SKPD Papua Kam Diminta Tahun 2018 Serap Anggaran Lebih Maksimal

0
338
Asisten Setda Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakya, Elia Loupatty. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

 

Asisten Setda Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakya, Elia Loupatty. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  –  Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat provinsi, diimbau agar lebih maksimal dalam melakukan penyerapan anggaran, supaya hasil yang diperoleh lebih baik dibanding tahun lalu, yang capaiannya berada dibawah 85 persen.

Hal demikian disampaikan Asisten Setda Papua Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakya, Elia Loupatty, Senin (8/1/2018) pagi, usai apel gabungan di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura.

Dia katakan, kerja keras seluruh SKPD di 2018 wajib untuk ditingkatkan. Agar tingkat penyerapan bisa mencapai 100 persen.

“Tahun 2017 Penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Papua terbilang rendah. Hanya mencapai 84 persen. Karenanya saya berharap serapan anggaran Papua bisa mencapai 100 persen di tahun anggaran 2018,” ucap dia.

Sementara untuk mendukung maksimalnya penyerapan anggaran dari SKPD, lanjut dia, dalam bulan ini pula, Gubernur Papua Lukas Enembe dipastikan akan menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018.

Dengan diserahkannya DPA 2018 itu, diharapkan SKPD dapat segera memulai dan melaksanakan tender proyek di masing-masing instansinya.

“Sebab saya yakin kalau pekerjaan dimulai sejak Januari pasti akan selesai lebih cepat. Dengan demikian, penyerapan pun lebih cepat dan harapannya bisa terealisasi 100 persen sampai dengan Desember mendatang,” harap Elysa.

i ASN Pemprov Papua saat mendengarkan arahan, pada Apel Gabungan di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura. (Erwin)

Sebelumnya, ia menilai implementasi PP 18 2016 tentang perangkat daerah, turut menghambat serapan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Penerapan PP 18 ini juga membuat SKPD melakukan penyerapan anggaran. Dilain pihak, sistem tender atau lelang proyek di Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, harus melakukan penyesuaian. Belum lagi adanya intervensi dari KPK dan BPKP, sementara waktu berjalan terus, sehingga membuat semua proses tender berjalan lamban,” kata dia.

Hal lain disebutkan, keterlambatan penyerapan karena pihak rekanan lebih banyak menggunakan dana pribadi untuk membiayai proyek-proyek pemerintah provinsi.

“Rekanan kita memiliki modal kuat sehingga biasanya mereka membiayai proyek pemda dengan dana pribadi. Bahkan tanpa meminta uang muka. Mereka terbiasa menagih ketika proyek selesai. Namun untuk Papua biasanya jelang akhir tahun anggaran baru bisa kelihatan serapan anggarannya karena rekanan menagih pada waktu-waktu tertentu itu”.

“Pun begitu, kita harap di 2018 hal demikian tak lagi terjadi. Sehingga penyerapan anggaran bisa tepat waktu dan mencapai titik maksimal,” tutupnya. (Erwin  / Koran Harian Pagi Papua)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here