan 2017

0
27
Jabat tangan antara staf dan Kepala SKPD di Main Hall Kantor Gubernur Dok II Jayapura, usai apel gabungan Senin pagi. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)
Asisten I Setda Papua, Doren Wakerkwa (Eveerth Joumilena /LintasPapua.com)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, diimbau segera merampungkan laporan keuangan 2017 yang nantinya akan dilaporkan kepada pemerintah pusat oleh Gubernur Papua.

Asisten Setda Papua Bidang Pemerintahan dan Hukum, Doren Wakerkwa mengatakan, penyelesaian laporan keuangan 2017, sangat penting untuk segera dirampungkan sebab akan menjadi penilaian dari pemerintah pusat.

“Untuk itu, saya minta sekali lagi agar laporan keuangan 2017 segera disampaikan dalam bulan ini,” terang Doren Wakerkwa disela-sela apel gabungan Senin (15/1), yang dihadiri seluruh SKPD pemerintah provinsi, di lapangan upacara bendera Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Selain itu, Doren juga meminta para pegawai negeri sipil untuk meningkatan disiplin kerja di tahun yang baru. Dengan begitu, diharapkan pemerintahan akan berjalan lebih kokoh dan kuat.

“Semangat dan etos kerja harus ada. Sambil melaksanakan loyalitas antara atasan dan bawahan. Kemudian yang terpenting lagi adalah menjaga kekompakan dan kebersamaan di masing-masing tempat kerja”.

“Dengan begitu, saya yakin pelaksanaan pemerintahan, pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan akan bisa terlaksana sebagaimana mestinya,” terang dia.

Jabat tangan antara staf dan Kepala SKPD di Main Hall Kantor Gubernur Dok II Jayapura, usai apel gabungan Senin pagi. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

Pada kesempatan itu, Doren mengimbau Kepala SKPD dan pejebat pengelola kepegawaian di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota se-Papua, agar tak setengah hati menetapkan penjatuhan hukuman disiplin kepada staf.

Selain konsisten menerapkan penjatuhan hukuman disiplin, pihak terkait juga diminta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 523 Tahun 2010 serta Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016.

Ia menilai positif penjatuhan hukuman disiplin, karena membantu menyelesaikan permasalahan masalah kepegawaian, sekaligus mengevaluasi kinerja pembinaan dan pengawasan adminitrasi kepegawaian di bumi cenderawasih.

Sebab saat ini, lanjut dia, pelangaran disiplin semakin kompleks sehingga perlu dilakukan penanganan serta penyelesaian secara tepat dan cepat. (Erwin  / Koran Harian Pagi Papua)