Tahun 2018 Anggaran BKKBN Papua Naik 15 Persen

0
923
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua, Sarles Brabar., saat menyampaikan sambutannya. (Lala / Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua, Sarles Brabar menyerahkan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), RKA-KL SK pengelola anggaran tahun, serta dilakukan penandatangan pakta integritas ASN di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Papua di Aula Kantor BKKBN Papua, Selasa (9/1/2018) pagi. Penyerahan tersebut disaksikan jajaran  ASN BKKBN setempat.

DIPA Perwakilan BKKBN Provinsi Papua 2018 sebesar Rp. 95 miliar, naik 15 persen atau Rp. 34 miliar dari pagu anggaran 2017 yakni sebesar Rp. 61 miliar. Untuk tahun ini, bidang paling terbesar mengelola anggaran dari DIPA 2018 adalah Bidang Advokasi dan Analisa Program yang menerima DIPA sekitar Rp43 miliar, di mana bidang tersebut menangani masalah-masalah sosial yang ada di 29 kabupaten/1 kota di Provinsi Papua.

“Sebagian dana lagi sebesar Rp. 20 miliar kami alokasikan untuk membiayai penguatan Kampung Keluarga Berencana yang sudah berjalan, sehingga di tahun 2018 ini kami akan terus mengisi program-program. Dan sebelumnya kami melalui dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp126 miliar untuk penguatan Kampung Keluarga Berencana melalui Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Ini yang nanti kami lakukan bersama teman-teman di kabupaten dan dioptimalkan di tahun ini,” ungkap Sarles, usai penyerahan DIPA, kemarin.

Sarles mengatakan, dengan kenaikan anggaran di 2018 ini maka tugas kerja Perwakilan BKKBN Provinsi Papua semakin bertambah. Sebab itu, pihaknya berharap kepada seluruh jajaran Perwakilan BKKBN Provinsi Papua untuk mengoptimalkan program kerja di tahun ini.

 

“Jadi, awal Januari ini kita sudah langsung lari (bekerja), karena Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa sekarang bukan waktunya kita berjalan, tapi kita harus berlari. Kita kerja, kerja dan kerja dan kita lari ,” sudah waktunya kita  bahwa sudah waktunya kita   Kenaikan anggaran ini untuk gaji 15.352 tenaga PKB/PLKB. Kebutuhan gaji tenaga PKB/PLKB 2018 sebesar Rp2,1 triliun.

Sarles menegaskan bahwa penyerahan DIPA 2018 dan pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan karena selama dua tahun  berturut-turut BKKBN meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Karena Presiden Joko Widodo sudah mewarning kepada kementerian dan lembaga yang selama ini meraih Opini WDP, sehingga BKKBN berkomitmen untuk tahun 2017 harus mendapatkan Opini WTP.

“Maka secara keseluruhan dari pusat hingga ke provinsi kita optimalkan untuk kita harus melakukan transparansi anggaran, terutama kita harus benar-benar melakukan anggaran itu secara baik dan penuh dengan tanggung jawab yang termasuk juga soal intergritas. Makanya hari ini juga kami lakukan penandatanganan pakta integritas bagi semua pegawai terutama pengelola anggaran, pejabat eselon III, IV dan semua staf yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran ini,” tandasnya. (Lea /Koran Harian Pagi Papua)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here